[caption caption="Gapura Huntap Relokasi Longsor Dusun Jemblung"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2015/12/09/berburu-bencana-2015-2048-5667e67733937340312e4745.jpg?v=400&t=o?t=o&v=555)
Yang lebih mencengangkan lagi, rumah ini hanya dibangun dalam waktu kurang dari 2 bulan, karena menggunakan Dana Siap Pakai darurat bencana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Pengucuran dana tersebut mengharuskan proyek hanya dijalankan pada masa darurat bencana, jika lebih dari waktu itu maka hal ini akan diperkarakan sebagai kasus korupsi oleh Badan Pemeriksa keuangan meskipun tujuannya baik dan barangnya jelas, tapi ajaibnya proyek ini cepat jadi untuk mengejar batas waktu tersebut. Hal tersebut juga tidak lepas dari BPBD Banjarnegara yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menghadirkan Solusi Seiring inovasi dari Balitbang PUPR, yaitu RISHA atau Rumah Instan Sederhana Sehat. Jadi RISHA dibangun saat masa tanggap darurat bencana Banjarnegara yang berlangsung selama 2 bulan 14 hari. Ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD Banjarnegara.
RISHA, seperti namanya, dia dibangun secara instan, hanya butuh waktu sedikit guna membangunnya. Teknologi ini sebenarnya banyak diterapkan untuk penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun juga cocok diterapkan pada bangunan relokasi bencana. Tidak hanya Karangkobar, Banjarnegara saja yang memakai teknologi ini dalam hal penanganan bencana, RISHA pernah diujicobakan pasca Tsunami Aceh dan Nias, sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Pengerjaan RISHA menggunakan konstruksi beton bertulang yang terlebih dahulu dibuat disebuah workshop, setelah itu komponen-komponen pembentuk bangunan dirakit dalam waktu kurang dari 2 bulan dan tenaga kerja yang hanya sedikit.
Keunggulan lain dari RISHA dalam aplikasinya di dalam Huntap Dusun Jemblung antara lain:
- tidak banyak bahan bangunan yang terbuang karena menggunakan ukuran modular
- Menghemat 40% bahan baku pembuatan bangunan, atau yang terpakai hanya 60%
- Konstruksi tahan gempa
- Jika terjadi kerusakan, yang perlu dilakukan hanya mengganti komponen yang rusak saja, tidak perlu membongkar
- Bangunan sudah sesuai standar SNI dan menjamin kesehatan penghuninya.
- Tidak lagi berada di daerah rawan bencana
Namun bangunan ini masih memiliki Kekurangan yang bisa juga diatasi dengan mudah sebenarnya antara lain:
- Desainnya yang cenderung Kaku dan Monoton, tidak mengikuti desain yang sesuai kultur masyarakat, sehingga jangan merasa sangsi bila di kawasan Huntap relokasi Dusun Jemblung bangunan yang ada seperti perumahan skala besar di perkotaan. Padahal sangat bagus bila Desain RISHA mengikuti adat setempat, seperti misalnya di Banjarnegara mengikuti bentuk adat jawa.
- Ukuran lahan harus sesuai dengan ukuran modular yang ada, yaitu kelipatan 3 meter atau 1,5 meter
Balik lagi ke Mitigasi bencana, peran BPBD dalam menanggulangi bencana di Banjarnegara tidak hanya berhenti di mereka, namun juga dibantu oleh berbagai stakeholder dan donor, seperti misalnya masyarakat sekitar, Perusahaan sponsor, wartawan, dan berbagai dinas terkait seperti KemenPUPera, sehingga bencana yang ada mampu tertangani dengan baik.
Meskipun begitu, tetap saja, kepedulian masyarakat, pemerintah, dan berbagai stakeholder terhadap bencana sangat kurang, kebanyakan baru bertindak atau merasa kapok setelah kejadian terjadi, "Ibaratnya ono sing mati dhisik baru gelem ngurusi bencana (ibaratnya harus ada yang mati dulu baru semuanya mau ikut mengurusi bencana)" kata Pak Agus Haryono, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.
Untuk itu BPBD Banjarnegara bersama warga masyarakat yang peduli membuat DESTANA atau Desa Tanggap Bencana yang diharapkan mandiri dalam pencegahan bencana dan penanganan saat bencana. Sudah banyak desa yang dijadikan Destana oleh BPBD, namun kelima-limanya masih dalam tahap Pratama, sebentar lagi terdapat 1 Destana yang naik tingkat menjadi Madya, di mana saat bencana terjadi mereka bisa menangani sendiri dan BPBD tinggal menangani apa saja yang kurang dan mereka butuhkan dalam menangani bencana. Tak hanya itu, BPBD juga menyiapkan beberapa posko di daerah rawan dengan relawan yang siaga di sana dengan tujuan untuk melakukan koordinasi langsung ketika bencana.
Sebenarnya pencegahan bencana juga bisa dilakukan dengan Penataan Ruang yang tepat, namun sayang, RTRW Kabupaten Banjarnegara dibuat pada 2010 dan diterbitkan di 2011, sementara BPBD Banjarnegara sendiri baru berdiri pada 2012, sehingga RTRW Kabupaten Banjarnegara mengabaikan aspek kebencanaan yang terjadi pada daerahnya, serta pengaturannya lebih fokus ke kawasan perkotaannya dibanding kawasan pedesaannya.
[caption caption="Mobil BNBP yang mengiringi rombongan menuju Lokasi"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2015/12/09/20151208-115230-5667e705709773241c072d3f.jpg?v=400&t=o?t=o&v=555)
Nah, perlu diketahui, Banjarnegara sebagai wilayah pegunungan yang memiliki berbagai potensi sumberdaya alam juga diintai potensi hampir seluruh bencana alam yang ada di list ilmu pengetahuan, mulai dari Gunung Berapi, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gas Beracun, bahkan Banjir di pegununganpun bisa terjadi. Khusus untuk banjir di pengunungan, biasanya mendera daerah yang berada di Cekungan gunung. Namun komponen BPBD bekerjasama dengan seluruh lapisan Stakeholder mampu untuk menghadapi bencana-bencana tersebut.