Oleh Amidi
Pada  awal pemerintah menawarkan pengelolaan tambang kepada  organisasi keagamaan (Muhamamdiyah dan NU), semua pada menolak.  Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan, entah mengapa?, sehingga  kedua organisasi keagamaan ini menyetujui penawaran pengelolaan tambang tersebut.
Â
Muhammadiyah yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di negeri ini bahkan tersebar dibelahan dunia, telah resmi menerima  izin usaha penambangan (IUP). Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah pada hari Minggu 28/7/2024 di Yogyakarta. (Kompas.com,  28 Juli 2024)
Setelah menganalisis masukan, melakukan pengakajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang , ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga dilingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno 13 Juli 2024 di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap  mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu, demikian kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Detik.com, 28 Juli 2024).
Â
Pro-Kontra.
Bila kita simak, pasca pernyataan Muhammadiyah menerima UIP tersebut, seriring dengan itu pula Muhammadiyah mulai dihujani kritik, baik yang datangnya dari internal Muhammadiyah  maupun dari luar Muhammadiyah. Warga Muhamamdiyah dan umat  ada yang  "kecewa', dan atau "menyesalkan" keputusan tersebut, sehingga petinggi-petinggi Muhamamdiyah mempersilahkan kader dan umat mengkritik asal  jangan "mengejek".
Tempo.co,  28 juli 2024,  mensitir pernyataan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais yang menyoroti  putusan PP Muhammadiyah yang menerima IUP  untuk ormas keagamaan, Amien Rais menganggap tawaran itu  bagaikan racun bagi ormas keagamaan.
Pengmat Ekonomi  UGM  Fahmy Radhi mengatakan keputusan yang diambil Muhammadiyah justru menimbulkan lebih banyak kerugian dari pada keuntungan. Ia mengatakan tidak mudah mengelola tambang dan Muhammadiyah belum berpengalaman dan permasalahan tambang khsusunya batu bara dipastikan  merusak lingkungan, (detik.com,  29 Juli 2024).
Dikalangan perempuan Muhamamdiyah yakni  kalangan ibu Aisyiah, juga  menolak IUP, Ketua Divisi  Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP aisyiyah  Hening Parlan dengan tegas menolak konsesi tambang dari pemerinyah. Ia berharap PP Muhamamdiyah tidak menerimanya. (detikhikmah, 26 Juli 2024)
Dalam Kaderhijaumu.id disinyalir bahwa sangat tidak masuk akal  jika Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis terbesar di dunia menerima tambang baru bara. Persyarikatan yang didirikan 1912  ini, memiliki jargon gerakan pembagaruan dan pencerahan.  Dengan menerima konsesi tersebut, maka gerakan tersebut  patut dipertanayakan bahkan Muhammadiyah sedang bergerak mundur jauh ke belakang.
Suara kekecewaan datang dari Muhamamdiyah di daerah, PD Muhamamdiyah di Trenggalek, Jawa Timur, Suripto mengklaim dirinya bersama warga Muhammadiyah lain termasuk di Papua menyatakan penolakan kepada pimpinan pusat (bbc.com, Â 29 Juli 2024)
