"Kiblat" Politik Umat Islam Ternoda

Ka'bah merupakan kiblat dari 1,8 milar umat islam yang ada di dunia. Setiap musim haji, jutaan orang datang ke Mekkah, Saudi Arabia, untuk menunaikan rukun islam kelima ini. Dalam statistik  pemerintah Saudi, total jemaah haji dari seluruh dunia pada tahun 2018 mencapai 2,3 juta orang. Seperti diketahui, sebelumnya kiblat umat islam adalah Masjid Al-Aqsa sebelum diturunkannya perintah tuhan untuk memindahkan kiblat ke Mekkah.

Dalam politik islam di Indonesia, partai berlambang Ka'bah, Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) juga merupakan kiblat politik islam di tanah air. Seperti halnya Ka'bah di Mekkah, partai berlambang Ka'bah ini juga merupakan kiblat kedua setelah sebelumnya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dilarang oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Diketahui, Masyumi menjadi partai pemenang kedua dalam pemilihan umum 1955.

Untuk menampung aspirasi umat islam pasca dilarangnya Masyumi maka dibentuklah PPP pada tahun 1973 yang merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Parmusi. Dalam pemilu pertamanya pada tahun 1977, partai ini sukses meraih urutan nomor dua setelah Golkar.

Selama Orde Baru (Orba), partai yang menjadi kiblat politik islam ini selalu menempel Golkar diurutan kedua. Namun, pasca reformasi 'magis' itu mulai memudar. Terakhir pada pemilu 2014, PPP terlempar diurutan kedelapan.

Analisa sederhana PPP merosot tajam di tahun 2014 adalah karena Ketua Umumnya saat itu, Suryadharma Ali ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi dana haji pada tanggal 23 Mei 2014 menjelang pemilu. Pemilih islam yang kecewa kepada PPP saat itu mengalihkan dukungannya kepada partai nasionalis dan partai nasionalis-religius.

Di masa menjelang Pemilu 2019, PPP kembali jatuh ke lubang yang sama. Ketua Umum PPP Romahurmuziy kembali menodai kiblat politik umat islam di tanah air. Romahurmuziy ditangkap tangan KPK atas dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian agama.

Romahurmuziy bak tongkat yang membawa rebah. Sempat oleng di Pemilu 2014, kini kembali tersungkur karena berpegang kepada tongkat lapuk. Ironinya, PPP tersungkur ke lobang yang sama yaitu korupsi.

Dengan dua peristiwa yang mencoreng khittah perjuangan partai berlambang Ka'bah ini, bisa saja PPP tidak lolos ambang batas parlemen yang telah ditetapkan 4 persen. Hal ini diperkuat dengan hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang memperlihatkan PPP hanya meraih 3,1 persen.