(Ilustrasi: Abdul Muis Syam)
SEBAGUS dan secanggih apapun sistem yang diterapkan dalam pemerintahan, dipastikan tidak akan bisa menghasilkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, yakni ketika di dalam pemerintahan masih bercokol sejumlah pejabat kotor.
Atau seberapa pun besar dan banyaknya anggaran negara untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, maka tidak akan mampu membuat rakyat jadi sejahtera.
Sebab semakin banyak anggaran, maka membuat pejabat kotor malah makin kehausan dan ngiler mencari segala cara agar dapat lebih dulu menyedot anggaran tersebut dengan cara KKN.
Pola KKN yang dijalankan oleh para pejabat kotor ini cukup canggih dan cantik. Misalnya, dengan menerbitkan kebijakan yang seolah-olah untuk kepentingan rakyat, namun sesungguhnya di dalam kebijakan tersebut terselip kepentingan bisnis (pribadi), minimal mendapat fee ketika kebijakan tersebut berhasil dijalankan.
Dan salah satunya, pola inilah yang kini giat diperangi dan dikepret oleh Menko Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli. Namun persoalannya sekarang adalah, apakah Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bisa kompak mendukung dan menindaklanjuti hal-hal yang telah dikepret oleh Rizal Ramli tersebut?
Jika tidak, maka bisa dipastikan anggaran negara akan selamanya menjadi santapan empuk bagi para pejabat pemuja KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Akibatnya, ekonomi bangsa takkan pernah bisa meroket, sebab anggaran negara lebih dulu ditilep oleh para pejabat kotor (KKN).
Anehnya, segelintir pihak malah menyebut Rizal Ramli hanya membuat gaduh, dan hanya bisa ngomong tanpa ada solusi.
Tipe pihak-pihak yang menilai Rizal Ramli seperti ini cuma ada dua kemungkinan. Yakni, pertama adalah pihak sinis yang merasa terganggu karena sebagai pemuja dan penikmat KKN. Sehingga pihak ini dipastikan melakukan perlawanan dengan menempuh berbagai cara, termasuk cara-cara licik agar Rizal Ramli tersingkir.
Tipe pihak seperti ini bisa merasa leluasa melakukan perlawanan, sebab mudah ditebak karena mengandalkan kekuatan yang memiliki kedudukan jabatan lebih tinggi di atas dari Rizal Ramli. Pernah dengar atau membaca statement sinis dari Sofjan Wanandi, atau dengan lontaran kasar dari Jubir Wapres (JK) pada suatu acara di salah satu stasiun TV?? Seperti itulah kiranya keleluasaan perlawanan pihak ini.
Dan kedua, adalah pihak yang tidak mengerti bahwa Rizal Ramli sebagai Menko, salah satunya dalam hal ini, hanya laksana penunjuk jalan yang telah menunjukkan arah dengan tegas ke mana jalan tepat yang harus ditempuh oleh presiden sebagai pengambil keputusan. Jadi, solusinya ada di tangan Presiden!
