Selain sistem TSA, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga memiliki berbagai sistem canggih lainnya yang saling terkait dalam manajemen atau pengelolaan kas negara.
- Treasury Dealing Room (TDR).
Kementerian Keuangan bersama BI saling berkordinasi dalam rangka menjaga stabilitas keuangan nasional. Salah satunya adalah dalam menentukan jumlah pengeluaran negara atau belanja  pemerintah agar tidak berpengaruh negatif terhadap inflasi. Salah satu kordinasi tersebut terjalin dalam pelaksanaan Treasury Dealing Room (TDR).
Pengelolaan kas negara yang modern saat ini tidak hanya pasif dengan menyimpan sejumlah dana yang masuk dari penerimaan negara lalu mengeluarkannya untuk belanja negara. Pengelolaan kas negara modern adalah berperan aktif dalam mengelolan dana yang ada agar memberikan keuntungan yang optimal untuk negara. Menteri Keuangan berperan sekaligus dalam menyimpan uang, menempatkan uang, dan mengivestasikan uang.
Melalui TDR, Kementerian Keuangan melakukan langkah-langkah memanfaatkan kelebihan kas untuk investasi. Investasi dilakukan tetap dengan kehati-hatian yang tinggi dan meminimalisir potensi kerugian. Pada saat Kas Negara berlebih maka ditempatkan di Bank Indonesia untuk mendapatkan imbalan bunga.
Selain itu, juga ditempatkan di bank komersial (instrumen jangka pendek deposito overnight, Deposito on Call, Deposito Berjangka). Pemerintah juga dapat melakukan pembelian obligasi atau surat utang pemerintah (SUN) dari pasar sekunder ataupun dengan melakukan repo/reverse repo sehingga otomatis bisa mengurangi jumlah utang pemerintah.
Jadi, dengan adanya TDR maka jumlah dana menganggur diminimalisir agar bisa digunakan untuk investasi sehingga negara mendapatkan penghasilan lain (PNBP) selain penerimaan pajak. Selain itu, jika ada dana yang berlebih maka bisa digunakan untuk membeli kembali obligasi negara atau SUN yang akan mengurangi utang negara.
- Treasury Notional Pooling (TNP).
TNP diterapkan untuk saldo dana yang ada di rekening Bendahara instansi pemerintah. TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Dari Saldo tersebut, pemerintah akan mendapatkan imbalan bunga dengan tingkat tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank. Pengelolaan Kas dari TNP ini memberikan penerimaan negara (PNBP).
- Kartu Kredit Pemerintah
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah adalah bagian dari pengelolaan kas negara. Belanja pemerintah misalnya untuk keperluan sehari-hari perkantoran, ATK dan perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Belanja pemerintah akan dibayar terlebih dulu oleh Bank penerbit kartu kredit lalu dibayar lunas saat jatuh tempo. Dengan demikian, tidak dibutuhkan uang tunai yang menyebabkan terjadinya dana menganggur (idle kas) di brankas. Dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain yang mendesak dan lebih penting atau bahkan bisa diinvestasikan dalam jangka pendek untuk mendapatkan imbal hasil yang masuk sebagai penerimaan negara (PNBP). Â Â
---
Kenali Lebih Dalam Agar Tidak Terpedaya Hoaks.
Jadi bagaimana? Apakah sudah mulai "ngeh" atau mulai bisa mengerti terkait pengelolaan kas negara kita yang modern dan canggih? Pemerintah mengelola kas negara secara profesional, bukan serampangan apalagi ugal-ugalan. Sangat tidak mungkin terjadi situasi dimana Kas Negara dalam keadaan kosong. Jika ada informasi demikian, maka bisa dipastikan adalah hoaks.
