Pihak Jokowi-JK Sudah Tepat Bila Mengadopsi Gagasan dari Orang yang Tepat

[caption id="attachment_320547" align="alignnone" width="600" caption="Ilustrasi/desain repro Abdul Muis Syam"][/caption]

ADA gagasan menarik dari Dr. Rizal Ramli yang jauh-jauh hari sudah merumuskan tentang sebuah kebijakan penggunaan anggaran yang dapat mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Gagasan tersebut untuk pertama kalinya dikemukakan dan diekspos langsung oleh Rizal Ramli saat tampil sebagai salah satu peserta debat kandidat Capres-RI versi konvensi rakyat, di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Minggu (2/3/2014).

Kala itu, Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini dengan tegas mengurai bahwa betapa pemerintahan periode kedua SBY selama ini nampak dengan sangat jelas telah salah urus dan salah prioritas.

Hal tersebut menurut Rizal Ramli, dapat dilihat dari postur APBN beberapa tahun terakhir ini sangat nampak lebih banyak dialokasikan untuk hanya mengurus dan membiayai birokrasi secara berlebihan.

“Untuk anggaran perjalanan dinas saja, misalnya, pada 2013 jumlahnya mencapai Rp.32 Triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi ketimbang anggaran (sektor) pertanian yang hanya Rp.15,5 Triliun,” ujar Rizal Ramli yang juga sempat menjabat selaku Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Mencermati hal tersebut, menurut Rizal Ramli, Indonesia sesungguhnya masalahnya bukan karena negara ini tidak punya uang. Akan tetapi, kata dia, adalah karena pemerintah selalu saja salah mengurus negara ini dan kerap salah menentukan prioritas.

“Kalau Rizal Ramli jadi presiden, kita akan memangkas biaya perjalanan dinas hingga maksimal  Rp10 Triliun. Selisih anggaran itulah yang kita alihkan untuk mencerdaskan anak-anak kita, para pemimpin masa depan Indonesia,” tegas Rizal Ramli ketika tampil menyampaikan visi-misinya selaku kandidat Capres-RI versi Konvensi Rakyat, di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Minggu (2/3/2014) lalu.

Dan saat ini, meski upaya independen Rizal Ramli untuk juga bisa tampil sebagai Capres maupun Cawapres pada Pilpres 2014 ini tak sempat terwujud, namun sosok ekonom senior yang selalu konsisten memperjuangkan ekonomi kerakyatan ini mengaku bangga dengan gagasan dan visi-misinya itu berniat diadopsi oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

“Yang penting (bisa) dilaksanakan, rakyat hidup lebih baik,” ujar Rizal Ramli dalam akun twitternya ketika menanggapi gagasannya itu ingin diterapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Dari gagasan Rizal Ramli yang rencana ingin diterapkan oleh presiden terpilih Jokowi-JK tersebut, bagi sejumlah pihak memandang, bahwa hal itu adalah sebuah sikap yang sangat tepat dari kubu Jokowi-JK karena mampu melihat gagasan tepat dari orang yang tepat.

“Demi mewujudkan Indonesia Hebat, pihak Jokowi-JK sudah sangat tepat mengadopsi gagasan dari orang yang tepat seperti Rizal Ramli. Tepat karena beliau (Rizal Ramli) adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, yang memang memiliki basis sebagai ekonom senior di negeri ini. Kalau perlu pihak Jokowi-JK jangan segan-segan menunjuk beliau (Rizal Ramli) untuk langsung terlibat dalam penerapan misi-visi dari gagasan tersebut,” urai Gamar Alhasni, seorang aktivis wanita yang kini bergabung dalam kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel)-Sulawesi Utara, kepada penulis, belum lama ini.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kantor Transisi Jokowi-JK saat ini tengah sibuk menelaah kemungkinan pemangkasan anggaran tertentu. Dan salah satu sektor anggaran yang akan dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas. “Yang rutin-rutin itu seperti perjalanan dinas,” kata Deputi Kantor Transisi, Anies Baswedan di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Penghematan di sektor tersebut, menurut Anies, diperlukan lantaran alokasi anggaran untuk perjalanan dinas selalu melonjak setiap tahunnya. “Tahun 2012 itu Rp 2,9 Triliun untuk perjalanan dinas. Lalu 2013 jadi Rp 32 Triliun. Angkanya naik 10 kali lipat. Itu perlu di cek,” kata Anies.