Lalu apakah mafia migas ini juga telah sukses menanam investasi politik kepada pasangan capres pemenang Pilpres 2014? Maybe no, maybe yes?? Yang jelas, Menteri ESDM Kabinet Kerja, Sudirman Said, telah menyatakan ketidaksetujuannya apabila Petral dibubarkan. “Tidak harus dibubarkan. Hanya saja, pengawasannya mesti sepenuhnya ada di tangan orang yang benar-benar berpihak pada kepentingan negara. Itu harus kita cek lebih jauh,” ujar Sudirman dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (1/11/2014). Sudirman malah menegaskan agar kedudukan Petral harus tetap berada di Singapura.
Masalah Petral, menurut Sudirman, hanya butuh penyegaran dan menunjuk orang yang pantas dan bertanggungjawab.
Namun pernyataan dan keinginan Sudirman ini sangat berbeda dengan pernyataan Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, mafia migas diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Penindakan terhadap pelanggar hukum dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. “Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (22/9/2014).
Anehnya, di belakangan statement Hasto malah dibantah oleh Rini Soemarno yang kini menjabat Menteri BUMN. Rini di kantornya Kementerian BUMN, Kamis (30/10/2014) menyatakan, usulan pembubaran Petral bukan berasal dari kubu Tim Transisi Jokowi. Usulan tersebut lahir dari seminar-seminar pakar migas yang diselenggarakan oleh Pokja Tim Transisi Jokowi.
Entahlah, apakah “ketidakkompakkan” orang-orang Jokowi ini sebagai pertanda sudah masuknya pengaruh Riza atau tidak? Yang jelas rakyat pasti menolak keras apabila Petral masih dikuasai oleh para mafia migas.
Secara khusus, ekonom senior DR. Rizal Ramli menegaskan, bahwa penjelasan Sudirman (tentang Petral) itu konyol. Rizal Ramli menyayangkan bila Presiden Joko Widodo memakan mentah-mentah pendapat seperti yang disampaikan Sudirman Said itu. “Kok Presiden Joko Widodo terbujuk argumen konyol Sudirman,” lontar Rizal Ramli.
Sejauh ini Rizal Ramli memang amat dikenal sebagai sosok yang paling berani tampil di depan menyerukan pemberantasan Mafia Migas. Selain mendesak agar Petral segera dibubarkan, Rizal Ramli sebagai ketua pergerakan Perubahan juga minta agar fungsi Petral diambil-alih oleh Pertamina. “Pertamina memiliki kredibilitas, credit worthiness yang besar,” ujar Rizal Ramli dalam perbincangan dengan redaksi, Senin pagi (3/11).
Ia menyatakan, bahwa setiap pemerintah selama ini juga menghadapi persoalan yang kurang lebih sama. “Presiden Gus Dur berani menghapuskan mafia ekpor minyak mentah yang subur di zaman Soeharto. Pertamina tidak perlu jual minyak mentah lewat perusahaan kertas atau paper trading company di Hongkong yang jadi alat kroni-kroni kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sekitar 30 hingga 40 sen dolar AS per barel dari ekpor minyak mentah Indonesia,” ungkap Rizal Ramli.
Sehingga itu, Rizal Ramli berharap agar pemerintah baru jangan takut membubarkan Petral karena selama ini menjadi istrumen yang digunakan mafia impor migas bermain patgulipat yang merugikan negara.
“Pembelian minyak bisa langsung dilakukan oleh Pertamina dari negara produsen, bukan dari para brokers,” tegas Rizal Ramli.