[caption id="attachment_416509" align="aligncenter" width="720" caption="Anjungan minyak lepas pantai (foto : Rusman Effendi Siregar)"][/caption]
Secara resmi, Pemerintah akhirnya menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero) melalui surat penunjukan pengelolaan Blok Mahakam dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagaimana dikutip daritautan iniDirektur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya menerima surat penunjukan tersebut pada Selasa (14/4). Dalam surat tersebut dinyatakan Pertamina akan menjadi operator setelah kontrak dengan Total E&P Indonesie selesai 2017. Meski sudah mendapat kepastian pengelolaan, Dwi mengaku belum mengetahui berapa besar saham yang akan didapat Pertamina di Blok Mahakam.
Menurut beliau, dalam surat penunjukan tersebut tidak dijelaskan mengenai persentase saham yang diberikan kepada Pertamina. Surat ini hanya menyebutkan Pertamina boleh menggandeng mitra untuk pengelolaan blok migas tersebut. Mitra ini bisa siapa saja, termasuk operator lama yakni Total dan Inpex Corporation.Pertamina juga belum memutuskan siapa mitra yang akan diajak dalam pengelolaan blok tersebut. Menurut Dwi, keputusan pemerintah ini semata-mata untuk menjaga keberlanjutan produksi Blok Mahakam setelah kontrak berakhir pada 2017.
Blok Mahakam merupakan penghasil gas kedua terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSFCD). Angka ini setara dengan 300.000 barrel minyak per hari. Seperti dikutip dari majalah Geo Energi edisi 36, Tahun III, Oktober 2013 halaman 14, Blok Mahakam saat ini tersimpan cadangan gas sekitar 27 Triliun Cubic Feet (TCF). Sejak 1970 hingga 2011 sekitar 50% (13,5 TCF) cadangan telah dieksploitasi dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 Milyar. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 TCF, dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi meraup pendapatan kotor US$ 187 Miliar atau sekitar Rp 1700 Triliun. Hanya cadangan migas di blok Natuna yang mampu mengalahkan cadangan migas Blok Mahakam.
Pada 31 Maret 1967 KKS (Kontrak Kerjasama) Blok Mahakam ditandatangani oleh Pemerintah dengan Total E & P Indonesie dan Inpex Corporation, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden RI kedua. Kontrak berlaku 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Beberapa bulan sebelum lengser, Presiden Soeharto memperpanjang kontraknya lagi selama 20 tahun dan berakhir pada 31 Maret 2007.
Mengingat potensi blok Mahakam yang menggiurkan, banyak pihak yang mendesak agar menjadi pengelola blok Migas ini, termasuk Total dan Inpex. Disamping permintaan manajemen Total, Perdana Menteri Perancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak blok Mahakam saat kunjunganke Jakarta pada Juli 2011 lalu. Pada September 2014, CEO Total Asia Pasifik, Jean Marie Guillermou datang menemui Menko Perekonomian Chairul Tanjung untuk berdiskusi mengenai tanggapan pemerintah tentang peran Total di blok Mahakam menjelang kontrak habis 2 tahun lagi.
Sementara itu pada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2015 silam di kantornya di Kantei Tokyo, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sangat berharap pemerintah Indonesia memperpanjang kontrak kerjasama Inpex di Blok Mahakam. Sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo edisi 6-12 April 2015, Jepang sangat bergantung pada pasokan gas Mahakam. Tahun lalu, sedikitnya empat kargo (sekitar 500 metrik ton) gas alam cair atau LNG dari ladang gas lepas pantai Kalimantan Timur dikapalkan ke negeri Sakura.
[caption id="attachment_416515" align="alignright" width="560" caption="Blok Mahakam (foto : website SKK Migas)"]
Spirit Nasionalisasi Migas
Dalam buku “Nasionalisasi Migas” karya Gde Pradnyana disebutkan pemerintah pada awal era reformasi mengembangkan pengertian kemandirian energi dengan mengaitkannya kepada konsep 3 A, yaitu : Availability (mengurangi ketergantungan kepada impor dengan menaikkan produksi migas dalam negeri), Accessibility (membangun dan memperbaiki infrastruktur migas sehingga sumber-sumber produksi mudah dijangkau oleh konsumen) dan Affordability (peningkatan daya beli dengan mengarahkan subsidi kepada masyarakat lapisan bawah).
Konsepsi ini dalam konteks pengelolaan blok Mahakam memiliki peran penting, terutama agar kegiatan eksplorasi dan khususnya ekploitasi migas dapat dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat UUD 1945. Konsep adil dan makmur harus menjadi dasar pemanfaatan kekayaan alam dimana keadilan tercipta bagi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat setempat. Masing-masing mendapatkan haknya sesuai dengan peranannnya dalam bingkai NKRI.