Proses perundingan damai konflik Patani, wilayah bagian selatan Thailand antara pemerintah Thailand dan gerakan militan Patani sedang memulihkan kembali setelah Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad melantikan pimpinan fasilitator yang baru.
Seperti dilansir isranews, pimpinan fasilitator yang baru ini adalah Tan Sri Abdul Rahim bin Mohd. Noor, mantan kepala polisi dan komandan Pasukan Khusus Malaysia. Ia akan berfungsi sebagai fasilitator dalam proses perdamaian yang baru menggantikan Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim yang telah melakukan penghentian tugas pada (9/8/ 2018) yang lalu.
Dari Awal, upaya perundingan konflik di Patani sejak 2013, pemerintah Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani salah satu partai gerakan kemerdekaan Patani, yang diwakili oleh ustaz Hasan Thoiyib.Â
Sementara pemerintah Thailand dipimpin oleh Mayor. Lt. Paradorn Pattanathabut dan tim stafnya. Perundingan tersebut pada waktu itu ditengahi pemerintah Malaysia, Najib Abdul Razak yang melantikan Ahmad Zamzamin Hashim mantan Komandan Dinas Intelijen Malaysia sebagai fasilitator.
Ironisnya, perundingan antara BRN dan Pemerintah Thailand berhenti tanpa meneruskan, ditinggalkan karena kekacauan politik di Thailand. Dampak dari kudeta militer Thailand  dipimpin oleh Junta Prayuth Chan-Ocha menggulingkan pemerintah pardana menteri Yingluck Shinawatra, pada 2014 yang lalu.
Demikian selanjut, Junta Prayut Chan-ocha kembali memperbarui proses perundingan, yang disebut oleh pemerintah sebagai titik semula dibawah pemerintah militer Thailand. Junta Prayuth melantikan Jenderal Aksara Kerdphol sebagai pimpinan perundingan yang baru. Sedangkan gerakan militan Patani dipimpin oleh kumpulan Majaelis Syura Patani (MARA Patani) yang terdiri beberapa organisasi seperti BNPP, PULO, dan lain-lainnya.
Pada awal, perundingan berjalan dengan baik. Bahkan lebih dekat untuk mencapai kesepakatan tentang menciptakan zona aman (safetyzone) untuk menjadi pilot distrik pertama bersama. Namun kemudian ada perubahan politik besar di Malaysia, pada July 2018 ini. Ketika partai oposisi yang dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad meraih kemenangan pemilu atas partai Barisan Nasional, Najib Abdul Razak, perundingan damai Patani telah turut dihentikan.
Tetap Melanjutkan Penyelesaian Konflik PataniÂ
Setelah Dr. Mahathir medeklarasi sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ia berkonfirmasi tidak resmi dengan pemerintah Thailand bahwa akan terus melanjutkan tentang dialog perdamaian di provinsi perbatasan selatan. Di tengah rumor laporan bahwa pimpinan fasilitor Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim akan digantikan orang lain. Karena Zamzamin sendiri sebagai kabinet lama yang dekat dengan mantan Perdana Menteri Najib Razak.
Bagaimanapun, seperti dilansir isranews ada perubahan bahwa Malaysia akan mengurangi peran "MARA Patani" dan meningkatkan hubungan serius semula dengan."BRN" yang diklaimkan sebagai organisasi gerakan yang paling berpengaruh dalam situasi konflik di provinsi Thailand Selatan selama 14 tahun terakhir.
"Kami tetap melanjutkan dan membantu dalam penyelesaian konflik di wilayah perbatasan selatan Thailand, karena masalah pertamanya adalah mereka tidak hanya ada satu organsiasi bahkan ada beberapa organisasi yang menindakan. Perundingan yang melakukan hanya satu organsiasi akan tidak pengaruh pada organsiasi yang lain," kata Dr. Mahathir Mohammad, saat temuramah dengan wartawan "Suthichai Yun" Thai PBS melaporkan, pada (17/8/2018)
Menurut PM Malaysia ini, mengatakan bahwa konflik Patani hampir sama dengan isu konflik Palestina dan Israel, dimana warga Palestina merasai ketidakadilan dan Haknya,Â
"Seperti isu Palestina dan Israel. Israel melakukan tranimegrasi di tanah Palestina. Pengusuran hari demi hari sehingga warga Palestina tidak mempunyai haknya, contohkanlah jika Thailand sendiri melakukan demikian terhadap Negara Malaysia, pasti warga akan tidak memuaskan dan akan melakukan perlawanan." tegasnya.
Demikian itu, Dr. Mahathir Mohamad pernah memainkan peran penting isu konflik Patani selama waktu ketika dia berkuasa selama masa jabatan Perdana Menteri antara tahun 1981 dan 2005.
Ketika dihubungi oleh Bernama, Abdul Rahim, mantan Kepala Polisi Malaysia yang menjabat pada 1994-1999, mengatakan bahwa dia telah menerima surat pelantikan untuk tugas baru ini tetapi dia menolak untuk mengungkapkan tanggal pengangkatan resmiÂ
"Ya benar. Saya telah menerima surat penunjukan. Saya akan pergi ke Bukit Aman hari ini untuk mengelola semua hal, "katanya, terkejut dengan janji itu tetapi senang mengabdikan pengalamannya dalam perundingan damai Konflik Patani, seperti dilansir oleh sinarharian
Ia menambahkan bahwa tugas barunya dianggap tantangan karena melibatkan masalah konflik lama tetapi belum mencapai kesepakatan konkrit.
Oleh karena itu, mantan Kepala cabang khusus Bukit Aman akan menggunakan pengalamannya yang melibatkan keamanan di perbatasan negara, Malaysia dan ThailandÂ
"Masalah-masalah di perbatasan Thailand tersebut, Â kami terutama di Thailand melibatkan pengawasan cabang-cabang khusus selain militer dan polisi khususnya yang berkaitan dengan intelijen.
"Jadi menurut saya pengalaman dan pengetahuan saya tentang isu-isu di perbatasan ini sejalan dengan tugas baru," katanya./Johan LamidinÂ
Sumber Berita: TeeNee Thai PBS https://youtu.be/JkhXji0CwH0Â
