Mohon tunggu...
Amirudin Mahmud
Amirudin Mahmud Mohon Tunggu... Guru - Pendidik dan pemerhati sosial-politik

Penulis Buku "Guru Tak Boleh Sejahtera" Bekerja di SDN Unggulan Srengseng I Indramayu Blog. http://amirudinmahmud.blogspot.com/

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Haji Ilegal Dampak dari Panjangnya Antrean Haji?

25 Agustus 2016   18:16 Diperbarui: 26 Agustus 2016   09:54 295
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pilihan selanjutnya, meminta tambahan kuota haji. Untuk ini butuh lobi politk kelas tinggi. Indonesia pantas mengajukan tambahan kuota karena panjangnya antrean, juga tingginya minat masyarakat di samping karena sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak. Bila perlu, Indonesia sedikit berani dengan mengancam baikot misalnya.

Butuh Komitmen

Selain mengatasi soal antrean panjang, sistem pelaksanaan haji wajib diperbaiki secara secara menyeluruh. Dan ini butuh komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Soal haji ilegal di Filipina misalnya, pemerintah wajib serius mengusut, menyelesaikannya. Bila ada oknum aparat negara yang terlibat, pemerintah harus berani menindak. Seperti dilaporkan jurnalindonesia.id, PT Aulad Amin, salah satu travel yang memberangkatkan jamaah, adalah milik Nasir Amin. Nasir ternyata adalah adik dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin. Sekarang Kemenag kudu membuktikan komitmennya dalam membersihkan pelaksanaan haji dari praktik-praktik menyimpang.

Kemenag diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang haji resmi. Untuk transparansi, Kemenag bisa mengumumkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan haji. Sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang legal dan ilegal. Sehingga di masa mendatang masyarakat tak menjadi korban penipuan seperti yang dialami 177 jamaah haji Indonesia di Filipina.

Tentang komitmen dan tranparansi itu mutlak dibutuhkan. Dalam ibadah haji dana yang dikelola pemerintah dari setoran calon jamaah haji cukup besar. Sistem daftar tunggu menumpuk dana miliaran rupiah dari masyarakat. Belum lagi soal dana abadi umat (DAU).

Walhasil, Kemenag RI saatnya menunjukkan itikad dan komitmen kuat dalam memperbaiki pelaksanaan dan pengelolaan haji. Tak hanya persoalan haji ilegal dan antrean haji, berbagai masalah menanti seperti soal visa, pemondokan, katering, dan DAU. Kemenag diminta segera menemukan konsep dan formulasi yang tepat dalam mengurus berbagai persoalan tersebut. Jika tak ada itikad dan komitmen kuat, rasanya pelaksanaan haji sulit lebih baik di waktu mendatang. Wa Allahu Alam.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun