Berebut Kuasa di Arena Pilkada

 

        

                                                                                                                      Sumber: Pos Kupang - Tribunnews.com

 Setelah 'hajat demokrasi' 2019 usai, tahun 2020 disambut dengan semangat dan babak baru bernama 'pesta demokrasi lokal', pasalnya masyarakat dibeberapa daerah akan melakukan pemilihan kepala daerah mulai dari bupati/walikota hingga gubernur, partai politik pun bersiap-siap menyiapkan kader terbaiknya untuk bertarung berebut tahta kepala daerah.

Beberapa tokoh mulai gencar melakukan mauver untuk merebut simpati pemilih, tak terkecuali putra bungsu Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang menjadi Calon Walikota Surakarta, meskipun belum mendapat keputusan dari DPP PDI-P, Gibran rajin 'blusukan' tatap muka untuk sosialisasi dan memohon restu dari masyarakat Surakarta. Begitu pula dengan Bobby Nasution, mengikuti langkah Gibran, menantu presiden ini digadang-gadang maju sebagai calon walikota Medan, mengutip grapadinews.com, peneliti dari Survey and Research Center Jakarta mengatakan adanya Bobby dapat membuat bakal calon lainnya cukup 'jiper'. Sebab Bobby dianggap memiliki magnet utuk dipinang oleh parpol lainnya selain PDIP. PDI tanpa koalisipun bisa mencalonkan Bobby Nasution, tambahnya. Jika terbentuk koalisi PDI dan Gerindra sebagai partai politik utama yang mengusung calon kandidat, maka ada kemungkinan besar jika partai yang lainnya ikut dalam barisan koalisi.

Bupati Minahasa Selatan Christiani Eugenia Paruntu atau yang akrab disapa Tetty Paruntu dikabarkan akan maju dalam Pilgub Sulawesi Utara melalui Partai Golongan Karya dan akan berkoalisi dengan Partai NasDem, pun juga Michaela Elsiana Paruntu yang tak lain merupakan adik Tetty Paruntu juga akan maju sebagai calon bupati Minahasa Selatan untuk meneruskan tahta sang kakak, Tetty Paruntu. Semuanya maju serentak dalam Pilkada 2020 bertarung untuk memperebutkan 2 kursi strategis di Minahasa Selatan dan Sulawesi Utara. Sementara itu, Adrian Jopie Paruntu yang tak lain anak dari Tetty Paruntu berhasil duduk di Senayan pada pileg 2019 lalu dari daerah pemilihan Sulawesi Utara yang salah satunya meliputi daerah kekuasaan sang ibunda, Minahasa Selatan.

Pertarungan ditingkat lokal dijadikan sebuah langkah politik, terlebih politik dinasti yang tujuannya membangun kerajaan-kerajaan kecil di daerah, terlepas dari itu semua politik lokal sejatinya perlu terbebas dari kepentingan-kepentingan keluarga besar dalam kerajaan dinasti daerah. Dalam pengertian konsep familisme dipahami sebagai new social order, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta. familisme (familism), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut. Riset ini menggunakan konsep dinasti politik yang menggunakan konsep familism menurut Garzon.

 Persfektif neopatrimonialisme, dinasti politik merupakan akses negative dari kelahiran otonomi daerah yang menciptakan situasi demokrasi terbajak oleh sirkuasi hubungan inti geneologis mapun non geneologis, berdasarka relasi kekeluargaan yang memiliki kepentingan terhadap kelangsungan kekuasaasn keluarga. Hal tersebut berdampak pada kerabat elit, sehingga menciptakan dinasti politik. Dinasti politik bertindak sebagai elit memerintah yang memiliki hubungan patronase dengan berbagai pihak, utamanya yakni tokoh informal yang berpengaruh dalam sosiokultural dan sosio politik dalam masyarakat, yang memiliki andil pada kelangsungan dinasti politik yang ada. Patronase diwujudkan dengan mengunci pos-pos pemerintahan dan masyarakat oleh orang-orang terdekat atau kerabat.

Menengok Dinasti Ratu Banten

Sejarah telah membuktikan bahwa politik dinasti tak berujung baik-baik saja, menengok ke belakang dari kasus Ratu Atut Chosiyah yang berujung penahanan karena 2 kasus yang menjeratnya, yaitu kasus pengadaaan alat kesehatan dan penyuapan Ketua MK Akil Mochtar pada saat itu. Mengutip detik.com, Dinasti 'Ratu Banten' yang tak tanggung-tanggung membawa segenap keluarga hingga menantu masuk dalam gerbong pemerintahan hingga menduduki kursi strategis baik eksekutif maupun legislatif, mulai dari anak pertama Andika Harmuzy yang saat ini masih menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022, juga sebelumnya pernah menjadi anggota DPR-RI dari partai Golkar. Anak kedua Atut, Andira Aprilia yang pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten dan saat ini menjabat sebagai anggota DPD-RI. Tubagus Haerul Jaman sang adik tiri Atut sempat menjadi Walikota Serang 2 periode dan sekarang duduk di Senayan dari Partai Golkar. Airin Rahmi Diani yang merupakan istri adik Atut sekarang menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Sang adik kandung, Tatu Atut Chasanah saat ini menjabat sebagai Bupati Serang periode 2016-2022. Wakil Bupati Pandeglang diisi oleh sang menantu, Tato W Urban yang merupakan suami Andira Aprilia sang anak kandung Ratu Atut. Ade Rossi Chairunnisa yang merupakan istri Andika Hurmuzi sempat duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Tak lupa sang adik kandung Atut, Tubagus Chaeri Wardana yang saat ini menghuni penjara karena korupsi berbagai proyek di Banten. Juga Ratu Lilis yang merupakan adik tiri Atut dan adik kandung Walikota Serang saat ini mendekam di sel dengan vonis 8,5 tahun penjara karena kasus proyek sodetan Cibinuangeun, Lebak, dengan nilai proyek mencapai Rp. 19 Milyar.

Masa Depan Politik Lokal

Tidak bisa dipungkiri, jika elite lokal terus menguasai dan mempertahankan kekuasaan untuk klan keluarganya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya campur baur kepentingan keluarga dengan kepentingan politik, praktek familisme yang terjadi akhirnya hanya sebatas 'bancakan' kekuasaan untuk kepentingan keluarga yang pada akhirnya mengesampingkan kepentingan masyarakat umum dan pembangunan daerah itu sendiri. Praktik seperti ini juga akan menutup peluang yang sama bagi warga negara, kesempatan tokoh terbaik yang benar-benar kompeten dan berpengalaman untuk maju digagalkan hanya karena mengutamakan kepentingan klan dan mempertahankan kekuasaan keluarga. Dengan begitu, kaderisasi di daerah seperti tidak ada artinya jika yang dipentingkan terus menerus sosok figure yang dimunculkan dari klan-klan tertentu saja.