Sebaiknya Memprioritaskan yang Ada Ketimbang Memburu Underground Economy!

Adanya beberapa kasus pajak yang tidak bisa dipungut, seperti hasil uang korupsi yang didepositokan di tax  heaven yakni di Cayman Island, untuk menghindari pajak (tax evasion). Pajak yang tidak atau belum bisa dipungut tersebut akan lebih besar lagi manakala menghitung betapa besarnya  anak negeri ini yang memarkirkan/menginvestasikan dana  ke luar negeri (capital  flight) . Kemudian masih ada  sumber pajak yang bisa dimanfaatkan atau belum diterima seperti pajak hutan,  rente ekonomi (stumpage price) dibidang kehutanan tersebut cukup besar. Belum lagi adanya korupsi atas tax revenue, kasus memperkecil laba  melalui tranfer pricing yang dilakukan pelaku bisnis, dan masih banyak lagi penyimpangan uang pajak yang sepertinya terus bergulir.

Untuk mengeliminir uang pajak yang los tersbbut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan penagihan pajak. Penagihan pajak dengan cara menerbarkan Surat Paksa. Surat paksa dimaksud adalah surat perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak atau biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuma lelang, jasa penilaian dan lainnya yang berhubungan dengan  pebagihan pajak (datacenter.ortax.org).

Kemudian untuk menjaring  uang pajak, pemerintah telah menjalankan kebijakan pengampunna pajak (tax amnesty). Pengampunan pajak  yang diberikan kepada wajib pajak beberapa tahun yang lalu, pada saat itu mampu mengumpulkan penerimaan uang tebusan tax amnesty  sebesar Rp.  130 triliun, deklarasi   Rp. 4.813 trilun dan repatriasi Rp. 146 triliun (lihat sekretaris kabinet dalam setikab.go.id 1 April 2017)

Tax amnesty sudah dilakukan dua kali, tax manesty jilid satu dan jilid dua. Dilaporkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan,   tax amnesty jilid satu berhasil mengangtongi penerimaan pajak sebesar Rp. 114 trilun dan jilid  dua berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp. 61 triliun (CNBC Indoensia.com,  29 Desember 2022).

Kemudian, kini pemerintah berencana akan mengejar pelaku kegiatan ekonomi bawah tanah, yang potensinya juga tidak kalah dengan kegiatan ekonomi formal dan legal tersebut.

Konsentrasi Yang Ada Dulu!

Sebaiknya kita konsentrasi saja pada potensi pajak di negeri ini atas kegiatan ekonomi formal dan legal yang sudah jelas ada di depan mata,seperti pajak hutan yang rente ekonomi-nya tidak kecil tersebut.

Memburu wajib pajak yang membandel, dengan jalan melakukan investigasi lapangan dan atau kembali melakukan tax amnesty jilid tiga sebagai kelanjutan tax amnesty jilid dua.

Kemudian selain sumber penerimaan pajak yang akan kita kejar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut, masih ada sumber penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi formal dan legal yang belum kita lakukan, seperti pajak karbon dan beberapa objek  pajak lainnya.

Selama ini kita telah berhasil memburu pajak di bidang bisnis yang tidak serta merta mengejar keutnungan, seperti pajak yang dipungut dari Pergruuan Tinggi dan atau yayasan.  Sebernarnya kita bisa saja menekan dan atau memberi kemudahan/keringan kepada objek dan wajib pajak yang melakukan aktivitas ekonomi non profit/nir laba, seperti perguruan tinggi, yayasan sscial-keagamaan dan lainnya tersebut.

Kita lebih baik mengefetkifkan sumber penerimaan dari unit bisnis yang berorientasi laba yang kini jumlahnya terus bertambah dan sudah banyak tersebar di negeri ini. Ribuan ritel modern menyerbu belantika pasar, ribuan unit bisnis kuliner yang mulai meramaikan pasar dan masih banyak lagi unit bisnis yang berorientasi profit yang ada  di negeri ini.

Yakinlah, bahwa dengan memburu potensi pajak yang sudah ada terlebih dahulu, ketimbang memburu underground economy,  penerimaan pajak (tax revenue) di negeri ini masih tetap  besar dan bisa dimaksimalkan. Selamat Berjuang!!!!!!