"Memperkuat kedaulatan adalah tentang menjaga jati diri dan martabat kita sebaga bangsa Indonesia"
Laut Cina Selatan merupakan wilayah maritim yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi pusat perhatian dunia karena klaim kedaulatan oleh beberapa negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan khususnya di Kepulauan Natuna, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatannya di wilayah ini. Ancaman konflik di Laut Cina Selatan menjadi tantangan serius bagi Indonesia dan membutuhkan strategi yang tepat untuk membatasi ancaman tersebut.
Ditambah lagi dengan adanya konflik Natuna yang mencuat pada tahun 2016 ketika kapal penjaga pantai Tiongkok mulai beroperasi di perairan Natuna Utara. Indonesia menegaskan bahwa wilayah Natuna adalah bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang diakui oleh hukum internasional. Namun, klaim Tiongkok terhadap wilayah ini menjadi sumber ketegangan antara kedua negara.
Sebagai negara dengan konstitusi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Untuk itu, Indonesia perlu menerapkan berbagai strategi untuk memperkuat kedaulatannya di Laut Cina Selatan, terutama dalam menghadapi ancaman konflik.
Penguatan Diplomasi
Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah dengan memperkuat diplomasi. Â Diplomasi merupakan proses yang melibatkan negosiasi, dialog, dan hubungan antara negara-negara atau pihak-pihak yang berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan, mempertahankan kepentingan nasional, dan mempromosikan perdamaian serta kerja sama internasional.
Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan. Melalui dialog dan negosiasi, Indonesia dapat mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan forum-forum regional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk mengadvokasi kepentingan maritim dan kedaulatannya di Laut Cina Selatan.
Indonesia dapat memperkuat posisi bersama dengan negara-negara ASEAN dalam menegakkan hukum internasional di Laut Cina Selatan melalui diplomasi multilateral dengan beberapa langkah.Â
Pertama, Indonesia dapat aktif berpartisipasi dalam pertemuan dan forum ASEAN yang membahas isu Laut Cina Selatan, seperti Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Dalam forum ini, Indonesia dapat menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Kedua, Indonesia dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam mengembangkan posisi bersama terkait Laut Cina Selatan. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan konsultasi yang intensif antara negara-negara ASEAN, dengan tujuan mencapai konsensus mengenai pendekatan yang harus diambil dalam menegakkan hukum internasional di wilayah tersebut.
Selain itu, Indonesia dapat menggunakan strategi diplomasi publik dengan melibatkan upaya untuk mempengaruhi opini publik dan membangun citra positif di mata masyarakat internasional. Negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan dapat menggunakan diplomasi publik untuk menjelaskan posisi mereka, mengedepankan kepentingan perdamaian dan keamanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta mempromosikan dialog dan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Diplomasi publik dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun dukungan internasional dalam mencari solusi damai.
