Erry Riyana Hardjapamekas adalah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga banyak “berperan” dalam mandeknya beberapa kasus besar (big fish) yang ditangani KPK di masa lalu, termasuk di antaranya megaskandal Bank Century.
Begitu pun nama sosok mantan menteri. Belakangan namanya disebutkan bernama Kuntoro Mangkusubroto. Ia adalah mantan menteri pertambangan (1998-1999). Kemudian ia pernah menjabat Direktur Utama PLN (2000); Kepala Badan Pelaksana pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005); serta Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kabinet Indonesia Bersatu II. Dan sekarang, Kuntoro menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PLN.
Aliran pengucuran uang US$ 1 juta dari Inpex itu disebut-sebut untuk Kuntoro Mangkusbroto dalam dua tahap. Pertama, sebesar US$ 300 ribu (2015), dan yang kedua sebesar US$ 700 ribu (2016).
Dan ternyata, Kuntoro Mangkusubroto memiliki hubungan yang cukup erat dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Keduanya bahkan pernah bersama-sama terlibat di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca tsunami 2004.
Selanjutnya, Inpex adalah perusahaan Jepang yang mendapatkan hak mengelola Blok Abadi Masela sejak tahun 1998. Dan Inpex menggandeng Tridaya Advisory sebagai konsultan akhir bulan Agustus 2015.
Sepak terjang Tridaya Advisory dalam “membentengi” Inpex Masela agar membangun kilang LNG dengan metode terapung di laut (Offshore) sebenarnya sudah hampir berhasil. Namun setelah adanya reshuffle Kabinet Kerja jilid 1, terlebih ketika Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengepret rencana proyek kilang tersebut, membuat kemudian munculnya situasi yang menyulitkan sepak terjang Tridaya Advisory itu.
Menko Kemaritiman Rizal Ramli semakin keras bersuara menolak upaya penentuan metode offshore (di laut) terhadap proyek pembangunan kilang di Blok Masela itu, sebab selain memang telah dilakukan analisis oleh tim dari Kemenko Kemaritiman, juga karena Rizal Ramli telah melihat adanya gelagat yang sangat “aneh dan ganjil” terhadap upaya penentuan pembangunan kilang tersebut secara offshore (di laut). Yakni, hanya akan menguntungkan perusahaan migas asing dan mafia-mafia pemain migas lainnya, yang akibatnya sangat berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Namun tampaknya, Tridaya Advisory tidak lantas berputus asa. Dalam menghadapi penolakan dari Menko Rizal Ramli bersama segenap rakyat Maluku yang begitu masif dan meluas, Tridaya Advisory pun terus bermanuver. Yakni, selain diduga mengerahkan segelintir pihak untuk melakukan propaganda di sejumlah media warga maupun di media sosial lainnya, Tridaya Advisory juga mengeluarkan sebuah dokumen yang menyaran agar Inpex Corporation tetap melakukan komunikasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM dalam menghadapi situasi sulit yang ada.
[caption caption="(Repro-grafis: lembar dokumen, Sumber: rmol)"]
Dalam dokumen itu Tridaya Advisory juga bahkan mengarahkan kepada Inpex agar melakukan “pembangkangan” kepada pemerintah dengan menyatakan bahwa Kemenko Maritim dan Sumber Daya adalah pihak luar yang tidak mempunyai otoritas terkait penentuan pembangunan kilang Blok Masela. Hal ini terlihat dari arahan Tridaya Advisory kepada Inpex agar tetap konsisten menjalin komunikasi hanya dengan otoritas resmi. Artinya, Kemenko Kemaritiman dianggap “institusi tidak resmi” karena tak pernah melakukan komunikasi apalagi koordinasi.