Sebagai sosok yang konsisten menegakkan ekonomi kerakyatan, Rizal Ramli menuturkan, mengatasi masalah BBM tidak mesti harus dengan mencabut atau menaikkan subsidi. Sebab, menurut Rizal, subsidi BBM masih sangat dibutuhkan oleh rakyat miskin. Hanya saja ia menyarankan agar BBM bisa dilakukan dengan tepat sasaran, maka BBM tersebut perlu dibagi dua jenis.
Jenis pertama, adalah BBM rakyat yang saat ini beroktan 88 segera diubah menjadi beroktan 80-83. Dan jenis kedua, adalah BBM super dengan oktan 92 untuk jenis pertamax dan Pertamax Plus beroktan 94.
Untuk diketahui, nilai oktan berhubungan dengan “ketukan” (knocking) yang mempengaruhi sistem kinerja mesin. Semakin rendah nilai oktan yang bekerja dalam mesin akan lebih sering mengalami ketukan, demikian sebaliknya.
Dari perbedaan oktan tersebut tentunya akan membuat pengendara (pemilik) mobil menengah atas takut menggunakan BBM rakyat. Sebab pasti mereka tidak ingin cara kerja mesin mobilnya menjadi menurun dan dapat mempercepat kerusakan mesin hingga memaksa harus mengeluarkan biaya perbaikan mesin mobil yang lebih mahal.
Guna meringankan beban ekonomi rakyat, Rizal Ramli mengimbau agar harga BBM rakyat hendaknya tidak dinaikkan atau tetap Rp 6.500 per liter. “Ini menyangkut nasib sekitar 100 juta penduduk miskin yang terdiri atas para pengguna sepeda motor, nelayan, dan pengemudi angkutan umum,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.
Ekonom senior ini memastikan gagasannya berupa pembagian dua jenis BBM ini bisa diterapkan di lapangan. Termasuk, katanya, untuk menangkal kelompok menengah atas yang bandel dengan tetap membeli BBM rakyat harus ditempuh beberapa langkah penerapannya.
Pertama, harus diberi tanda warna pembeda yang mencolok terhadap kedua jenis BBM tersebut. Misalnya, warna biru untuk BBM rakyat, dan BBM super berwarna merah. Dan cara ini bisa dilakukan pada tangki dan dispenser di setiap SPBU, serta diikuti perbedaan harga dan spesifikasi produk sebagai petunjuk pelaksanaan dari prinsip subsidi silang.
Rizal Ramli menggambarkan, pada 2013 Kementerian ESDM menyatakan harga keekonomian BBM Rp 8.400 per liter. Itu artinya pemerintah harus mensubsidi Rp 1.900 per liter. Tapi dari hasil penjualan BBM super, pemerintah untung Rp 4.100 per liter.
Ia juga menguraikan, dari data BPH Migas tahun 2013, kelompok menengah bawah mengkonsumsi sekitar 55 persen. Dengan kuota BBM tahun 2015 yang 50 juta kilo liter (kl), maka jatah mereka mencapai 27,5 juta kl. Sedangkan sisanya yang 45 persen atau sekitar 22,5 juta kl dikonsumsi kalangan menengah atas. BBM super ini dijual seharga Rp 14.000 per liter.
Dari simulasi di atas, menurut Rizal Ramli, pemerintah memang harus menyubsidi BBM rakyat sebesar 27,5 juta kl x Rp1.900 = Rp52,25 Triliun. Namun pada saat yang sama, pemerintah meraih laba dari penjualan BBM super yang 22,5 juta kl x Rp4.100 = Rp92,25 Triliun. “Dengan begitu, pemerintah masih mengantongi selisih positif sebesar Rp40 Triliun per tahun,” katanya.
Sebelumnya, RAPBN 2015 dibayang-bayangi jebol karena subsidi BBM yang mencapai Rp363,5 Triliun. Namun dengan solusi yang ditawarkan Rizal Ramli ini bisa menyulap subsidi BBM yang selama ini sebagai momok bagi APBN menjadi keuntungan yang menggiurkan. Yakni, cukup dengan cara sederhana yang dikemukakan Rizal Ramli, pemerintah pun (bisa) mengantongi surplus sebesar Rp40 Triliun.