Rizal Ramli: Rekrutmen PNS Banyak KKN

[caption id="" align="alignnone" width="601" caption="Jelang Debat-Publik Konvensi Rakyat Capres 2014 di Balikpapan. (Koleksi: Abdul Muis Syam. Sumber: photobucket.com)"][/caption] SEJAK dulu, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu saja dinodai dengan cara-cara yang tidak sehat. Tidak sedikit orang yang tidak lulus justru adalah orang-orang yang punya kualitas yang baik. Sementara orang-orang yang berhasil lulus kebanyakan adalah karena memiliki “koneksi” atau keluarga dan kerabat di dalam pemerintahan yang kebetulan punya kedudukan strategis, juga adalah yang mampu menyediakan uang sebagai “mahar” untuk lulus sebagai PNS. Kalau pun ada yang lulus murni, tentu jumlahnya sangatlah sedikit. Dari seratus peserta ujian CPNS, kemungkinan yang lulus murni (tanpa koneksi dan uang) hanyalah sekitar 1 atau 2 orang. Jika kondisi yang tidak sehat seperti itu terus dipertahankan, maka negara kita akan dipenuhi oleh orang-orang yang berhasil menjadi aparatur negara hanya karena memiliki koneksi atau uang. Sehingganya, mereka hanya bekerja menurut koneksi dan uang saja. Artinya, mereka yang lulus karena koneksi (jasa keluarga) tentu hanya akan tunduk pada keinginan atau “selera” koneksinya masing-masing. Sementara yang lulus karena uang, tentunya hanya lebih cenderung mencari-cari cara untuk bisa mendapat uang yang lebih banyak secara instan. Sebab, selain mungkin karena uang tersebut adalah hasil pinjaman, juga boleh jadi uang tersebut adalah hasil penjualan tanah atau rumah  yang harus segera dikembalikan dan ditukar secara cepat. Akibatnya, negara hanya lebih banyak dijalankan oleh mereka yang di pikirannya adalah hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan sendiri-sendiri, bukan untuk melayani kepuasan rakyat. Lihat saja, pungli dan korupsi saat ini betapa sangat leluasa dilakukan secara berjamaah di seluruh daerah. Kita tak bisa berharap banyak kepada pemerintah saat ini agar “budaya” yang tidak sehat tersebut bisa segera dihilangkan. Sebab, pemerintah saat ini (baik di pusat maupun di daerah) masing-masing hanya nampak lebih sibuk mengejar kepentingan mereka masing-masing. Lihatlah, betapa banyak kepala daerah saat ini yang membangun “dinasti” mereka, dan hanya memberi kesempatan yang sangat luas kepada para keluarga mereka berada di pemerintahan, dan juga memberi proyek “basah” kepada keluarga dan kerabat mereka saja. Bahkan juga dalam organisasi strategis (baik di pemerintahan maupun  parpol) telah diisi dan diduduki oleh kalangan keluarga mereka. Itulah wajah KKN, yang justru makin subur tumbuh di era reformasi (yang katanya adalah era anti-KKN), tetapi kenyataan sangat PRO-KKN. Sungguh amat ironis dan memilukan..!!??!! Sehingga tak keliru jika saat ini sudah begitu banyak kalangan dari berbagai lapisan yang menghendaki agar dapat mendukung sosok Capres yang benar-benar ideal. Yakni sosok yang  betul-betul punya rekam jejak yang anti-KKN dan bukan kader parpol tertentu (korup), yaitu seperti DR. Rizal Ramli (RR1). Selain sebagai tokoh nasional yang memang sejak dulu sudah giat berjuang dan membela hak-hak rakyat, Rizal Ramli sejauh ini juga memang dikenal sebagai sosok yang tak pernah berpihak kepada satu parpol mana pun. Sehingga itu, tak salah jika Rizal Ramli dinilai adalah satu-satunya sosok yang sangat bisa dipercaya untuk bisa membersihkan negara ini dari “budaya” KKN tersebut. Dan momen yang paling tepat bagi rakyat untuk menghilangkan budaya kotor tersebut adalah melalui Pilpres 2014, yakni dengan mendukung dan memilih sosok seperti Rizal Ramli untuk segera dilahirkan sebagai Presiden-RI. Kenapa??? Sebab tak bisa dipungkiri, bahwa jika dibandingkan dengan figur lainnya, maka Rizal Ramli memang adalah satu-satunya sosok yang bisa menjadi Kabulog, menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, dan bisa menjadi Menteri Keuangan, adalah bukan dari hasil KKN (bukan karena keluarga, uang, juga bukan karena melalui parpol), tetapi adalah betul-betul karena profesionalisme dan juga benar- benar karena keahlian yang dimilikinya. “Sekarang, rekrutmen PNS banyak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” lontar Rizal Ramli dalam memaparkan visi-misinya selaku Kandidat Capres melalui debat-publik yang digelar Komite Konvensi Rakyat, di Gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (9 Februari 2014). [caption id="" align="alignnone" width="599" caption="(Koleksi: Abdul Muis Syam. Sumber: photobucket.com) DR. Rizal Ramli saat tampil memarparkan visi-misi. Tampak di belakang Yusril Ihza Mahendra, Sofjan Saury Siregar dan Isran Noor. Masing-masing adalah Kandidat Capres dalam Konvensi Rakyat, di Balikpapan, Minggu (10/2/2014)."]

(Koleksi: Abdul Muis Syam. Sumber: photobucket.com) DR. Rizal Ramli saat tampil memarparkan visi-misi. Tampak di belakang Yusril Izhamahendra, Sofjan Saury Siregar dan Isran Noor. Masing-masing adalah Kandidat Capres dalam Konvensi Rakyat, di Balikpapan, Minggu (10/2/2014).

[/caption] Dalam kesempatan tersebut, Rizal Ramli (RR1) amat bertekad mewujudkan diterapkannya Reformasi Birokrasi. “Tanpa reformasi birokrasi, akan menimbulkan korupsi dan kualitas pelayanan rendah. Birokrasi hanya akan mempersulit rakyat dan pengusaha. Target pembangunan ekonomi dan sosial akan sulit tercapai tanpa reformasi birokrasi,” ujar RR1. Tentu saja, kata RR1, ada hal-hal yang sifatnya teknis jika ingin mengubah wajah birokrasi, di antaranya sistem rekrutmen PNS harus diubah dengan menghilangkan kebiasaan buruk seperti KKN. “Sulit dihindari, top eselon banyak yang tidak profesional dan (tidak) qualified. Maka, kita harus rekrut yang profesional (misalnya) dari universitas, agar tujuan kita tercapai,” tegasnya. Jika negara ini mau maju, dan jika bangsa (rakyat) ini bisa terlayani dengan baik, maka menurut RR1 performance dan prestasi pejabat publik harus selalu dievaluasi. Selain itu, RR1 juga menyebut harus ada sitem pensiun dini. Anggota Dewan Penasehat Ekonomi di badan dunia (PBB) ini mengisahkan, bahwa saat masih di dalam pemerintahan, dirinya pernah mereformasi birokrasi di Bulog. Dia memindahkan pejabat Bulog Jawa Timur ke Kalimantan Tengah dan sebaliknya. Pasalnya, kata dia, Jawa Timur dikenal “basah” bagi pejabat Bulog. Sedangkan Kalimantan Tengah dikenal “kering”. Kebijakan itu ternyata berhasil menghemat biaya hampir setengah triliun karena pengusaha tak lagi menyogok pejabat Bulog di daerah basah. “Saya yakin itu (reformasi birokrasi) bisa dilakukan. Kita harus lakukan, agar pertumbuhan (kemajuan) masyarakat bisa lebih cepat tercapai,” tutur RR1. Niat baik dan keinginan mulia RR1 ini sangat bisa terwujud, yakni sepanjang rakyat tidak lagi salah memilih pemimpin, tentu saja dengan cara bergotong-royong dan bersatu melahirkan pemimpin yang benar-benar dari Rakyat untuk Rakyat, bukan dari partai dan hanya untuk partai pula. SALAM PERUBAHAN 2014…!!!