Meninjau Ulang Permasalahan pada Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi yaitu jual beli, penerbit kartu dapat membayarkan terlebih dahulu kewajiban pembelian tersebut dan pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran kepada bank penerbit sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. 

Penggunaan kartu kredit sangat dinikmati oleh nasabah karena dapat menggunakan uang untuk berbelanja dalam jumlah yang besar selama dalam masa limit. Selain itu, pembayaran kartu kredit bisa dicicil apabila ada keperluan yang lebih mendesak bisa menggunakan kartu kredit tersebut serta banyaknya promo dan diskon yang ditawarkan dalam kartu kredit sehingga dapat menarik minat nasabah dalam menggunakan kartu kredit tersebut. 

Namun, penggunaan kartu kredit itu mengandung unsur riba di dalamnya yang dilarang dalam syariat Islam. Sebagai gantinya, munculah kartu kredit syariah yang mana didalamnya tidak adanya unsur riba atau hal lainnya yang dilarang dalam syariat Islam. Namun demikian tidak membuat kartu kredit syariah tidak mendapatkan berbagai masalah dalam penerapannya. Berikut merupakan perrmasalahan-permasalah yang ada dalam kartu kredit syariah : 

1. Late charge atau denda atas keterlambatan pembayaran kartu kredit syariah atau ganti rugi (Ta'widh) hal ini memunculkan berbagai pertanyaaan apa yang menjadi perbedaan yang mendasar antara kartu kredit syariah dan konvensional. Ada banyak pendapat yang memperbolehkan dan melarang. 

Pendapat yang melarang bahwa pengenaan ganti rugi ini dapat memunculkan adanya riba yang mana di dalam prinsip-prinsip syariah itu diharamkan dan bank syariah itu tidak boleh memutuskan pengenaan denda bahkan memanfaatkan uang hasil denda, uang tersebut hanya diperbolehkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk operasional bank syariah. 

Sementara pendapat lain yang memperbolehkan pengenaaan denda ini dengan syarat bahwa uang denda itu tidak boleh melampaui jumlah kewajiban yang harus nasabah bayarkan serta uang denda tersebut dapat disalurkan untuk tujuan dana kebajikan yang dibolehkan oleh bank syariah. 

Bank syariah tentunya tidak boleh menggunakan uang hasil denda tersebut namun hanya untuk dana kebajikan. Pendapat lain mengatakan denda itu perlukan untuk menghindari kecurangan kepada pihak yang terlambat melakukan pembayaran, bayangkan apabila tidak adanya denda maka akan mengganggu kelangsungan perekonomian banyak orang melakukan kredit macet sehingga apabila terjadi terus menerus dalam kurun waktu yang lama sistem keuangan dalam bank tersebut yang berdampak pada kegiatan perekonomian nasional. 

Perlu diingat lagi bahwa  pengenaan denda itu tidak hanya menguntungkan satu pihak saja dalam hal ini (Bank Syariah) dan merugikan nasabah yang memiliki kartu kredit syariah tersebut. Namun, sebenarnya  bank syariah yang dirugikan atas keterlambatan pembayaran tersebut karena bank syariah harus mengganti kerugian kepada penjual atas barang yang seharusnya bisa dijual ke pelanggan lain. 

Sementara mengenai riba itu kan menguntungkan salah satu pihak namun hal ini tidak ada pihak yang diuntungkan melainkan hanya sebagai perbaikan keadaan karena terjadi keterlambatan dalam pembayaran kartu kredit syariah dan untuk uang ganti rugi itu seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang merasa sangat dirugikan. 

Sebagai solusi untuk menghindari keterlambatan pembayaran kartu kredit bank syariah perlu melakukan peringatan mengenai jatuh tempo pembayaran kartu kredit dan nasabah juga harus menyadari bahwa perlu membayar angsuran sebelum jatuh tempo agar keterlambatan dapat dihindari. Selain itu bank juga harus melakukan musyawarah kepada nasabah mengenai denda yang diberikan atas persetujuan kedua belah pihak.

 2. Penggunaan akad Qardh dalam kartu kredit syariah. Akad qardh al hasan  merupakan tolong menolong atau pinjaman tanpa riba untuk nasabah yang memerlukan uang dalam keadaan yang mendesak atau untuk tujuan yang produktif. Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi bahwa penggunaan kartu kredit ini lebih mengarah pada kegiatan konsumtif daripada untuk produktif sehingga menimbulkan perbedaan yang dapat menimbulkan permasalahan. 

Selain itu, penggunaan akad Qardh ini juga kurang tepat karena nasabah pemegang kartu kredit diwajibkan untuk menyetorkan sekian dana untuk deposit dan limit kreditnya sehingga akad qardh yang seharusnya menyediakan pinjaman atau tolong menolong namun nasabah diharapkan memiliki uang terlebih dahulu sebagai deposit  agar bisa mendapatkan kartu kredit syariah.

3. Tidak adanya sistem kontrol dalam kartu kredit syariah apakah produk yang dibeli nasabah itu barang-barang yang halal ataukah haram. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika nasabah pemegang kartu kredit tersebut dalam melakukan transaksinya dengan menggesek, maka yang akan muncul tercatat dalam merchant hanya nama merchantnya bukan produk-produk yang dibeli sehingga hal ini sangat memungkinkan  berpotensi adanya barang haram yang dibeli. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang bisa mengawasi barang-barang yang dibeli nasabah menggunakan kartu kredit syariah tersebut.

4. Penggunaan kartu kredit sering berkaitan erat dengan perilaku penggunanya yang konsumtif yang mana hal itu bertentangan  dengan prinsip syariah. Namun hal tersebut bergantung pada masing-masing individu tetapi dengan munculnya kartu kredit syariah ini  secara tidak langsung dapat membuat nasabah berperilaku berlebihan atau konsumtif walaupun terdapat limit untuk setiap jenis kartu. Namun hal itu tidak menjamin tindakan konsumtif dapat dihilangkan. 

Kartu kredit syariah mungkin bisa menjadi solusi dari penggunaan kartu kredit konvensional, namun perlu juga memperhatikan ulang mengenai implementasinya apakah sudah sesuai dengan prinsip islam atau belum. Kartu kredit syariah memang tidak menerapkan bunga di dalamnya namun belum tentu diperbolehkan menurut syariah islam. Perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai implementasinya agar dapat memberikan solusi kebaikan untuk semua umat.