Kabinet Merah Putih: Trade-Off Antara Efisiensi dengan Kinerja?

Bila disimak,  personil dalam kabinet merah putih tersebut  jumlahnya lumayan banyak. Dengan banyaknya personil tersebut, maka akan besar pula anggaran  kompensasi (gaji dan berbagai tunjangan) yang akan dibayarkan kepada mereka.

Sementara dalam menyusun  anggaran, kita senantiasa harus berorientasi pada prinsif efisiensi dan kinerja. Dengan kata lain, dengan banyaknya jumlah personil dalam kabinet merah putih tersebut, maka rasanya sulit bagi kita untuk melakukan efisiensi.

Bila kita memaksakan untuk melakukan efisiensi, maka akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. Kinerja,  selain membutuhkan keprofesionalan mereka, juga membutuhkan faktor penunjang, seperti sarana dan pra sararana serta kompensasi yang memadai yang akan dibayarkan kepada mereka.

Apalagi, bila ditilik dari latar belakang financial mereka  yang ditempatkan dalam kabinet merah putih tersebut, mereka bukan orang yang selayaknya dibayar seperti pekrja yang dibayar oleh instituti/lembaga/perusahaan pada umumnya, tetapi mereka harus dibayar "berbeda", harus dibayar mahal, lengkap dengan tunjangan ini dan itu.

Mengenai kompensasi "gede" tersebut, selama ini memang sudah menjadi kelaziman dalam suatu kabinet dan atau memang sangat diharapkan oleh semua anak negeri ini. Kompensasi "gede" itu saja, terkadang kurang, mereka masih saja bermain-main dengan kewenangan dan kekuasaannya untuk memburu cuan, sekalipun harus memburu cuan dengan cara yang tidak dibenarkan (korupsi).

Untuk itu wajar, jika kompensasi yang akan dibayarkan kepada mereka harus sesuai dan atau harus "gede". Jika tidak,  maka faktor efisiensi dan kinerja yang kita harapkan kepada mereka akan sulit untuk diutamakan.

Begitu juga sebaliknya,  jika kita memaksakan aspek efisiensi tersebut, maka dari sisi keikhlasan, dari sisi "pengabdian",  akan jauh panggang dari api. Dengan menyesuaikan kondisi yang ada saat ini, dimana sebagian besar kita sudah didorong oleh gaya hidup glamor dan hedonis, maka unsur keikhlasan dan atau pengabdian tidak hanya diartikan tidak dibayar atau dibayar berapa pun kita tetap bekerja seperti biasa atau tetap bisa bekerja secara maksimal, tetapi keikhlasan dan atau pengabdian itu justru harus diimbangi dengan kompensasi (gaji dan berbagai tunjangan) yang besar, agar kita bisa bekerja dengan tenang. Dengan demikian, baru akan tercipta nilai keikhlasan dan atau pengabdian.

Sebagai contoh;  anak negeri ini yang menjadi wakil kita diparlemen, idealnya mereka harus meneropong dan senantiasa mengetahui kondisi dan atau kesulitan konstituennya atau pemilihnya atau masyarakat,  apa yang terjadi dilapangan, apakah ada yang perlu dibantu, apakah ada yang perlu diambil suatu kebijakan, apakah ada yang perlu dikunjungi, apakah ada yang perlu segera disolusi, agar permasalahan/kesulitan/rintihan yang  mereka hadapi segera dapat diatasi.

Sering  saya sampaikan dalam suatu kesempatan, jika kita menginginkan peran dan fungsi perwakilan kita diparlemean maksimal "memang harus dibayar mahal".  Saya katakan, sambil "bergurau", gaji perwakilan kita diperlemen di tingkat daerah puluhan  juta  rupiah tersebut, sebetulnya masih kecil,  bila apa-apa yang menajdi harapan konstituen atau masyarakat memang dapat mereka wujudkan. Sebaliknya jika tidak, sambil bergurau saya katakan, gaji mereka puluhan juta rupiah tersebut terlalu besar, sebaiknya diturunkan.

Supaya Maksimal dan Bisa Efisiensi.