Dan sejak dari situ, saya hanya bisa berangan-angan menjadi insinyur pertanian, bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang menteri pertanian. Sayangnya, Tuhan masih berkehendak lain, tahun 1991 saat ujian masuk perguruan tinggi, dari tiga pilihan (di Unhas fakultas pertanian jurusan pertanian, dan jurusan perikanan, serta jurusan Fisika di IKIP Makassar) saya justru hanya lulus di Jurusan Fisika (MIPA) di IKIP Makassar (sekarang bernama Universitas Negeri Makassar).
Di saat itu kegemaranku bercocok-tanam, juga angan-angan serta harapan almarhumah ibuku semakin terasa sangat sulit terwujud. Terlebih ketika saya lulus diterima sebagai wartawan di salah satu media cetak terkemuka di Kota Makassar.
Hingga pada saat saya mengundurkan diri dari perusahaan media cetak tersebut, justru membuat saya merasa makin mencintai profesi sebagai seorang jurnalis. Bahkan merasa tertantang, hingga kemudian bisa berdiri sendiri dengan mendirikan perusahaan penerbitan majalah di Kota Gorontalo (kampung halaman almarhumah istriku) dengan modal yang sangat minim, alias tanpa suntikan modal dari lembaga keuangan manapun.
Sayangnya, perusahaan media cetak yang telah saya bangun sejak tahun 2000 itu, tahun 2013 harus saya hentikan untuk sementara waktu karena sesuatu dan lain hal, salah satunya masalah pengembangan yang terbentur modal, di mana sejak awal memang saya tak pernah “dikasihani” oleh pihak perbankan, meski selalu mengajukan proposal permohonan modal dalam rangka pengembangan usaha.
Tetapi sudahlah, yang penting saat ini saya tetap bisa menjalani hidup sebagai seorang penulis profesional untuk kebutuhan penerbitan buku dan sejenisnya. Di samping itu saya juga bisa aktif sebagai pengamat independen, pun giat terlibat selaku aktivis penegak kedaulatan rakyat untuk perubahan.
Dan meskipun tak bisa lagi menjadi insinyur pertanian, apalagi menjadi seorang menteri pertanian, namun hingga saat ini hasratku untuk ikut berpartisipasi demi kemajuan negeri ini masih sangat tinggi. Paling tidak sementara ini bisa saya tumpahkan dalam bentuk ide dan saran melalui tulisan-tulisan yang bisa langsung diposting secara online, misalnya di blog pribadi atau di Kompasiana dan juga di media warga lainnya.
Dari situ, saya (juga tentunya dengan seluruh rakyat Indonesia), pastilah sangat berharap kepada pemerintah saat ini agar dapat memunculkan cara dan strategi yang berbeda dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Salah satunya tentu saja sangat berharap, kiranya pemerintah saat ini segera memunculkan terobosan yang benar-benar dahsyat di sektor pertanian dan perikanan (kelautan), misalnya sebagaimana “angan-angan” saya sejak kecil, yakni “andai saja saya menjadi Menteri Pertanian atau Perikanan maka pasti petani/nelayan juga akan kuberi gaji tiap bulan layaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS)”.
Sayangnya, yang masih terjadi sampai saat ini adalah uang negara lebih banyak dihabiskan untuk membiayai hidup para PNS. Dan parahnya, meski sudah ada gaji dan tunjangan, namun tak sedikit PNS yang malah “gemar” menilep dan menggerogoti uang negara lainnya (korupsi), tetapi negara nampaknya menutup mata dan pura-pura tak mengetahui “kegemaran” sebagian besar PNS tersebut. Sudah begitu, mereka (para PNS) malah sangat keseringan menuntut kenaikan gaji pula.
Sementara anggaran untuk kepentingan para petani serta nelayan sangatlah minim. Dan sungguh kasihan, anggaran petani dan nelayan yang sudah minim tersebut malah tak jarang ikut ditilep (dikorupsi) oleh PNS di dinas pertanian juga perikanan di sejumlah daerah.
Dari data APBN 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Rabu (13/1/2016), tercatat anggaran untuk belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp.1.325,6 Triliun. Dan sekitar 26 persen dari anggaran tersebut diarahkan untuk membayar gaji 4,5 juta orang PNS dengan nilai Rp.347,5 Triliun.
