Mohon tunggu...
Abdul Muis Syam
Abdul Muis Syam Mohon Tunggu... Jurnalis - Terus menulis untuk perubahan

Lahir di Makassar, 11 Januari. Penulis/Jurnalis, Aktivis Penegak Kedaulatan, dan Pengamat Independen. Pernah di Harian FAJAR Makassar (Jawa Pos Grup) tahun 90-an. Owner dm1.co.id (sejak 2016-sekarang). Penulis novel judul: Janda Corona Menggugah. SALAM PERUBAHAN.

Selanjutnya

Tutup

Money

Ini "Subsidi BBM yang Pas" Menurut SBY?

10 November 2014   09:27 Diperbarui: 17 Juni 2015   18:11 10
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Selain dengan melakukan pembagian dua jenis BBM, Rizal Ramli juga memiliki gagasan lain sebagai upaya mengelolah kedaulatan ekonomi bangsa melalui solusi tepat dalam mengatasi masalah BBM ini.

Gagasan Rizal Ramli itu antara lain. Pertama, Pemerintahan Jokowi-JK harus berani memberantas mafia migas yang telah merugikan negara minimal US$1 Miliar tiap tahun.

Kedua, pemerintah baru sebaiknya segera membangun tiga kilang baru masing-masing berkapasitas 200.000 barel. Langkah dan terobosan ini, menurut hitung-hitungan Rizal Ramli, adalah dapat menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen.

Ketiga, menurut Rizal Ramli selaku ekonom senior ini, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi BBM dengan cara menekan cost-recovery yang saat ini mencapai US$32 Miliar per tahun. “Tidak masuk akal lifting turun 40 persen, tapi cost-recovery justru naik hingga 200 persen,” lontar Rizal Ramli geleng-geleng kepala.

Menurut tokoh yang selalu tampil menolak kenaikan BBM ini, dengan menekan 20 persen cost recovery saja berarti terjadi penghematan sekitar Rp.60 Triliun.

Dan yang keempat, Rizal Ramli berharap agar pemerintahan Jokowi-JK dapat menata dan memperbaiki iklim usaha di sektor migas, khususnya di bidang eksplorasi, sudah banyak konsesi yang dibagi-bagi secara tidak transparan dan lebih cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara monopoli.

Rizal Ramli berpandangan, sejauh ini relatif tidak tidak ada kegiatan eksplorasi baru. “Hal ini disebabkan belum apa-apa pengusaha sudah dikenai pajak,” lontarnya.

Seharusnya, kata anggota panel ekonomi di badan dunia (PBB) ini, pajak hendaknya baru diberlakukan jika menghasilkan minyak. “Tidak mengherankan bila iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia,” katanya.

Kelima, lanjut Rizal Ramli, benahi birokrasinya. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), BP Migas harus dibubarkan. Karena itu harus dibentuk badan baru yang transparan, efisien dan bersih dari KKN.

Serta yang keenam, Rizal Ramli menaruh harapan agar Pemerintahan Jokowi-JK dapat mendorong diversifikasi energi dari fosil ke sumber-sumber energi terbarukan. Antara lain gas, angin, hidro, geothermal, matahari dan lainnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun