Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Desa

Anggota kelompok 5 : 

• Nora Safitri 2110201045
• Schatzi Fiore Salsabilla 2110201046
• Nalurita Dewi Masithoh 2110201047
• Frisca Puji Yohanita 2110201048
• Putri Dwi Andriyanti 2110201049
• Rahmawati Cahya Ardittasari 2110201050
• Fitria Awaliyah 2110201051
• Arfani Dwi Kurnia Akbar 2110201052
• Sri Purnama 2110201053
• Rina Oktaviyani 2110201054
• Aminatur Rodiyah 2110201055
• Nandita Kurnelia Wijayanti 2110201056 

Tema : Kontribusi Masyarakat Dalam Penegakkan Anti Korupsi

Judul : Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Desa

Abstract

The background of our research is because of the corruption cases that occurred.  The occurrence of corruption is a scourge and our collective task is to eradicate corruption.  In this case, the Corruption Eradication Commission cooperates with the Badung district of Bali province to create an anti-corruption village program.  So that the creation of anti-corruption cultural values at all levels of government, including in the smallest neighborhoods such as villages.  The purpose of this study was to analyze the effectiveness of launching an anti-corruption village program. This study uses a qualitative method.  Data were collected by discussing research in accordance with the facts in the field.  The results of the study indicate that the Badung people have implemented village policies, so that the village is required to have data with accuracy and accuracy as a description of the actual condition of the village.

 Keywords: Corruption cases, Program effectiveness, Society implements policies

Abstrak

Penelitian yang kami lakukan dilatar belakangi karena adanya kasus korupsi yang terjadi. Terjadinya korupsi ini menjadi momok dan tugas kita bersama dalam memberantas korupsi tersebut. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kabupaten Bandung provinsi Bali untuk menciptakan program desa anti korupsi. Sehingga terciptanya nilai-nilai budaya anti korupsi di semua level pemerintahan termasuk di lingkungan terkecil seperti desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektivan dalam peluncuran program desa anti korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan membahas penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bandung telah menjalankan kebijakan desa, sehingga desa dituntut untuk memiliki data dengan akurasi dan ketepatan sebagai gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Kasus korupsi, Keefektivan program, Masyarakat menjalankan kebijakan

Contoh Kasus

KPK Gandeng Pemkab Badung Luncurkan Program Desa Anti Korupsi

Latar Belakang

Maraknya kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sangat menjadi  momok dan tugas berat pemerintah untuk memberantasnya satu persatu. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggaraan negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggaraan semata, akan tetapi masyarakat serta semua komponen di dalam Negara. Peran serta masyarakat tersebut adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan Negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Supaya pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, peran serta masyarakat hendaknya tidak hanya dipandang dari satu sisi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasinya tentang penyelenggaraan desa. Tetapi harus juga dipandang sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan hak tersebut, dengan perkataan lain kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng Pemerintah kabupaten Badung provinsi Bali meluncurkan program Desa anti korupsi. Program tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai budaya anti korupsi di semua level pemerintah, termasuk di lingkungan terkecil seperti desa. Sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah dan desa Badung merasa bangga dengan menyambut baik program KPK terkait Desa anti korupsi di wilayah Badung tersebut.

Rumusan Masalah

Pengamatan KPK atas tingginya dugaan penyimpangan dana desa

Metode

Metode yang kami gunakan yaitu metode kualitatif yang membahas tentang suatu penelitian dengan fakta di lapangan.

Hasil dari penelitian

Masyarakat kabupaten Badung telah menjalankan kebijakan desa, sehingga Desa dituntut memiliki data dengan akurasi dan ketepatan tinggi guna memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.

Pembahasan

 KPK gandeng Pemerintah kabupaten Badung provinsi Bali, meluncurkan program Desa anti korupsi. Sebagaimana hal tersebut, bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan terkecil. Sehingga mewujudkan desa yang bersih, transparan, dan akutable. Hal tersebut membuat masyarakat merasa bangga atas program KPK Desa anti korupsi di wilayah Badung.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang kami amati dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah kabupaten Badung provinsi Bali menumbuhkan nilai-nilai budaya anti korupsi dan mewujudkan desa yang bersih, transparan, dan akutabel.

Saran

Perlu adanya tindakan menyeluruh, tidak hanya dilakukan satu desa. Akan tetapi harus dilakukan secara merata di berbagai desa di provinsi Bali.