Hari ini Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih Komisi III DPR setelah mengikuti beberapa proses seleksi. Kelima pimpinan itu adalah Agus Raharjo yang akan menjadi Ketua KPK, Basariah Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad.
[caption caption="Sumber : Google image"][/caption]
KPK beberapa waktu yang lalu menjadi perbincangan ketika mantan KPK Abraham Samad ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim karena kasus pemalsuan dokumen seorang wanita bernama Feriani Lim. Selain itu, berhembus kabar bahwa Dosen Universitas Hasanudin itu pernah mencoba terjun ke dunia politik dengan menawarkan diri menjadi cawapres Jokowi pada pilpres 2014 silam. Selain Samad, pimpinan KPK lainnya, Bambang Widjojanto juga ditetapkan menjadi tersangka karena kasus mengarahkan saksi di bawah sumpah untuk memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 silam.
Pro dan kontra pun terjadi, banyak tokoh masyarakat menilai KPK tengah dikriminalisasi karena keberaniannya mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi, terutama di DPR dan Kementerian. Namun, ada juga beberapa orang yang berpendapat selama ini KPK kerap “tebang pilih” dalam mengungkap kasus korupsi dan telah disusupi berbagai kepentingan. Sehingga, banyak yang menilai kasus-kasus lain yang seharusnya ditangani KPK malah terbengkalai meskipun ada laporan dari masyarakat.
Kini, Agus Raharjo mengambil “tongkat estafet” kepemimpinan KPK setelah Ruki Taufiqurrahman menjadi Plt Ketua KPK menggantikan Samad yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Mantan Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Bappenas ini berjanji akan melakukan transparansi di semua institusi dan lembaga negara dengan menggunakan IT. Sehingga, masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja kementerian yang selama ini rawan korupsi.
Ketua KPK baru dan pastinya harapan publik terhadap lembaga ini sangat tinggi dan masukan pun banyak berdatangan dari para tokoh. Salah satunya tokoh masyarakat Hary Tanoesoedibjo yang menyarankan agar KPK jangan terfokus pada pelaku yang memiliki nama besar tapi harus bisa menjerat koruptor yang mengambil uang negara dengan jumlah yang besar. Artinya, KPK harus jeli melihat dan memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang besar terlebih dahulu, daripada menangkap orang yang terkenal seperti politisi namun korupsinya tidak seberapa.
Selain itu, Ketua Umum Partai Perindo ini menegaskan pekerjaan rumah KPK yang selama ini belum terlihat hasilnya adalah dalam hal pencegahan dan pengembalian aset negara yang telah dikorupsi. Menurutnya, jika KPK bisa mengembalikan aset dan uang negara maka uang tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur atau bisa dialokasikan ke program yang lebih pro rakyat. Pria yang menjabat sebagai CEO MNC Group ini juga berharap KPK bisa menyelesaikan kasus korupsi hingga ke akarnya, dari mulai pelaku korupsi sampai otak dan dalangnya pun harus ditangkap.
Meskipun demikian, dirinya tetap mendukung dan mengucapkan selamat para komisioner KPK yang baru. “Selamat atas dilantiknya pimpinan KPK periode 2015-2019,” kata HT dalam akun Facebook Langkah Hary Tanoe.
Sementara itu anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz publik meragukan kapabilitas kelima pimpinan KPK tersebut. Hal itu disebabkan para pimpinan KPK yang dipilih Komisi III itu setuju dengan revisi UU KPK yang dinilai malah melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, saat ini masyarakat butuh pembuktian para komisioner KPK bahwa mereka benar-benar berkomitmen untuk membasmi korupsi di Indonesia, bukan malah menjadi tangan panjang DPR dan menjadi alat politik kelompok tertentu.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Dwi Ria Latifa para komisioner KPK fokus untuk bekerja dan tidak “banci kamera”. Menurutnya, dia setuju jika KPK sering menangkap tangan terduga korupsi namun hal itu jangan dijadikan alat untuk mencari popularitas dan seolah mencari perhatian publik dengan aksi-aksinya tersebut.
Dia juga berharap KPK yang sekarang bisa kompak dan ada “saling sikut” antar komisioner karena jika para anggotanya saja tidak kompak maka kinerjanya pun dipastikan tidak akan beres. "Saya berharap dengan semuanya yang baru, harus ada konsolidasi atau adaptasi dengan para pegawai KPK di dalam sehingga tak ada saling sikut. Karena itu akan membuat tidak kondusif lagi KPK ke depan. Sehingga KPK akan kembali gaduh," ujarnya.
