Ketiga, peran katalisator suara di DKI Jakarta yang kurang mumpuni. Tahun 2012 silam, dua tahun jelang Pilpres 2014, Partai Gerindra - dan PDIP - mengusung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Jokowi-Ahok keluar sebagai gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih.
Gebrakan dan produk kerja yang dihasilkan pasangan Jokowi-Ahok kala itu terbilang baik, dan mendapat apresiasi yang positif dari banyak pihak. Catatan positif duet Jokowi-Ahok secara tidak langsung menaikkan moral partai-partai pengusung, terutama Prabowo yang kala itu lagi bersiap untuk Pilpres 2014, di mata publik.
Saat Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, dua tahun jelang Pilpres 2019, pasangan usungan Partai Gerindra - dan PKS, Anies Baswedan (Anies)-Sandiaga Uno (Sandi), menang lagi. Problem yang muncul kemudian adalah melempem atau 'harap maklum'nya prospek dan cara kerja Anies-Sandi.
Gebrakan dan produk kerja Anies-Sandi di DKI Jakarta saat ini tampaknya jauh dari ekspektasi publik. Karena itu, branding politik Anies-Sandi terlampau lemah untuk menjadi pengatrol bagi disposisi politik Prabowo di mata masyarakat secara nasional. Anies-Sandi masih terjebak di antara becak, para PKL dan trotoar-trotoar Ibu Kota, termasuk mimpi-mimpi mereka.
Keempat, peran orator dan juru kritik oposisi. Dari sudut pandang tertentu, peran orator dan juru kritik yang dimiliki oposisi, semisal, Rizieq Shihab (RShihab) dengan kelompok FPI-nya, Kivlan Zen, Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ahmad Dani, dll. bisa dilihat sebagai hal positif dalam dunia demokrasi.
Namun problemnya adalah materi orasi dan kritik yang mereka usung kerap kebablasan dan dipijakkan pada dasar-dasar argumentasi atau bukti yang lemah dan absurd. Misalnya, bangkitnya hantu PKI, pembagian sertifikat tanah sebagai pengibulan, Jokowi anti Islam, dll. Kritik yang tajam bin bablas, termasuk laku RShihab, dkk. yang kerap merecoki sambil mengangkangi aturan hukum, hemat saya, tidak banyak membantu mengatrol pamor politik Prabowo di mata masyarakat lintas provinsi. Malahan penggerusanlah yang terjadi.
Dengan berpijak pada beberapa faktum politik di atas, sekali lagi, asumsi tentang adanya sikap ragu-ragu atas disposisi kekuatan politik Prabowo - di jelang Pilpres 2019 - mendapat dasar legitimasi. Apa pun itu, sikap kalem dan tenangnya Prabowo perlu diapresiasi publik. Respek timbal balik itu kita sebut saja sebagai 'sharing kebajikan', demikian bahasa para moralis.
Sebagai catatan penutup, saya lampirkan kutipan refleksi H.L. Mencken (1880-1956), wartawan dan kritikus budaya AS, tentang partai dan demokrasi. Mencken bilang, 'Di bawah payung demokrasi satu partai selalu mencurahkan energinya yang terbesar untuk mencoba membuktikan bahwa partai lain tidak cocok untuk memerintah, ...'.
Lantas, kepada siapakah rakyat akan menaruh kepercayaan (baca: suara) politiknya di jelang dan pada saat pesta politik 2019?
Atau pada Jokowi dengan prediksi 'Indonesia akan memasuki era keemasannya di tahun 2045', atau pada Prabowo dengan prediksi 'Indonesia akan bubar di tahun 2030', atau pada poros politik yang lainnya. Anda berhak dan bebas untuk menilainya. Itu saja dulu deh. Wasalam (bagas de')
