Kritik tajam juga harus dilakukan oleh Masinton terhadap “kelakuan” JK sebab JK dinilai tidak memahami dinamika di masyarakat yang menginginkan perubahan nyata bagi kesejahteraan publik.
“Tidak bisa negara ini dikelola dengan KKN. Saya kritisi JK karena KKN-nya. Agenda JK itu tak sesuai reformasi dan Nawacita. Ketika ada ramai-ramai di Republik, kok selalu ada JK. Saya tegaskan, saya kritik JK karena KKN-nya,” lontar Masinton seraya menambahkan, bahwa Soeharto jatuh ketika anak-anaknya mulai berbisnis, menggunakan otoritas kekuasaan orangtuanya untuk kepentingan bisnis anak-anaknya.
Sementara itu mantan penasehat Fraksi TNI/Polri dan FPD DPR-RI, Ronnie Rusli menuliskan dalam twitternya, bahwa ada masalah yang sebetulnya lebih heboh dibanding masalah Setnov “papa minta saham”.
“Kelompok Novanto dan Reza gagal rebut saham Freeport Mc Moran. Tapi kelompok JK (Aksa Machmud) mendapat tawaran 40% saham Smelter yang akan dibangun Freeport di Membramo, Papua, dan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) yang listriknya akan dijual ke Smelter,” tulis Ronnie.
Geng Novanto dan Reza rebutan saham Freeport Indonesia, geng JK bakal mendapatkan Smelter dan PLTA, nilainya sangat besar tapi tidak seheboh saham Freeport Indonesia.
Untuk itu, menurut Ronnie, James Moffet menemui Aksa Machmud dan JK. Geng JK mendapatkan Smelter dan PLTA, jika bisa mengeluarkan perpanjangan Kontrak Freeport. Itulah menjelaskan mengapa Sudirman Said, yang loyal kepada JK, terburu-buru menulis surat kepada James Moffet untuk memperpanjang Kontrak Freeport.
Geng JK lebih lihai dari Novanto-Reza. Itulah yang menjelaskan mengapa JK ngotot perintahkan SS untuk melapor ke MKD, agar lawan bisnis dan politiknya bisa disingkirkan.
Berikut ini monopoli proyek energi PLTA/PLTU-PLTG Kalla Group:
1. PLTA Karama, Mamuju Rp.6 T
2.PLTA Ussu, Luwu Timur (Bukaka Group)
3. PLTA Pinrang Rp. 1,44 T (Bukaka Group)
4. PLTA Jeneponto (Bosowa)
5. PLTA Poso I, II, III Rp. 3 T (Kalla Group) Sulawesi Tengah—namun masyarakat sekitar tidak mendapat pasokan listrik karena dialihkan ke Sulsel dan Sulbar.
6. PLTA Pintu Pohan, Sumut (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
7. PLTA Asahan, Sumut (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
8. PLTG Sarulla, Tarutung, Sumut (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
9. PLTG Pulau Sembilang, Batam US$ 92 juta (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
10. PLTA Merangin, Kerinci, Jambi US$700 juta (Kalla Group)
11. PLTU Cilacap, Jateng (Intim Group-Halim Kalla).
Dengan mengetahui monopoli proyek-proyek tersebut, juga dengan seringnya JK sebagai Wapres terlibat dalam pusaran konflik kepentingan karena beratribut sebagai “pengpeng”, maka sudah selayaknya pejabat seperti JK dan SS juga bisa diadili secara cepat tanpa berlarut-larut dalam sebuah mahkamah kehormatan seperti yang pernah dialami oleh Setnov hingga harus mengundurkan diri. Atau kalau bisa, tanpa Mahkamah Kehormatan pun JK dan SS sebaiknya segera mundur, lebih cepat lebih baik!
