Coba saja simak dan cermati baik-baik cara seorang wakil presiden seperti JK dalam menyikapi kegaduhan yang jelas-jelas titik persoalannya adalah masalah Blok Masela, namun JK menyeretnya sangat jauh dari titik masalah tersebut. JK sungguh sangat terlihat mengada-ngada dan seolah-olah sengaja mencari-cari kesalahan Rizal Ramli saja.
Dan inilah tanggapan JK. Bahwa, Wapres Jusuf Kalla (JK) menyebut salah satu faktor gaduhnya Kabinet Kerja adalah adanya seorang menko yang bertindak di luar kapasitasnya. Bahkan menteri itu mengubah nama kementeriannya. Perubahan ini menyalahi Keppres nomenklatur kementerian.
“Kan sudah ada semua sudah ada, itu Keppres tentang tugas masing-masing menteri. Ada pembagian jelas, cuma kadang-kadang ada menteri seenaknya bikin nama-nama yang tidak sesuai dengan di Keppres,” kata JK, Rabu (2/3/2016).
JK bahkan mengaku sudah menegur menteri-menteri yang membuat gaduh agar tidak menyuarakan persoalan internal menjadi perdebatan melalui media massa maupun media sosial.
Tetapi anehnya, kenapa justru teguran dan larangan tersebut harus dilanggar oleh JK sendiri? Yakni, JK telah ikut membeberkan dan “meneriakkan” di media tentang sebuah masalah, yaitu tentang nomenklatur Kementerian Kemaritiman. Dan tentu saja, “teriakan” JK yang mengungkap dan mengungkit masalah penambahan nama kementerian maritim itu di hadapan publik adalah juga sangat berpotensi mengundang kegaduhan.
Padahal, upaya penambahan kata “Sumber Daya” di belakang penulisan nama Kementerian Kemaritiman tersebut jauh-jauh hari sudah diajukan secara resmi oleh Rizal Ramli selaku Menko pada Agustus 2015. Hanya saja sampai saat ini pihak istanalah yang belum menanggapi permohonan tersebut. Parahnya, permohonan tersebut malah ditanggapi di hadapan publik lewat media massa oleh JK sendiri, inikan sama saja dengan memancing kegaduhan?!? Anehkan???
Dan satu keparahan lagi dari JK. Yakni, di saat Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman terlibat beda pendapat soal Blok Masela dengan Sudirman Said selaku Menteri ESDM, JK malah menuding ada seorang menteri koordinator yang bertindak di luar kewenangannya.
Dalam hal ini mungkin sebagai wapres JK sudah lupa atau mungkin sengaja ingin “menindis” Rizal Ramli saja. Entahlah? Yang jelas, dalam Perpres No. 10 Tahun 2015 (Pasal 4, huruf a sampai e) sangat jelas susunan kementerian yang dibawahi Menko Kemaritiman. Yakni, Pasal 4 menyebutkan: “Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman mengoordinasikan: a. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; b. Kementerian Perhubungan; c. Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. Kementerian Pariwisata; dan e. Instansi lain yang dianggap perlu.
Olehnya itu, apabila terjadi kegaduhan baru atas teriakan JK sebagai wapres di media massa (bahkan kini telah tembus dan sangat ramai di media sosial) yang sangat jelas hanya memojokkan Rizal Ramli itu, maka jangan salahkan publik jika mencoba menyimpulkan bahwa antara Jusuf Kalla dan Sudirman Said adalah satu “geng” yang punya kepentingan besar dan “terselubung”.
Dan salut buat Presiden Jokowi, yang sampai hari ini juga tidak tertarik untuk ikut-ikutan “berteriak melalui toa” (lewat media) atas kegaduhan yang terjadi itu. Bahkan, Presiden Jokowi hanya menanggapinya dengan senyum,-- tanda bahwa Jokowi sebagai presiden sudah tahu kepentingan besar dan terselubung seperti apa di balik kegaduhan yang memojokkan Menko Rizal Ramli itu.
