[caption id="" align="alignnone" width="620" caption="Ilustrasi/Abdul Muis Syam: Kongres Prodem ke-V"][/caption] BICARA tentang apa yang harus segera dilakukan pemuda saat ini, maka Rizal Ramli tentu adalah orang yang sangat tepat untuk mengungkapkannya. Sebab, menengok ke belakang, Rizal Ramli tak dipungkiri memiliki historis dan kisah nyata sebagai sosok aktivis pemuda dan mahasiswa yang sudah pernah melakoni banyak perjuangan, terutama di era 77-78. Berbagai pergerakan Rizal Ramli sebagai pemuda ketika itu pun seluruhnya mengarah kepada penegakan demokrasi di negara ini. Tak tanggung-tanggung, Rizal Ramli bahkan berani dengan secara tegas mendesak penguasa rezim Orde Baru agar turun dari jabatannya. Meski seiring karena pergerakan tersebut, Rizal Ramli pun kemudian dipaksa mendekam di balik jeruji besi. Singkat kata, Rizal Ramli ketika itu berhasil memanfaatkan usia mudanya dengan menunjukkan “produktivitasnya” sebagai sosok pemuda melalui perjuangan dan pergerakan demokrasi untuk kebaikan negeri ini. Sehingga itu, menurut saya, dengan melihat era historis yang telah dicatat Rizal Ramli sebagai pemuda sejak dahulu kala itu, maka tak berlebihan jika Rizal Ramli disebut pula sebagai sosok Pejuang idealis Demokrasi Indonesia. Apalagi, sampai pada 28 Oktober 2013 (Hari Sumpah Pemuda) kemarin dan hingga detik ini pun, pergerakan dan perjuangan dalam menghidupkan dan memperkuat demokrasi tetap saja giat diperlihatkan dan digerakkan Rizal Ramli. Sebab menurut saya, Rizal Ramli sangat memahami betul, bahwa hanya dengan menghidupakan dan menegakkan demokrasi secara bebas bertanggung-jawab, Indonesia ini pun diyakini bisa tampil sebagai negara yang benar-benar berdaulat. Sehingga itu, tak keliru jika Rizal Ramli dalam orasi politiknya sebagai pembicara pada Kongres Pro-Demokrasi (Prodem) ke-V menyerukan kepada para pemuda saat ini, bahwa jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, maka hal terbaik yang harus dilakukan pemuda adalah menyebarkan kebebasan (yang bertanggung-jawab) dan demokrasi. “Tugas anak muda saat ini yang terpenting adalah bagaimana memastikan bahwa demokrasi harus menjadikan rakyat sejahtera, “ teriak Rizal Ramli saat berorasi dalam Kongres Pro Demokrasi (Prodem) ke-V di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, Minggu (27/10/2013) lalu. Seperti dikutip seruu.com. Dalam Kongres Prodem tersebut, secara khusus Rizal Ramli juga mengingatkan bahwa aktivis prodem jangan sampai terjebak dengan bloking politik di pemilu 2014. Dan secara umum Rizal Ramli mengajak pula seluruh Pemuda untuk memperkuat Demokrasi dengan membangun sistim yang lebih baik. “Bersatulah pemuda. Jangan ada bloking politik. Ada kerjaan yang lebih penting yaitu membangun sistim yang lebih berkeadilan untuk kesejahteran rakyat, “ teriak tegas Rizal Ramli di hadapan ribuan aktivis Prodem dalam Kongres tersebut. Bicara mengenai sistim demokrasi, Sebelumnya Rizal Ramli yang dinobatkan sebagai Capres paling ideal versi LPI ini pun pernah menawarkan dua konsep pembenahan sistem demokrasi yang saat ini di dominasi politik uang dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilukada. “Ada dua hal untuk membenahi sistem ini, yaitu reformasi pembiayaan partai politik dan menghapuskan hak recall parpol terhadap kadernya di parlemen,” kata Rizal di Jakarta, Jumat (11/10). Seperti dilansir republika.co.id. Menurutnya, reformasi pembiayaan parpol diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5 triliun. Tujuannya, untuk menghindari korupsi lebih besar yang dilakukan partai. “Namun apabila sudah diberikan dana sebesar Rp 5 triliun namun tetap masih korupsi maka partai itu harus dibubarkan,” ujarnya. Menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini, langkah tersebut adalah dimaksudkan agar partai benar-benar bisa fokus mencetak kader-kader yang baik untuk menjadi anggota legislatif. Selain itu, ia juga menegaskan agar Partai hendaknya bisa benar-benar selektif menyeleksi kader yang akan direkrut, tidak asal main caplok. Hal ini sangat diharapkan, sebab Rizal Ramli sangat prihatin dengan kondisi saat ini yang tiap tahunnya Rp 60 triliun uang negara dicuri dalam pembahasan anggaran. Selanjutnya, Rizal mengimbau agar ketua partai politik seharusnya tidak memiliki hak recall terhadap kadernya yang berada di parlemen. Karena hal itu akan dapat membuat seorang anggota DPR-nya menjadi tidak berani menyuarakan aspirasi masyarakat. Padahal aspirasi masyarakat itulah sebenarnya sebagai wujud dari demokrasi kita. Mengenai hal tersebut, Rizal Ramli memberi pencerahan, bahwa sesungguhnya masyarakatlah yang memiliki hak recall, bukan ketua parpol. Karena, menurut Rizal Ramli, bukan hal mustahil banyak kader partai yang mungkin kritis namun jika ketua partainya berselingkuh dengan kekuasaan maka mereka (kader) pun enggan bersuara lantang untuk memperjuangkan nasib konstituennya. Dia menekankan pemilu dan pemilukada yang korup hanya menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dan tidak kompeten. Sebaliknya, menurut Rizal Ramli, pemilu yang jujur, adil, dan tanpa politik uang maka akan diyakini membuat demokrasi lebih bermanfaat untuk kebaikan rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
