Mohon tunggu...
Amidi
Amidi Mohon Tunggu... Dosen - bidang Ekonomi

Dosen dan Pengamat Ekonomi

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Kabinet Merah Putih: Trade-Off Antara Efisiensi dengan Kinerja?

25 Oktober 2024   19:01 Diperbarui: 25 Oktober 2024   19:01 110
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Mencermati, negeri ini membutuhkan dana yang tidak kecil dalam mendorong agar laju pertumbuhan ekonomi yang ideal yang kita harapkan tersebut dan atau pembangunan yang menggembirakan  tercapai, sementara "utang" angkanya terus bertambah,  maka kinerja harus diutamakan.

Tidak berlebihan kalau kita menuntut kinerja mereka maksimal. Dengan kinerja maksimal tersebut, maka kompensasi yang kita keluarkan akan berimbang dan akan menciptakan efisiensi. Namun, sebaliknya, jika apa yang diharapkan dari mereka tidak terwujud, maka "mubazir" yang akan tercipta.

Untuk itu dalam memaksimalkan kinerja mereka dan mendorong terciptanya efisiensi, paling tidak ada beberapa langkah yang harus dilakukan, baik yang harus dilakukan oleh pemerintahahn baru tersebut maupun kita semua yang berperan sebagai "penyimbang" atau sebagai "pengontrol".

Unsur the right man on the right job masih tetap dibutuhkan walaupun kabinet merah putih sudah terbentuk.  Jika dalam perjalanannya masih belum "pas" atau belum mengacu pada unsur the right man on th right job mungkin tidak ada salahnya kalau dilakukan  reshuffle kabinet.

Kompensasi yang kita keluarkan atau kita bayarkan kepada mereka tersebut, harus tetap mengacu pada prinsif kinerja. Artinya, setiap nol rupiah yang kita keluarkan atau setiap cuan yang mengalir, harus ada satuan kinerja yang bisa kita ukur dari pekerjaan atau tugas mereka.

.

Dalam perjalanannya, perlu adanya evaluasi, jika ada jabatan yang tumpang tindih atau jabatan yang berlebihan, seharusnya cukup dikerjakan satu orang, namun kita berikan kepada lebih dari satu orang, maka sebaiknya perlu ditinjau ulang.

Apakah tidak sebaiknya ada kontrak kerja atau kontrak sosial antara pihak yang menempatkan (pemerintahan baru) dan juga perwakilan masyarakat dengan pihak yang ditempatkan (anggota/awak kabinet), agar masing-masing mereka mengetahui apa saja yang mau dilakukan dan dicapainya kini dan ke depan.

Untuk mengakhiri tulisan sederhana ini, saya mengajak  mari kita kesampingkan semua aspek pro-kontra dan aspek simpati-tidak simpati yang timbul. Kita raih masa depan yang gemilang !. Negeri ini membtuhkan perubahan besar !. Anak negeri ini sudah tidak tahan menunggu dan menunggu, karena akan semakin besar opportunity cost yang timbul. Untuk itu masyarakat atau publik harus "mengawal" pemerintahan yang baru saja di-syah-kan tersebut, agar ada kontrol publik. Ini penting, untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan atau mendorong agar mereka bekerja secara maksimal. Selamat Berjuang!!!!!!!

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun