Hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak korupsi, dan kewajiban untuk memberikan keterangan atas seluruh harta yang ia miliki, termasuk harta dari semua pihak yang diduga memiliki hubungan dengan perkara dari yang bersangkutan. Inikah yang dimaksud Ahok tentang pembuktian terbalik? Bisa jadi.
Pada suatu kesempatan, tepatnya sewaktu adanya perdebatan soal penggunaan dan penyerapan dana APBD 2015 dengan lawan politiknya di DKI Jakarta, Ahok bilang: "Buktikan harta yang kamu dapat, gaji yang kamu peroleh, dan pajak yang kamu bayar...dst."
Hal sama, prakarsa untuk melakukan pembuktian terbalik, juga direkomendasi dan bahkan dikehendaki Ahok dalam beberapa "kekisruhan penggunaan dana" yang diperdebatkan publik belakangan ini.
Mulai dari cerita dana relokasi Kalijodo, dana pembelian RS Sumber Waras hingga dana kontribusi pengembang dalam Proyek Reklamasi. Untuk persoalan-persoalan itu, Ahok meyakini dirinya bersih dan siapa saja boleh menguji kebenarannya dengan jalan pembuktian terbalik itu.
Hipotesis-hipotesis ini perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya. Tentu saja, data yang dipakai dalam pengujian kebenaran hipotesis-hipotesis ini adalah situasi riil di lapangan (Wilayah DKI Jakarta), plus suara dari kaum Pro-Ahok dan Lawan-Ahok yang terliterasi di berbagai media audiovisual.
Pertama, Ahok adalah Politisi Yang Bersih KKN. Pengujian kebenaran atas hipotesis ini sudah dan sedang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dulu, BPK menyatakan ada peyimpangan dana dalam pembelian RS. Sumber Waras.
Namun sejauh ini KPK, sebagai lembaga kredibel dan pemilik otoritas untuk menyatakan seseorang korupsi atau tidak korupsi, belum sampai pada satu kesimpulan final bahwa Ahok korupsi atau tidak korupsi. Apa yang dilakukan BPK dan KPK, hemat saya, merupakan aplikasi dari prinsip falsifikasi yang dikembangkan Popper. Apakah Ahok bersih? Biarkan KPK menjalankan tugasnya.
Di sisi yang lain, Ahok telah membeberkan seluruh harta kepunyaannya ke publik. Siapa saja dapat mengakses situs Ahok untuk memeriksa harta yang ia miliki, gaji yang ia peroleh, dan wajib pajak yang harus ia bayar.
Apa yang dilakukan Ahok, hemat saya, merupakan aplikasi dari prinsip verifikasi yang dikembangkan kaum positivistik, selain sebagai upaya membantu KPK untuk menguji seberapa bersih dirinya dari praktek korupsi, sebagaimana tuduhan separuh publik dan lawan-lawan politiknya.
Kedua, Ahok adalah Gubernur Yang Sukses Membangun Provinsi DKI Jakarta. Dengan jalan falsifikasi, kebenaran hipotesis ini bisa diuji lewat daftar keluhan warga saat ini. Kemacetan belum terurai tuntas; banjir masih kerap terjadi; masih banyak warga yang belum mendapat tempat tinggal layak huni; dan lain-lain.
