Rasa optimis dan keseriusan KPK menuntaskan kasus BLBI akhir-akhir ini cukup besar. Dan keseriusan KPK ini sepertinya membuat Megawati jadi terusik dan merasa was-was.
Sehingga sangat memungkinkan Megawati akan menggunakan “kekuasaannya” sebagai partai penguasa, yakni dengan sebisa mungkin membangun “benteng pertahanan” agar tidak tersentuh oleh KPK atas dugaan keterlibatannya pada kasus BLBI tersebut.
Dan ini bisa dilihat dengan telah diangkatnya Jaksa agung dari kader Partai NasDem, lalu disusul dengan ditunjuknya Budi Gunawan (mantan ajudan Megawati) sebagai calon tunggal Kapolri.
Namun, sepertinya KPK bisa membaca “strategi” Megawati tersebut. KPK yang sudah memiliki niat baik dan keseriusan tinggi untuk menuntaskan kasus BLBI itu pun nampaknya tak ingin menemui kendala besar jika Budi Gunawan (BG) yang dijadikan sebagai Kapolri. Sehingganya BG mau tidak mau harus lebih dahulu harus dihambat agar tidak menjadi “benteng pertahanan” Megawati. KPK pun menetapkan BG sebagai tersangka atas kasus dugaan rekening gendut.
Upaya “antisipasi” KPK itu ternyata mendapat perlawanan, entah datangnya dari pihak Megawati atau dari Polri sendiri, Bambang Widjojanto (BW) Wakil Ketua KPK pun tiba-tiba dicegat dan diciduk di jalan layaknya seperti seorang teroris oleh Bareskrim Mabes Polri. BW diciduk atas dugaan kasus pemberian kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010 silam.
Sepertinya, penangkapan BW ini salah satunya merupakan shock-terapi atau “pesan khusus” dari kubu Megawati buat para komisioner KPK agar mengurungkan niat untuk menggali lebih dalam kasus BLBI.
Setidaknya kesan seperti ini diungkapkan oleh Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi.
Ia menduga kuat telah terjadi kriminalisasi terhadap KPK berkaitan dengan penyelidikan kasus SKL BLBI. “Saya melihat ini ada dugaan berhubungan dengan makin intesifnya KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, mengenai masalah SKL BLBI yang ditandatangani oleh Megawati,” ujar Adhie dalam diskusi di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Mantan jubir Presiden Gus Dur itu menilai, ada yang menganggap pidana yang menjerat BW dan pelaporan Wakil Ketua KPK ainnya, Adnan Pandu Praja, ke Bareskrim merupakan salah satu upaya untuk meredam penyelidikan SKL BLBI.
Jika pandangan ini benar, maka upaya pemberantasan korupsi di negeri ini tidak akan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan bisa dipastikan, program “hebat” pemerintah Jokowi-JK dalam memberantas korupsi akan hanya terjadi di alam khayalan atau di dalam cerita di negeri dongeng saja. Sungguh menyedihkan..!!!
Ayo dukung penuh KPK agar dapat menuntaskan kasus Megakorupsi SKL-BLBI itu...!!!!