Mohon tunggu...
Amidi
Amidi Mohon Tunggu... Dosen - bidang Ekonomi

Dosen dan Pengamat Ekonomi

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Setelah Satu Bulan PPN Naik, Sebaiknya Optimalkan Saja Penerimaan Pajak

26 Mei 2022   17:01 Diperbarui: 26 Mei 2022   17:04 589
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11% yang  diberlakukan awal April lalu. Menurut Menteri Keungan, Sri Mulyani Indrawati bahwa PPN 11 %  itu tidak tinggi,  karena banyak  negara yang mengenakan PPN hingga 15,5 %, kata Sri Mulyani di acara Tax Campaign Spectaxcular DJP 2022 Talkshow: Bincang  Bijak Soal Pajak, Jakarta 23/3/2022  (Merdeka.com, 23 Maret, 2022)

Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menjelaskan bahwa kenaikan PPN  untuk menjaga sustainabilitas struktur perpajakan secara keseluruhan,  dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Kemudian staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat  untuk membebani  dan mendzolimi masyarakat dengan kenaikan PPN tersebut (CNBC Indonesia, 01 April 2022)

Kenyataan Masyarakat Terbebani.

Bila dicermati, selama ini masyarakat sudah terbebani dengan adanya Pajak Penghasilan (PPh) perorangan. Memang dalam ketentuannya pemotongan pajak penghasilan dilakukan  setelah melakukan pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari penghasilan neto. Namun masih sering kita temui pemotong pajak orang pribadi tanpa memperhatikan PTKP  "main" potong saja. Begitu juga dengan orang pribadi yang menerima honor, juga  dikenakan pajak.

Kemudian setelah orang pribadi menerima penghasilan yang sudah dipotong pajak tersebut, pada saat ia berbelanja, kembali ia akan dikenakan pajak tidak langsung atau pajak yang dibayarkan oleh pihak lain, yakni PPN. Masyarakat dikenakan pajak berkali-kali. Hal ini akan menjadi pelik bila mana uang pajak yang dipotong tersebut tidak disetor ke kas negara.

Pada saat mereka berbelanja di toko atau   di minimarket,  maka pada  struk pembelanjaan  tercantum PPN. Memang hal ini sudah diatur dalam UU No. 42 tahun 2009  bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) adalah PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak  atau jasa kena pajak dengan cara; (1) melalui tempat penjualan  seperti toko atau kios atau menjajakan barang kepada konsumen akhir,  (2) Penjualan secara eceran dilakukan  secara langsung tanpa dilakukan penawaran, lelang, atau kontrak sebelumnya,  (3) barang/jasa  kena pajak langusng diserahkan kepada konsumen akhir dan biasanya pembayaran secara tunai. (Pajakku, Gita Puspita, 2020). Namun, masyatakat tidak bisa mengontrolnya lebih jauh lagi!

 

Harga Barang Naik.

Kenaiakan PPN tersebut akan berdmpak terhadap kenaikan harga barang dan jasa.. Dalam Kompas.com, 1 april 2022 dijelaskan bahwa barang dan jasa objek pajak dalam PPN  bakal naik karena kenaikan PPN, yakni (1) Barang yang merupakan objek pajak daerah, berupa makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran, rumah makan dan sejenisnya,  (2) Jasa yang merupakan objek pajak daerah, berupa jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian, jasa perhotelan, jasa boga, dan beberapa jasa lainnya  (3) Barang berharga, berupa uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga, dan  (4) Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Kemudian menurut Firma riset Internasional Data Corporation (IDC) kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan harga produk elektronik seperti smartphone, tablet, smartwactch dan gawai lainnya. (Kompas.com, 29 Maret 2022). Begitu juga dengan barang yang dekat dengan masyarkat yang harganaya dipastikan naik karena PPN 11 persen adalah pulsa telpon dan tagihan internet. (Detikfinace, 31 Maret 2022)

Selain itu, Ketua umum Aprindo Roy  Mande dalam Power Lunch CNBC Indonesia pun  menyatakan bahwa minyak goreng tetap dikenakan PPN karena tidak masuk kebutuhan pokok yang bebas  PPN 11 persen itu. (Cnbcindonesia.com, 01 April 2022)

Optimalkan Saja Penerimaan Pajak.

Mencermati setelah lebih kurang satu bulan PPN 11persen diberlakukan, sepertinya,  masyarakat mulai menahan konsumsi, yang pada akhirnya berdampak terhadap turunnya daya beli terhadap barang dan jasa. Tidak hanya itu, produsen pun terkena dampaknya, yakni akibat turunnya daya beli, maka  kapasitas produksi pun akan turun, dampak berikutnya akan ada PHK, akan ada pengangguran, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan masyarakat dan negara.

Bila cermati, rasanya  kurang bijak, bila  membandingkan tarif PPN dengan negara-negara maju tersebut. Negeri ini masih dikatagorikan  negara berkembang yang masih perlu terus menerus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian pernyataan tentang kenaikan PPN tidak "menyusahkan" dan tidak mendzolimi masyarakat perlu diluruskan. Bukankah saat ini masyarakat sudah terbebani dengan kenaikan harga-harga barang termasuk BBM, bukankah masyarakat saat ini masih berjuang terus untuk  mengembalikan penghasilannya yang terkoreksi karena pandemi dan bukankah masyarakat saat ini masih dihantui bayang-bayang akan ada kenaikan BBM jenis pertalite,  solar,  LPG 3 kilogram dan tariff  listrik..

Sebetulnya dengan tidak menaikkan PPN pun pemerintah bisa meningkatkan penerimaan dari pajak.. Dengan jalan menggali dan mengoptimalkan penerimaan pajak, karena tidak sedikit uang pajak yang los. Seperti disinyalir Maysrakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dalam . Kompastv, 6 April 2022 bahwa diduga ada sejumlah perusahaan eskpor CPO tidak membayar PPN yang merugikan negara mencapai Rp. 5-6 trilun. Ini harus dikejar!

Adanya fenomena menghindari pajak. Misalnya  tax revenue bunga deposito dari harta kekayaan anak bangsa ini yang parkir di luar negeri. Presiden Joko Widodo sendiri telah mengekspos kekayaan anak bangsa yang diparkir diluar negeri sedikitnya mencapai Rp. 11 triliun.  Belum lagi uang hasil korupsi mereka depositokan di tax heaven  yakni di Cayman Island, untuk menghindar dari pajak (tax evosion). (lihat Amidi dalam Kompas, 17 Januari 1995)..

Kemudian, masih rendahnya nilai pajak di sektor kehutanan dan perkebunan, diperkirakan baru mencapai sekitar 20-40%. Uang pajak yang tidak masuk ke kas negara (baca:dikorupsi), diperkirakan mencapai 30-50%..  Untuk itu kenaikan PPN tersebut sebaiknya ditunda dan atau dibatalkan. Mari menggali dan mengoptimalkan penerimaan pajak saja. Selamat berjuang!!!!!

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun