Ahok Lawan Menteri untuk Bela Rakyat Kecil?

KONTROVERSI megaproyek reklamasi Pantai Utara Jakarta terus berlanjut, dan sepertinya sudah semakin jelas tentang siapa berpihak siapa.

Awalnya, pelaksanaan megaproyek yang digarap sebagian besar oleh perusahaan milik non-pribumi itu disambut dengan gelombang penolakan keras dari rakyat, terutama dari para nelayan dan sejumlah aktivis LSM pemerhati sosial dan lingkungan hidup.

Menyadari perlawanan dari rakyat yang semakin kuat, Ahok selaku Gubernur “estafet” DKI Jakarta itupun makin geram. Bahkan tak jarang Ahok mencaci dan menghina siapa saja yang ingin menghalang-halangi pembangunan reklamasi tersebut, termasuk rakyat kecil dengan kata-kata kasar dan kotor.

Kata-kata kasar dan kotor dari seorang kompeni Belanda di zaman penjajahan sepertinya masih lebih “santun” ketika murka kepada pribumi: “verdomme..” (Sialan..), tetapi kata-kata yang muncrat dari mulut si Ahok sungguhlah sangat kotor dan kasar demi membela kepentingan pengusaha sebagai kaum kapitalis itu.

Ahok yang “berhasil menampakkan diri” sebagai pemimpin dengan berani melawan siapa saja melalui sikap tegas namun diikuti kata-kata kotor dan kasar itu, sesungguhnya menunjukkan, bahwa Ahok selalu memaksakan kehendaknya karena merasa dirinya adalah satu-satunya pemimpin di muka bumi ini yang paling benar.

Pemimpin model seperti Ahok ini tentu saja sangat (teramat) berbahaya. Sebab, pandangan dan pendapat orang lain hanya dianggap sebagai “sampah dan kotoran”, akibatnya kebebasan berpendapat dan bahkan kedaulatan rakyat pun dipastikan hanya akan menjadi “pengalas kaki” si Ahok.

Hanya ada 2 kemungkinan tentang mengapa Ahok begitu sangat “tegas dan berani” (tapi kasar dan kotor) itu. Pertama, Ahok mungkin merasa sebagai orang YANG PALING DEKAT dengan Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI. Kedua, Ahok kemungkinan memang adalah seorang “model penjajah” masa kini.

Padahal, dengan tidak menjaga mulutnya dari kata-kata kotor dan kasar justru menunjukkan, bahwa Ahok sesungguhnya bukanlah seorang pemimpin yang tegas, melainkan seorang amoral yang sama sekali tidak patut dicontohi oleh generasi mendatang.

Juga, dengan tidak mampu menjaga mulutnya dari kata-kata kotor dan kasar justru menunjukkan, bahwa Ahok sesungguhnya hanya ingin membuat malu Presiden Jokowi, sebab ia pernah menjadi pendamping Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Selanjutnya, dengan sulitnya menjaga mulutnya dari kata-kata kotor dan kasar justru menunjukkan, bahwa Ahok sesungguhnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang “penjajah” model masa kini, bukan sebagai seorang pemimpin tegas.

Sebab, pemimpin tegas pasti diikuti sikap arif dan bijaksana dengan tetap menjaga setiap lontaran kata-kata yang keluar dari mulutnya agar tidak mengkhianati dan menyakiti hati rakyatnya.

Kembali ke masalah reklamasi. Dari pengamatan, Ahok yang nampak semakin kokoh dan ngotot, membuat perlawanan rakyat jadi terdesak meski telah dibantu oleh sejumlah aktivis LSM pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup.

Dan meski ketika itu telah didukung oleh dua menteri (KKP dan LHK), namun tampaknya desakan dan perlawanan rakyat seakan tak berarti sama sekali di hadapan Ahok. Sehingga sangat boleh jadi Ahok ngotot pasang badan karena memang adalah untuk membela kepentingan pengusaha (pemilik modal), atau bahkan reklamasi itu adalah untuk membangun “negara baru” buat “kaumnya” .

Melihat kondisi tersebut, Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya pun akhirnya turun tangan dan tak ingin tinggal diam, sebab selain masalah reklamasi adalah juga merupakan bagian kewenangan Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli juga memang sangat dikenal sebagai sosok yang tak tega melihat harga diri rakyat diinjak-injak oleh siapapun di muka bumi Ibu Pertiwi ini.

Langkah pertama yang ditempuh oleh Rizal Ramli “Sang Rajawali” itu adalah dengan melakukan sidak ke lokasi reklamasi didampingi Menteri KKP dan Menteri LHK, sekaligus bertemu dan berdialog dengan para nelayan setempat.

