Menilai Kinerja APBD Ahok

Sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, saya cukup paham terkait penyerapan anggaran pemerintah. Ada pemda yang menolak menggunakan alokasi dana miliaran rupiah dari suatu Kementerian karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan waktunya mendekati akhir tahun anggaran. Ada kantor pemerintah yang sangat membutuhkan kenaikan daya listrik dengan biaya sekitar Rp15 juta namun dananya tidak tersedia dengan anggaran yang diberikan dari pusat. Justru yang tersedia adalah anggaran pembangunan pagar baru untuk kantor sebesar Rp30juta. padahal pagar kantor tersebut masih sangat bagus, tidak bermasalah dan baru saja diperbaiki serta dipercantik. Bila serapan anggaran menjadi rendah karena tidak melaksanakan anggaran yang tidak dibutuhkan, apakah berarti kinerja buruk? Tentu tidak bukan? :)     

Beberapa indikator penilaian anggaran

Ada beberapa indikator penilaian kinerja anggaran yang relatif lebih baik daripada sekadar melihat penyerapan anggarannya saja. Indikator tersebut menyangkut aspek-aspek efektivitas yang mengukur manfaat anggaran bagi rakyat.

1. Indikator Ketersediaan fisik. Setiap aktivitas belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisik harus menghasilkan output berupa barang/bangunan secara fisik. Misalnya: berapa Jalan yang diperbaiki, rumah susun, puskesmas, pasar, rumah sakit yang dibangun, dan sebagainya.
2. Indikator Kualitas fisik. Apakah kualitas output yang dihasilnya tidak hanya memenuhi kebutuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output yang baik dan optimal. Misalnya: Puskesmas yang dibangun apakah bisa melayani lebih banyak pasien dengan aneka penyakit, mampu menangani keadaan darurat seperti demam berdarah.
3. Kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat. Misalnya: Kebijakan normalisasi kali dan sungai apakah benar-benar mengurangi banjir. Penertiban pasar harus membuat pedagang tetap bisa berjualan dan menjadi lebih maju dibanding sebelumnya seperti dari sebelumnya di emperan jalan menjadi memiliki kios yang relatif nyaman dan memadai.
4. Tingkat pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan. Semakin besar pemanfaatannya maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Misal: Ruang terbuka hijau yang bermanfaat untuk tempat bermain, belajar, bersosialisasi dan berolahraga masyarakat sekitar.
5. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan. Anggaran harus menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Misalnya: PPSU yang merekrut pengangguran, merekrut sopir untuk transjakarta, tenaga kebersihan taman, dan sebagainya.

Penyerapan anggaran bukanlah satu-satunya penilaian kinerja anggaran pemerintah. Penyerapan anggaran sangat bergantung dengan berbagai faktor khususnya kualitas dalam membuat anggaran. Apalagi untuk masa sekarang ini, pembangunan insfrastruktur dan pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah. Pihak swasta seperti pengusaha besar dapat berperan aktif membantu pemerintah baik dengan kerja sama ataupun melaksanakannya sendiri setelah mendapatkan ijin dari pemerintah. Misalnya penyediaan fasilitas dalam rusun untuk masyarakat di Jakarta yang berasal dari CSR perusahaan di Jakarta, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau dan juga kantor polisi atau kantor pemerintah lainnya yang memanfaatkan kewajiban pengusaha dalam menyediakan fasos dan fasum, juga dari denda-denda berupa kewajiban membangun fasilitas dan insfrastruktur.

Mari awasi anggaran pemerintah dengan cerdas dan objektiv untuk sebesar-besarnya kemajuan daerah, negara dan kesejahteraan rakyat. Teruslah Kritis dan hindari Nyinyir. Salam.

*Referensi berasal dari dari website resmi Kementerian Keuangan.