Blok Mahakam dan Spirit Nasionalisme Migas Indonesia

Pasca penetapan pengelolaan Blok Mahakam oleh pemerintah kepada Pertamina, spirit nasionalisasi Migas Indonesia untuk kemandirian energi sangat terasa gaungnya. Persoalannya, Siapkah Pertamina?

Dengan pengalaman yang dimiliki termasuk penguasaan lebih dari separuh ladang migas Indonesia, saya meyakini Pertamina dapat mengelola Blok  Mahakam secara profesional dan menguntungkan. Salah satu bukti konkrit adalah sejak Pertamina mengakusisi blok Offshore North West Jawa (ONWJ) pada 2009, produksi di blok  tersebut terus  terdongkrak. Seperti dikutip dari tautan ini Di bawah pengelolaan Pertamina Hulu Energi (PHE) produksi Blok ONWJ naik dari tahun ke tahun. Seperti pada 2013, Blok ONWJ mampu memproduksi minyak sejumlah 38.300 BOPD. Raihan tersebut melampaui target yang dipatok, yakni 38.000 BOPD. Selain itu, produksi gas pun terus meningkat. Tahun lalu mencapai angka 181 MMSCFD, di atas target awal sebesar 175 MMSCFD. Untuk menjaga kesinambungan produksi yang terus meningkat, tidak ada pilihan lain kecuali tanpa henti melakukan kegiatan pengembangan, seperti Lapangan ‘UL’. “Lewat keberhasilan pengembangan lapangan ‘UL’, sejak Februari 2014 yang lalu telah berkontribusi dalam menambah produksi minyak ONWJ sebesar 2.200 BOPD, serta gas sebanyak 9,5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD),” papar Direktur Utama PHE, Ignatius Tenny Wibowo beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, menurut Tenny kibaran bendera Pertamina lewat PHE di wilayah kerja offshore dari waktu ke waktu semakin tinggi. Fakta itu terekspose melalui keberhasilan dalam mengelola Blok West Madura Offshore (WMO). Sentuhan tangan dingin para jawara PHE, mengangkat blok yang berada di Lepas Pantai Jawa Timur Bagian Utara, itu semakin berjaya. Produksinya, yang  sempat anjlok hingga 13 ribuan barel per hari pada kwartal-I/2011 ketika masih ditangan operator lama, Kodeco, sejak dikelola Pertamina 7 Mei 2011 angka produksi blok tersebut terus meningkat. “Pada akhir 2013 produksi harian blok WMO mencapai 24.993 BOPD dan produksi gas 125 MMSCFD. Angka tersebut merupakan pencapaian produksi minyak tertinggi dalam sejarah WMO,” imbuh Tenny. Kemudian, ia menambahkan bahwa kesuksesan PHE dalam mengelola blok migas di lepas pantai, seperti Blok ONWJ dan WMO membuktikan kompetensi, reputasi, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Pertamina tak kalah dibanding perusahaan asing.

Keraguan memang kerapkali datang mempertanyakan kemampuan Pertamina mengaktualisasikan perannya dalam mengelola Blok Mahakam.  Setelah kontrak Total dan Inpex berakhir sudah selayaknya pemerintah memberikan pengelolaan blok Mahakam kepada Pertamina. Sesuai UU Migas No.22/2011, jika kontrak migas berakhir, pengelolaan seharusnya diserahkan kepada BUMN, dalam hal ini Pertamina.

Prinsip 3A secara spesifik dalam konteks ini –sejalan dengan spirit nasionalisme migas-- akan merujuk pada “availability”  yang mengandung makna keberadaan sumber daya manusia profesional, berkompoten dan kekuatan finansial yang memadai guna menjamin pasokan berkelanjutan dalam pengelolaan blok Mahakam, “accessibility” mengacu pada kemudahan akses regulasi, perizinan dan dukungan insentif fiskal mulai di sektor hulu hingga hilir serta “affordability” yang dimaknai sabagai integrasi dan kolaborasi konstruktif antar segenap pihak terkait, termasuk pemerintah daerah setempat untuk memberikan manfaat dan kesempatan sebesar-besarnya dalam beraktualisasi secara nyata pada pengelolaan migas di Blok Mahakam ini.

Jika memang pada akhirnya Pertamina menggandeng mitra dalam operasional pengelolaan Blok Mahakam, diharapkan agar kemitraan yang terjalin dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tentunya dibutuhkan analisa dan kajian komprehensif untuk merumuskan konsep kemitraan tersebut, serta tidak tertutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama strategis dengan operator pengelola blok Mahakam sebelumnya termasuk dengan pemerintah daerah setempat dengan skema “participating interest”.

Participating Interest

Pasca gerakan Reformasi 1998, Desentralisasi di Indonesia bergulir cepat.  Kewenangan daerah untuk  memperoleh bagian yang seimbang dari hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi terus mengemuka. Pada saat yang sama, kondisi sumber kekayaan energi dan sumber daya mineral tidak dimiliki setiap daerah sehingga cenderung melahirkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah yang kaya potensi dengan daerah yang tidak memilikinya. Polemik soal ini terus bergulir dan kerapkali menjadi topik pembahasan serius serta berulang dalam beragam even seminar mengenai migas.

Topik hangat soal Keputusan pemerintah yang akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam hak partisipasi pengelolaan migas sebesar 10% menjadi perhatian besar. Termasuk tentu saja pada pembahasan mengenai partisipasi BUMD dalam pengelolaan blok Mahakam. Bagi Pemerintah pusat, Badan Usama Milik  Daerah (BUMD) dinilai banyak yang mengalami kesulitan keuangan sehingga terpaksa menggandeng pihak swasta. Padahal BUMD Migas ini sangat diharapkan sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah. Ketimpangan kepemilikan saham dalam konsorsium yang dibangun BUMD dengan perusahaan swasta dirasakan timpang yang ujung-ujungnya berimplikasi pada minimnya sumbangan BUMD Migas terhadap kas daerah.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, seperti dikutip di Majalah GeoEnergi, edisi 36 Oktober 2013 menyatakan “Karena ketiadaan Dana , banyak oknum pemegang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif daerah yang terpengaruh, (akhirnya) bekerjasama dengan pihak swasta, atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi”. Beliau kemudian menyebut salah satu contohnya, yaitu ada sejumlah daerah  di Jawa yang mengatasnamakan Participating Interest (PI) nya dengan swasta dengan pola bagi hasil yang merugikan pemerintah daerah, di blok Cepu. Kasus serupa juga terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kangean.

Padahal, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman langsung atau bekerjasama dengan BUMN atau Pertamina untuk meminjam pada lembaga keuangan meski tentu saja proses pengajuan dan birokrasinya mungkin relatif lama . Dalam konteks Blok Mahakam, saya melihat bahwa skema PI untuk pemerintah daerah bisa diakomodir dengan menggandeng mitra swasta, sepanjang BUMD bersangkutan menjadi pemilik saham mayoritas dan memegang kendali penuh dalam pengelolaan wilayah migasnya sesuai kewenangan yang dimiliki. Keseriusan dan kesiapan Pemerintah Daerah Kalmantan Timur yang juga ingin ikut terlibat dalam pengelolaan migas di blok Mahakam layak diapresiasi .  Dan tentunya ini akan menjadi bagian integral dari spirit luhur menegakkan nasionalisme dan kemandirian Energi di negara kita.