Reformasi Parlemen dalam Memperluas Jangkauan Penanganan Covid-19 melalui Kerjasama Multilateral

Diketahui bahwa selama pandemi ini, begitu banyak ketidakmerataan dalam hal pemberlakuan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang berada di dalamnya. Tak bisa dipungkiri, permasalahan internal negara memang berbeda-beda. Peran parlemen terutama BKSAP dalam diplomasi antar parlemen sangat menjadi faktor utama dalam hal menyuarakan aspirasi dan kekurangan dari setiap negara-negara masing-masing yang diwakilinya. Bahkan, sangat kemudian untuk diperlukan bahwa pendekatan BKSAP masing-masing negara kepada internal masyarakat di dalamnya diperlukan. 

Pengembangan lembaga-lembaga filantropis juga perlu untuk ditambah kuantitasnya. Terlebih, Indonesia sendiri juga mengalami program reses untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Walaupun kebijakan masing-masing negara ini berbeda-beda dalam hal penamaannya, maka perlu sekali untuk mengoptimalkan hal tersebut sebagai upaya penyesuaian.

"Ketua BKSAP DPR RI menyatakan bahwa Indonesia telah meluncurkan aplikasi yang bernama "Peduli Lindungi", yang dapat mengidentifikasi zona merah, dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai potensi jika mereka telah terpapar atau melakukan kontak kepada orang-orang yang telah terinfeksi COVID-19. Bahkan, dikatakan juga bahwa Vietnam juga telah meluncurkan sebuah aplikasi berbasis bluetooth, "Bluezone". 

Aplikasi ini berfungsi dalam membantu masyarakat dalam memberikan informasi agar lebih hati-hati terhadap adanya indikasi kontak langsung dengan pasien covid-19" (laporan disampaikan pada Webinar Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah Covid-19, Jakarta, 21 April 2020). 

Informasi ini didapatkan dari laporan web seminar "Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah Covid-19" yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020. Namun perlu kita ketahui, bahwa aplikasi ini masih minim akan sosialisasi kepada masyarakat baik internal negara maupun luar negeri. Sehingga, perlu untuk kemudian BKSAP pada saat diplomasi antar parlemen, menyebarluaskan gagasan tersebut kepada negara lain melalui diplomasi dengan negara luar ASEAN dan APPFGH sehingga kebijakan ini dapat berjalan luas dan merata di seluruh dunia. Dan BKSAP nantinya juga berkoordinasi dengan DPR RI untuk kemudian disampaikan DPRD dalam hal melakukan penyebaran informasi terkait eksistensi aplikasi tersebut.

Maka agar solidaritas dalam menangani covid-19 ini terjangkau luas, maka diperlukan keikutsertaan WHO pada saat rapat forum bersama PBB untuk kemudian secara nyata memberikan langkah yang tepat sesuai dengan standar kesehatan yang objektif dalam penanganannya di mata internasional. 

Terlebih lagi dalam hasil laporan penyelenggaraan rapat BKSAP bersama APPFGH pada tanggal 4 Mei 2020 bahwa APPFGH melalui WHO WPRO akan berkonsultasi dengan WHO Representative (country office) di Indonesia tentang kerja sama lebih jauh terkait usulan mekanisme perundang-undangan covid-19, namun agar perundang-undangan covid-19 ini menjangkau seluruh negara, maka BKSAP diharapkan mengadakan rapat forum kembali baik itu menyertakan PBB dengan menyampaikan aspirasi dan saran rapat forum kepada PBB atau WHO pusat di dalamnya, agar suara aspirasi dari parlemen dapat sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

Tambahan lagi, di era akan memasuki normal baru ini, maka diperlukan solusi global dan standar kesehatan internasional agar pelaksanaan normal baru pun juga objektif sesuai dengan orientasi awal yakni kesehatan. 

Selain itu, agar diplomasi parlemen dalam multilateral lebih optimal, diperlukan perluasan jangkaun diplomasi, dimana pemusatannya tidak hanya pada forum APPFGH, hal yang bisa dilakukan dengan kemudian mengikutsertakan forum lain seperti Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Inter-Paliamentary Union (IPU), dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). 

Namun, perlu ditekankan bahwa pada saat BKSAP mengadakan forum, maka diharapkan dapat mengikutsertakan negara yang berhasil dalam menghadapi corona, sebagai uji kelayakan contoh pada publik dan dunia dalam penanganan virus corona. Bahwa seperti yang didapatkan data dari data dari Corona virus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE bahwa negara Asia Tenggara yang sukses menghadapi corona adalah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

BKSAP sebagai bagian dari parlemen (DPR-RI), diharapkan pula untuk melakukan pendekatan rapat virtual tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang lainnya seperti ekonomi. Mengingat, pandemi ini semakin lama tidak hanya berpusat pada kesehatan semata saja, namun juga ekonomi lagi. Pemberlakuan pusat perhatian terkait rapat persoalan diluar bidang kesehatan nantinya seperti ekonomi misalnya, BKSAP diharapkan dapat memberikan usulan dengan kemudian melakukan koordinasi bersama dengan lembaga filantropi internasional untuk bersama-sama mewujudkan dan menjangkau dalam hal pemberlakuan kebijakan optimalisasi selain bidang kesehatan.