Sehingga itu, agar bisa fokus dan tidak terganggu dengan tugas dan juga “penekanan” dari partainya, seorang kader parpol sebaiknya tidak diposisikan sebagai Menko Ekonomi. Sebab bagaimana pun hebatnya seorang kader parpol dinilai menguasai bidang ekonomi, toh dalam praktek dan pelaksanaan nanti tetap akan lebih cenderung “berpihak” dan tunduk pada arahan partainya.
Harusnya posisi Menko Ekonomi juga bisa menjadi “jembatan dan jalan tol” bebas hambatan bagi semua pihak. Jika berasal dari kader parpol “A”, maka dalam dunia persaingan politik tentulah parpol “B, C, D, E.......” senantiasa memandang Menko Ekonomi dari kader parpol “A” tersebut sebagai “teman tetapi musuh”.
Olehnya itu sangat berbahaya jika tujuan menempatkan seorang menteri maupun menko dalam kabinet adalah dimaksudkan agar bisa memberi “perlawanan kekuatan” kepada pihak yang menguasai parlemen. Jika ini dipaksakan, maka justru akan menimbulkan kekeruhan, kegaduhan dan kegalauan dalam pemerintahan.
Saatnya kita harus sadar dan segera mengubah pola-pola yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kegalauan politik dalam pemerintahan, seperti dengan tidak menempatkan seorang kader parpol sebagai menko, di mana jika ini tetap dipaksakan maka salah satunya sangat bisa mengundang rasa iri dari pihak parpol lainnya. Akibatnya, pemerintah akan banyak menghabiskan waktu hanya untuk mengurus, mengatasi, dan memuaskan “berahi” parpol-parpol tertentu.
Pemerintah harusnya bisa meyakinkan kepada semua pihak, bahwa mengisi kabinet adalah sebuah langkah yang sangat strategis sebagai workstation yang first thing first, bukan political-station yang fight to fight. Caranya, tempatkan seseorang dari kalangan profesional yang independen (yang tidak terikat dengan aturan parpol) di posisi sebagai menko.
Untuk khusus di posisi Menko Ekonomi, kita punya beberapa ekonom unggul, tangguh, profesional yang independen. Salah satunya yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya adalah Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menkeu era Presiden Gus Dur.
Jika Jokowi-JK telah menyediakan sejumlah kursi menteri bagi kalangan Parpol yang mewakili dari KIH, maka Jokowi-JK juga hendaknya lebih bisa menyediakan posisi bagi kalangan profesional yang mewakili rakyat secara independen seperti sosok Rizal Ramli.
Dibanding lainnya, Rizal Ramli lebih punya performa dan nilai plus yang samasekali tak bisa disepelekan. Karakter, sikap dan ideologinya selama ini juga sangat jelas, kental, tegas dan konsisten mengarah kepada Pancasila serta ajaran Trisakti. Sangatlah cocok dijadikan Menko Ekonomi yang diyakini mampu bertugas sebagai “jantung” yang akan memompa perekonomian Indonesia yang kini mengempis dan terkulai lemas.
