Seperti diketahui, tax amnesty dimulai sejak Juli lalu. Kebijakan ini mematok target penerimaan sebesar Rp 165 Triliun. Tapi posisi penerimaan yang diperoleh masih jauh dari harapan yang saat ini masih berkisar Rp 3,88 Triliun, atau 2,4 persen dari target penerimaan.
Mengetahui adanya “ocehan” (kritik) dari JK, Presiden Jokowi selaku inisiator masih tetap ngotot dan merasa target itu bisa dicapai.
Jokowi selaku presiden bahkan membela diri dengan mengatakan, data-data para pengusaha besar yang menyimpan dana di luar negeri atau mengemplang pajak sudah ia pegang untuk dijadikan acuan pelaksanaan tax amnesty. Namun pembelaan Presiden Jokowi ini disanggah JK.
Menurut JK, yang berlebihan bukan hanya target tax amnesty. Data-data yang dijadikan acuan itu juga bahkan tidak jelas.
Olehnya itu JK beranggapan, bahwa penerapan kebijakan ini keliru. “Yang salah bukan tax amnesty-nya, tapi penetapan targetnya yang keliru. Ya, katakan saja berbeda dari apa yang dihadapi hari ini jika tidak ingin dikatakan keliru,” tuturnya.
Nah, begitulah kritikan yang dilakukan JK saat ini. Dan kalau dulu Rizal Ramli melakukan kritik dengan memakai jurus “Rajawali Ngepret”, lalu kira-kira JK pakai jurus apa? Apa mungkin jurus “Rajawali Ngumpet”?
Entahlah, silakan diterjemahkan dan dipersepsikan sendiri! Tapi yang jelas, ini patut disyukuri karena semangat perjuangan Rizal Ramli bisa diteruskan dan tetap dihidupkan di dalam pemerintahan oleh JK.
Dan, semoga saja Pak JK tetap tegar dan kokoh mengikuti “jejak” Rizal Ramli sebagai sosok yang pantang menyerah mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, meski jabatan harus menjadi taruhannya. Apa boleh begitu? Kita tunggu saja kritikan JK berikutnya yang lebih tajam dan pro-rakyat seperti yang kerap dilakukan oleh Rizal Ramli semasa di dalam pemerintahan!