Di sana Rizal Ramli mempertegas, bahwa setiap reklamasi ada tiga kepentingan. Pertama, kepentingan negara yang ingin agar dampak lingkungannya bisa ditekan sekecil mungkin, tata ruangnya, resiko banjirnya dikurangi, dan ada aspek penerimaan negara. Kedua, kepentingan rakyat dan publik, termasuk nelayan. Dan ketiga, adalah kepentingan bisnis dan komersial.

Rizal Ramli pun menekankan, bahwa tidak bagus dan sangat berbahaya jika reklamasi itu dikendalikan dan diatur seenaknya oleh swasta. “Tugas kami (pemerintah) bagaimana ketiga kepentingan itu bisa dioptimalkan, dan dikendalikan oleh negara. Mau jadi apa negara ini kalau diatur oleh swasta!?” tegas Rizal Ramli.

Langkah kedua yang ditempuh oleh Menko Rizal Ramli adalah reklamasi di-moratorium (dihentikan sementara) diikuti dengan menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait reklamasi tersebut termasuk Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, Rizal Ramli membentuk joint-committee (Komite Gabungan) yang terdiri 2 orang dari Kementerian LHK, 2 orang dari KKP, 2 orang dari Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, 2 orang dari Kemendagri, 1 perwakilan dari Sekretariat Kabinet serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, dan 2 orang dari Pemda DKI Jakarta.

Langkah Rizal Ramli selanjutnya adalah menyerahkan sepenuhnya “nasib” megaproyek tersebut kepada Komite Gabungan, yang hasilnya adalah mengeluarkan 3 rekomendasi, yakni:  1). Reklamasi Pulau G dihentikan; 2). Reklamasi Pulau C, D, dan N dilanjutkan dengan syarat; 3). Reklamasi 13 pulau lainnya dikaji ulang.

Ahok rupanya kecewa, dan menolak untuk tunduk dan patuh dengan hasil kerja dari komite gabungan yang dibentuk oleh pemerintah pusat tersebut. Karena mungkin merasa “anak emas” di hadapan Presiden RI, Ahok pun “mengadukan” (melaporkan) ketidakpuasannya terhadap sikap Rizal Ramli bersama komite gabungan atas reklamasi tersebut kepada Presiden jokowi.

Sungguh mantap dan luar-biasa “perjuangan” Ahok membela para pengusaha reklamasi itu dengan gagah perkasanya ingin melawan siapa saja, termasuk 3 menteri sekali pun. Pantas saja Ahok berani mencaci maki serta menghina rakyat dengan kata-kata kotor dan kasar, sebab 3 menteri saja berani ia “lawan”.

Nampaknya Ahok memang sangat pantas digambarkan sebagai pejabat atau pemimpin yang sangat cengeng. Ibarat seorang “anak mami” ketika tak dipenuhi kehendaknya atau karena merasa “terdesak dan kalah” dalam sebuah “permainan” yang fair, ia malah langsung lari  merengek ke “sang mami” minta agar kehendaknya segera dipenuhi, juga bagi semua yang telah membuatnya terdesak dan kalah agar diberi hukuman.

Dan begitulah penggambarannya, jadi kiranya memang tak salah jika Menko Rizal Ramli menyebut Ahok sebagai pejabat cengeng, aturan yang menjadi dasar hukumnya dalam meloloskan proyek reklamasi itupun sesungguhnya sudah kedaluwarsa.

Tapi omong-omong, soal Ahok yang dinilai cengeng karena main lapor-lapor ke Presiden, ...jadi ingat dengan R.J Lino yang juga ketika digerebek oleh Komjen Buwas langsung main lapor sana-sini, sampai akhirnya Wapres JK pun dengan secepat kilat langsung “bertindak”.

Hahahaaaa... jangan-jangan mental sejumlah pejabat kita sekarang ini memang lagi dijangkiti penyakit “cengeng”...??? Atau apakah Ahok natinya ingin menjadikan ketegasannya melawan 3 menteri ini sebagai "bahan kampanye" Pilgub, misalnya ketika di atas panggung Ahok akan berteriak: "Wahai saudara-saudara semuanya... tahukan kalian, siapa calon gubernur yang berani melawan 3 menteri. Dan tahukah kalian siapa calon gubernur yang mampu membujuk Presiden....???" Hmmmm..... entahlah ???

Yang jelas..., yang nampak pada diri Ahok saat ini adalah ia seorang pemimpin yang berani dan tegas serta tetap kokoh berjuang. Tetapi sayang dan sungguh sangat menyedihkan, ketegasannya dalam memperjuangkan sesuatu itu (misalnya soal Reklamasi ini) bukanlah untuk membela rakyat kecil. Dan jika demikian adanya, maka sudah sepantasnya rakyat dan DPRD DKI Jakarta segera memaksa Ahok untuk segera turun dari jabatan selaku Gubernur "estafet" itu!!!