Makan Bergizi Gratis, antara Aspek Human Investment dan Aspek Dana

Oleh Amidi

             

Salah satu program unggulan Bapak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah "makan gratis" yang telah berubah menjadi "makan bergizi gratis".

Program makan gratis ini sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh banyak negara. Di Eropa setidaknya 25 dari 27 negara anggota  Uni Eropa (UE) mempunyai program makan gratis untuk anak-anak (CNNIndonesia.com, 20 Pebruari 2024). Namun, bagi negeri ini, program ini baru akan dilaksanakan pada 2 Januari 2025 nanti (lihat Detik.com, 04 November 2024)

Program makan bergizi gratis ini  harus diberi apresiasi, mengingat anak-anak di negeri ini tidak sedikit tergolong  keluarga yang kurang mampu dan atau  dari kalangan   kelas ekonomi menengah ke bawah. Ditambah lagi, saat ini kelas  menengah bawah ini sedang merasakan kondisi sulit, sebagai rentetan dampak pandemi  dan adanya kelesuan ekonomi serta adanya  beban  yang terus meningkat.  Kelas menengah bawah  harus menambah pengeluaran, akibat adanya berbagai ekses dari ketentuan/kebijakan yang telah diambil, misalnya kenaikan PPN, biaya-biaya ilegal yang terpaksa dikeluarkan, misalnya dimana-mana sudah ada pungutan parkir, dan masih banyak lagi biaya ilegal yang menajadi beban kelas menengah bawah.

Program  makan bergizi gratis tersebut memang sangat dibutuhkan dan dinantikan kelas menengah bawah. Dengan diberlakukannya program makan bergizi gratis tersebut, setidaknya kelas menengah dan bawah, dapat terbantu, karena akan mengurangi pengeluaran  untuk makan anak-anak-nya.

 

Bagaimana Pelaksanaan Dilapangan Nanti?

Bila disimak, dilapangan,  program ini baru pada uji coba,  baru diiniasi oleh beberapa institusi pemerintah yang ada, atau masih dilaksanakan secara parsial. Diharapkan pada saatnya nanti  program ini segera sudah dilaksanakan  merata diseluruh daerah yang ada di negeri ini.

Kemudian, dalam pelaksanaanya, harus  dipertegas, agar pemberian makan bergizi gratis tersebut benar-benar tepat sasaran. Artinya, tehnis pelaksanaannya harus digodok secara matang, apakah program makan bergizi gratis tersebut untuk semua anak-anak yang ada di negeri ini tanpa pengecualian, apakah hanya untuk anak-anak yang orang tuanya kurang mampu saja atau atau orang tuanya tergolong kelas menengah bawah saja, apakah program ini hanya untuk  anak-anak sekolah (TK, dan SD) saja atau semua anak sekolah.

Kemudian, bagaimana pelaksanaan tehnis dilapangan nanti, saya yakin semua itu sudah dipersiapkan dengan matang oleh pihak yang berwenang. Namun, tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan kembali, agar program yang menelan  dana tidak kecil tersebut berjalan lancar dan efetkif. 

 

Selanjutnya dalam pelaksanaannya nanti, harus dipantau.  Apakah hanya akan diurus oleh Badan Gizi Nasional saja atau ada institusi pemerintah lain yang ikut terlibat. Sekali lagi, ini penting, agar prgram ini terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan atau efektif.

 

Aspek  Human Investment!

Bila disimak, program makan  bergizi gratis tersebut secara tidak langsung merupakan langkah pemerintah untuk membentuk atau menciptakan investasi manusia (human investment) di negeri ini, walaupun  dana yang harus dikeluarkan tidak kecil.

Selama ini kita tahu bahwa human invesment itu, dilakukan oleh  orang tua anak itu  sendiri, kini human investment itu akan dilaksanakan oleh pemerintah melaui program makan  bergizi gratis tersebut.

 

Aspek Dana/Pengeluaran.

 

Selama ini human investment yang dilakukan anak negeri ini melalui dana/pengeluaran  mereka sendiri untuk  meningkatkan "pengetahuan diri mereka", seperti makan-minum bergizi, membeli bahan-bahan bacaan atau buku bacaan, dan dengan jalan studi   mulai dari jenjang terendah sampai yang tertinggi.

Kini salah satu aspek human investment itu akan dilaksanakan  dan akan di dana i oleh  pemerintah melalui  program  makan  bergizi gratis. Artinya, para orang tua anak-anak yang ada di negeri ini, sudah tidak perlu lagi memikirkan pengeluaran  untuk gizi anak-nya dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan pengeluaran untuk makan-minum sebagai langkah pembentukan human investment tersebut.

Program makan bergizi gratis ini dampaknya akan luar biasa, selain dapat menekan atau "meringankan pengeluaran" orang tua, juga dapat meningkatkan gizi anak-anak di negri ini. Jika kita kalkulasikan satu keluarga mempunyai tiga anak, dan akan mendapatkan makan bergizi gratis tersebut. Diasumsikan  biaya makannya, sekali makan siang Rp. 50.000,- per anak,  maka orang tua tersebut akan mengeluarkan uang untuk  sekali makan siang untuk tiga anaknya adalah Rp. 150.000,- per hari atau Rp. 450.000,- per bulan. Dengan demikian, minimal orang tua  dapat menghemat pengeluarannya Rp. 450.000,- per bulan. Untuk ukuran kelas menengah bawah, penghematan tersebut, akan sangat berarti.

Kemudian yang lebih penting lagi adalah dengan program ini, secara tidak langsung akan menekan angka stanting, akan menciptakan  anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tumbuh normal dan baik, anak-anak yang akan ikut membangun bangsa melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu sendiri. Luar biasa, bukan?

Memang angka IPM negeri ini sudah bisa dikatakan baik, berdasarkan data IPM  Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39 (bps.go.id).  Namun bila dicermati angka IPM yang sudah cukup baik tersebut tidak untuk semua wilayah atau daerah, maka untuk itu agar angka IPM baik tersebut merata diseluruh negeri ini, maka program makan bergizi gratis tersebut akan menjawabnya.

Program makan bergizi gratis tersebut, akan ada "efek kejutan" terhadap perbaikan kondisi kehidupan anak negeri ini,  karena program makan  bergizi gratis tersebut akan membentuk pertumbuhan anak yang cepat dan normal dan pola makan anak akan mengalami perbaikan.

Dari sisi pemerintah, jika nanti dalam perjalanannya pemerintah pusat mengalami hambatan masalah  pendanaan, bisa saja dilakukan sharing dengan pemerintah Provinsi. Hal senada  sudah pernah dijalankan oleh salah satu pemerintah Provinsi (tempat saya bermukim) yang mengusung program unggulan "berobat gratis". Dalam perlaksanaannya, pemerintah Provinsi tersebut menetapkan kebijakan dana sharing dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.

Kemudian yang perlu dipertanyakan adalah apakah program ini berkelanjutan selama 5 tahun selama  pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto atau setelah berjalan akan ditinjau kembali?

Program yang baik ini, sebaiknya harus dipertahankan minimal selama pemerintahan Presiden Prabowo Subinato bahkan kalau bisa dilanjutkan. Untuk itu harus ada pengawasan yang ketat dilapangan, baik dari pihak yang terlibat dalam hal  makanan itu sendiri , seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas terkait, maupun bagi  pihak yang terlibat dalam hal  pendanaan-nya,  yakni BPKP dan pengawas keuangan lainnya. Agar program ini tidak senasib dengan yang dialami oleh Negara Kuba yang mempunyai program makan gratis namun terjadi krisis pangan (lihat Meredaka.com, 27 Maret 2024)