Kembali ke masalah reklamasi. Dari pengamatan, Ahok yang nampak semakin kokoh dan ngotot, membuat perlawanan rakyat jadi terdesak meski telah dibantu oleh sejumlah aktivis LSM pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup.
Dan meski ketika itu telah didukung oleh dua menteri (KKP dan LHK), namun tampaknya desakan dan perlawanan rakyat seakan tak berarti sama sekali di hadapan Ahok. Sehingga sangat boleh jadi Ahok ngotot pasang badan karena memang adalah untuk membela kepentingan pengusaha (pemilik modal), atau bahkan reklamasi itu adalah untuk membangun “negara baru” buat “kaumnya” .
Melihat kondisi tersebut, Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman dan Sumber Daya pun akhirnya turun tangan dan tak ingin tinggal diam, sebab selain masalah reklamasi adalah juga merupakan bagian kewenangan Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli juga memang sangat dikenal sebagai sosok yang tak tega melihat harga diri rakyat diinjak-injak oleh siapapun di muka bumi Ibu Pertiwi ini.
Langkah pertama yang ditempuh oleh Rizal Ramli “Sang Rajawali” itu adalah dengan melakukan sidak ke lokasi reklamasi didampingi Menteri KKP dan Menteri LHK, sekaligus bertemu dan berdialog dengan para nelayan setempat.
Di sana Rizal Ramli mempertegas, bahwa setiap reklamasi ada tiga kepentingan. Pertama, kepentingan negara yang ingin agar dampak lingkungannya bisa ditekan sekecil mungkin, tata ruangnya, resiko banjirnya dikurangi, dan ada aspek penerimaan negara. Kedua, kepentingan rakyat dan publik, termasuk nelayan. Dan ketiga, adalah kepentingan bisnis dan komersial.
Rizal Ramli pun menekankan, bahwa tidak bagus dan sangat berbahaya jika reklamasi itu dikendalikan dan diatur seenaknya oleh swasta. “Tugas kami (pemerintah) bagaimana ketiga kepentingan itu bisa dioptimalkan, dan dikendalikan oleh negara. Mau jadi apa negara ini kalau diatur oleh swasta!?” tegas Rizal Ramli.
Langkah kedua yang ditempuh oleh Menko Rizal Ramli adalah reklamasi di-moratorium (dihentikan sementara) diikuti dengan menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait reklamasi tersebut termasuk Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, Rizal Ramli membentuk joint-committee (Komite Gabungan) yang terdiri 2 orang dari Kementerian LHK, 2 orang dari KKP, 2 orang dari Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, 2 orang dari Kemendagri, 1 perwakilan dari Sekretariat Kabinet serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, dan 2 orang dari Pemda DKI Jakarta.
Langkah Rizal Ramli selanjutnya adalah menyerahkan sepenuhnya “nasib” megaproyek tersebut kepada Komite Gabungan, yang hasilnya adalah mengeluarkan 3 rekomendasi, yakni: 1). Reklamasi Pulau G dihentikan; 2). Reklamasi Pulau C, D, dan N dilanjutkan dengan syarat; 3). Reklamasi 13 pulau lainnya dikaji ulang.
Ahok rupanya kecewa, dan menolak untuk tunduk dan patuh dengan hasil kerja dari komite gabungan yang dibentuk oleh pemerintah pusat tersebut. Karena mungkin merasa “anak emas” di hadapan Presiden RI, Ahok pun “mengadukan” (melaporkan) ketidakpuasannya terhadap sikap Rizal Ramli bersama komite gabungan atas reklamasi tersebut kepada Presiden jokowi.
Sungguh mantap dan luar-biasa “perjuangan” Ahok membela para pengusaha reklamasi itu dengan gagah perkasanya ingin melawan siapa saja, termasuk 3 menteri sekali pun. Pantas saja Ahok berani mencaci maki serta menghina rakyat dengan kata-kata kotor dan kasar, sebab 3 menteri saja berani ia “lawan”.
Nampaknya Ahok memang sangat pantas digambarkan sebagai pejabat atau pemimpin yang sangat cengeng. Ibarat seorang “anak mami” ketika tak dipenuhi kehendaknya atau karena merasa “terdesak dan kalah” dalam sebuah “permainan” yang fair, ia malah langsung lari merengek ke “sang mami” minta agar kehendaknya segera dipenuhi, juga bagi semua yang telah membuatnya terdesak dan kalah agar diberi hukuman.