Kegaduhan harus segara dihentikan. Apalagi gaduh yang tak produktif, tak menguntungkan apa-apa bagi rakyat. Sebab itu, sorotan publik sejatinya lebih menjadikan mawas diri. Tidak sebaliknya. Saya melihat ada kesalahan langkah, blunder. DPD Â harusnya membuat trobosan, gebrakan di tengah sorotan tersebut. Misalnya, mengusulkan dan memperjuangkan amandemen UUD 1945 terkait kewenangannya. Bukankah selama ini kewenangan DPD yang minim dianggap sebagai alasan tak mampunya DPD berperan lebih seperti harapan masyarakat?
 Kemudian bercermin pada DPR yang dinilai mandul, tak banyak melahirkan aturan (legislasi), DPD sebenarnya dapat memberikan secercah harapan  kepada rakyat dengan produktif mengusulkan RUU terkait daerah. Banyak daerah yang menanti peran aktif DPD, dalam wacana pemakaran  misalnya.  Seperti wacana propinsi Cirebon, sampai hari ini tak memperlihatkan perkembangan berarti. Dimana peran DPD?
Tegasnya, intropeksi diri merupakan pilihan wajib bagi DPD sekarang. Cepat akhiri kegaduhan. Kegaduhan seperti ini hanya menghabiskan energi. Lihatlah jauh ke depan. Banyak problematika bangsa yang butuh penyelesaian. Kegaduhan, perebutan jabatan tak akan menghasilkan apa-apa selain mengoyak persatuan dan kebersamaan.
Singkat kata, sangat disayangkan gaduh yang tak produktif beralih ke DPD. DPD gaduh bukan pada hal prinsip yang terkait kesejahteraan rakyat. Kegaduhan mereka hanya berebut kepentingan, jabatan. Â Terlebih kegaduhan itu di tengah sorotan terkait keberadaanya yang diyakini rakyat tak berarti. Karenanya, tak perlu berlama-lama, anggota DPD cepat intropeksi diri. Bila itu tak dilakukan, dorongan pembubaran akan semakin kuat, menjadi kenyataan. Wa Allahu Alam.
