Politik Hukum Islam dalam Pembentukan Komplikasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam (KHI) Merupakaan kondifikasi hukum islam pertama di indonesia yang eksistensi nya berdasarkan intruksi presiden (inpres) No.1 Tahun 1991. 

KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragam (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. 

Disparitas itu merupakan hubungan sebab akibat dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. 

Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. 

Ditinjau dari teori Autoritas hukum sebagaimana dirumuskan oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya The Modern Trends of Islam dapat dikemukakan bahwa materi KHI pada hakikatnya adalah the living law dan al-'dah al-muhakkmah, karena KHI telah mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan keadaan yang yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam wujud hukum Islam yang luwes dan terpadu. 

Dengan diterimanya hukum Islam yang di antaranya diakomodir dalam KHI maka secara otomatis masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang terkandung dalam KHI. 

Dalam sejarah politik hukum Indonesia merdeka tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan, UU No.1 tahun 1974 pada paruh awal rezim orde baru. 

Tujuh belas tahun kemudian disusun Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 tahun 1991 yang disebut KHI-inpres sebagai hukum materiil Peradilan Agama. 

Tahun 2003, Depag RI mengajukan rancangan UU Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI Inpres menjadi undang-undang. 

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. 

Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma` ulama) dari berbagai golongan, melalui media,lokakarya, yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI.