Pasca pilgub 2017, Anies Baswedan (Anies)-Sandiaga Uno (Sandi) menjalankan dua peran sekaligus. Tidak hanya berperan sebagai wakil pemerintah, sebagai gubernur-wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga berperan sebagai wakil oposisi, sebagai pengritik pemerintah. Sebuah disposisi politik yang lumrah nan langka.
Hal terakhir, soal gubernur-wakil gubernur terpilih serentak berperan sebagai wakil oposisi, tepatnya pengritik pemerintah. Boleh jadi, oleh karena peran yang demikian, Anies-Sandi mendapat banyak pelototan mata dan kritikan publik.
Namun, hemat saya, kubu oposisi pun membutuhkan - sebut saja - model "pemerintahan alternatif", sebagai branding politik, yang bisa ditawarkan kepada publik di jelang pesta politik 2019. Salah satu model rujukan "pemerintahan alternatif" yang diidealkan kubu oposisi adalah model pemerintahan Anies-Sandi di Provinsi DKI Jakarta.
Dari sinilah, pemerintahan Anies-Sandi di DKI Jakarta, narasi sukses tentang kubu oposisi coba dibentuk dan atau "di-framing". Apakah asumsi ini bisa diterima? Simak alur pertimbangan berikut.
Usia kepemimpinan Anies-Sandi di Provinsi DKI Jakarta nyaris menyentuh angka satu tahun. Pada rentang waktu yang demikian, kemasyuran rekam kerja Anies-Sandi sebagai gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta masih sepenuhnya bergantung pada konsep-konsep verbalis, impian-impian naratif, termasuk gerak ulang aliknya untuk "hajatan" di luar negeri.
Boleh jadi, realisasi program semisal rumah dengan DP 0%, naturalisasi sungai, penutupan proyek reklamasi tampak stagnan. Tetapi konstruksi narasi sukses Anies-Sandi setidaknya berhasil terbentuk. Sebab dari sisi konsep, program-program ini terdengar besar-bergema dan "berpihak".
Juga boleh jadi, output dari serangkaian "safari luar negeri" Anies-Sandi tampak kabur-tak berujung simpul. Tetapi setidaknya bangunan narasi sukses Anies-Sandi berhasil terbentuk. Sebab dari sisi publisitas, kegiatan semisal (1) Anies bertemu dengan Presiden Erdogan di Turki, (2) Anies di Los Angeles dalam rangka kerjasama program Sister City, (3) Anies di Singapura dalam kegiatan World City Summit, atau (4) Sandi di Dubai, Uni Emirat Arab dalam Forum Investment Corporation of Dubai (ICD), (5) Sandi di AS untuk meninjau alat pengatur lampu lalu lintas bernama Surtrac, dll, terdengar besar-bergema dan "cerdas".
Konstruksi narasi sukses kubu oposisi via Anies-Sandi di DKI Jakarta tampaknya berjalan mulus. Hal ini terjadi berkat dukungan apatisme dan atau ambivalensi sikap dari barisan legislator di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Senayan. Dengannya, kita bisa memahami bilamana suara kritik dari para legislator pada kebijakan anomal, semisal, buncitnya alokasi dana hibah, personil TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) yang melar, PKL dan penutupan jalan di Tanah Abang, atau pohon hias, dll, terdengar sayu-gemulai, atau malah mendapat suport dan pembenaran.
Dulu, pada momentum 100 hari Anies-Sandi di DKI Jakarta, Fadli Zon bercerita, "Kebijakan Anies-Sandi On The Right Track." Padahal saat itu, Anies-Sandi sedang berjuang keras mempertanggungjawabkan kebijakan penutupan jalan di Tanah Abang untuk PKL, termasuk membengkaknya danah hibah dan personil TGUPP.
Belum sempat lepas dari peliknya urusan PKL di Tanah Abang, termasuk timbul tenggelamnya program DP 0% dan program Oke Oce, publik kini sudah disodori dengan narasi sukses lainnya.Â
"Setahu saya sih Pak Anies sudah menunaikan semua janji yang kemarin. Jadi sebenarnya agak rileks saja kecuali (ada) janji yang belum ditunaikan. Kayak Pak Jokowi waktu di Gubernur Jakarta langsung nyelonong (jadi capres)," demikian cerita Ferry Juliantono, dari Gerindra.
