Buktinya, seluruh stakeholder, dan elemen-elemen serta tokoh-tokoh pemuka masyarakat Maluku mendukung penuh Presiden Jokowi agar segera mengambil dan menetapkan keputusan proyek Kilang Blok Masela tersebut dengan metode pelaksanaan pembangunan di darat. Dan sejauh ini, boleh dikata 100 persen masyarakat Maluku sudah bulat menginginkan pengembangan Blok Masela menggunakan metode onshore atau kilang darat.
Kabar terakhir, salah seorang tokoh masyarakat Maluku yang juga anggota DPD-RI, Nono Sampono, telah menyatakan sikap penegasan masyarakat Maluku terkait pembangunan kilang LNG Blok Masela, yakni jika dikaitkan dengan aspek sosial dan ekonomi maka hanya menyetujui pembangunan di darat.
Menurut Nono Sampono yang pernah aktif sebagai perwira tinggi di Angkatan Laut berpangkat Letnan Jenderal Marinir ini, bahwa keputusan masyarakat Maluku yang menghendaki pembangunan kilang di darat itu keluar setelah dilakukan kajian yang mendalam, yang melibatkan para pakar.
“Kami semua bulat, onshore (di darat). (Ini) Berdasarkan Musyawarah Nasional Masyarakat Maluku,” ujar Nono.
Nono mengungkapkan, bahwa kehendak masyarakat Maluku ini telah didukung penuh oleh para gubernur, bupati, dan walikota yang juga jauh-jauh hari menginginkan pembangunan kilang tersebut dengan metode onshore (di darat).
“Bahkan Ketua MPR kan mendukung kita. Beliau bilang, dengarkan apa kehendak masyarakat Maluku,” ujar Nono, Rabu (24/2/2016).
Sehingganya, mantan Komandan Korps Marinir inipun meminta masyarakat agar tidak terkecoh hitung-hitungan angka yang disodorkan oleh Inpex dan Shell, yang mengatakan pembangunan di darat memakan biaya lebih besar dibanding pembangunan di laut (offshore).
Pembengkakan dana yang disampaikan Inpex dan Shell sudah dibantah keras oleh Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, dengan menyodorkan angka tandingan. “Ternyata hitungan Menko Maritim justru lebih berani. Terjadi manipulasi data (dilakukan Inpex-Shell). Makanya kami tetap mendukung onshore,” tegas Nono yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas ini.
Olehnya itu, jika benar-benar ingin mendengar dan mengikuti suara serta kehendak rakyat, maka Presiden Jokowi tidak sepantasnya memaksakan keinginan pihak-pihak yang menghendaki pembangunan kilang dengan metode floating-offshore (terapung di tengah laut). Sebab, suara rakyat Maluku total menghendaki di darat.
(Ilustrasi/desain-repro: Abdul Muis Syam)
