Baru-baru ini, sorotan publik tertuju pada pemberian gelar Doctor Honoris Causa kepada Raffi Ahmad oleh sebuah lembaga bernama Universal Institute of Professional Management (UIPM). Namun, alih-alih menuai pujian, pemberian gelar ini justru mengundang kontroversi dan kecaman dari berbagai kalangan.
Pasalnya, banyak yang mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut serta tujuan sebenarnya di balik pemberian gelar. Benarkah ini sekadar penghargaan atas prestasi, atau ada motif tersembunyi seperti branding atau bahkan politik? Fenomena ini menjadi cerminan dari masalah yang lebih besar terkait integritas lembaga akademik dan makna gelar kehormatan di Indonesia.
UIPM dan Citra "Abal-Abal"
Jika kita melihat lebih dalam, UIPM bukanlah lembaga yang populer atau dikenal luas di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Berbeda dengan universitas besar yang kredibilitasnya teruji selama bertahun-tahun, UIPM dikenal lebih sebagai institusi yang memberikan pendidikan daring atau jarak jauh.
Sebuah investigasi oleh Republika mengungkapkan bahwa cabang UIPM di Indonesia berlokasi di sebuah ruang kantor di gedung komersial di Bekasi, yang tampaknya lebih berfungsi sebagai alamat surat-menyurat daripada kampus fisik. Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan publik bahwa lembaga ini tidak memiliki legitimasi kuat sebagai penyedia pendidikan tinggi.
Tidak hanya itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia juga menyatakan bahwa mereka tidak mengenal UIPM sebagai lembaga yang diakui dalam memberikan gelar akademik di negara ini. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: Apakah gelar kehormatan yang diberikan oleh lembaga semacam itu bisa dianggap sah? Atau, apakah ini sekadar trik untuk meningkatkan citra seseorang tanpa memperhatikan kualitas pendidikan itu sendiri?
Branding Politik di Balik Gelar?
Bukan kali pertama seorang publik figur menerima gelar kehormatan dari lembaga yang kurang jelas kredibilitasnya. Hal serupa sering kali dikaitkan dengan upaya meningkatkan branding pribadi, terutama menjelang kontestasi politik. Ada spekulasi bahwa Raffi Ahmad, dengan popularitasnya yang luar biasa, mungkin sedang membangun citra sebagai "sosok terpelajar" dalam persiapan menuju dunia politik.
Momen ini tentu menarik mengingat banyak selebriti di Indonesia yang terjun ke panggung politik dengan modal popularitas. Salah satu dugaan yang mencuat adalah bahwa pemberian gelar ini bertujuan untuk memperkuat posisinya, terutama jika Raffi berencana mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di masa depan.
Kecurigaan ini diperkuat oleh fenomena lain di pemerintahan saat ini. Misalnya, terpilihnya Wakil Presiden dengan IPK hanya 2,3, yang sempat menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Angka tersebut seolah mencerminkan bahwa prestasi akademik bukan lagi tolok ukur utama untuk menduduki jabatan tinggi di negeri ini. Apakah ini menunjukkan bahwa bangsa kita semakin tidak peduli terhadap kualitas pendidikan? Bagaimana dengan para pemimpin yang seharusnya menjadi panutan dalam hal pendidikan?
Pendidikan di antara Kepentingan Politik
Pendidikan seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam membangun bangsa. Namun, jika kita melihat tren beberapa tahun terakhir, gelar akademik sering kali menjadi alat politik dan branding pribadi, bukan sebagai bukti keilmuan atau kontribusi nyata. Banyak tokoh yang meski memiliki prestasi di bidang tertentu, tiba-tiba mendapat gelar kehormatan tanpa alasan yang jelas atau tanpa kontribusi yang signifikan di dunia akademis.
Fenomena ini menggerus esensi dari gelar kehormatan itu sendiri. Jika gelar kehormatan diberikan kepada siapa saja tanpa pertimbangan kualitas dan kontribusi ilmiah, maka hal itu akan merusak nilai dari gelar tersebut. Gelar akademik bukan sekadar titel yang bisa dijadikan alat politik atau branding pribadi, tetapi seharusnya mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan kontribusi nyata dalam bidang ilmu pengetahuan.
Kecemasan atas Masa Depan Pendidikan di Indonesia
Masalah seperti ini memunculkan kecemasan mengenai masa depan pendidikan di Indonesia. Jika publik figur dengan mudahnya mendapat gelar dari lembaga yang diragukan kredibilitasnya, apa artinya ini bagi mereka yang berjuang bertahun-tahun dalam dunia akademik? Gelar akademik seharusnya menjadi pengakuan atas perjuangan panjang seseorang dalam menggali ilmu, bukan sekadar alat untuk meningkatkan popularitas.
Pemberian gelar kehormatan oleh lembaga yang kurang jelas hanya akan memperparah masalah ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menjaga integritas pendidikan, memastikan bahwa gelar kehormatan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak, dan bukan sekadar untuk kepentingan branding pribadi.
Ketika popularitas lebih diutamakan ketimbang intelektualitas, pendidikan kita terancam jadi ilusi---sebuah pengakuan kosong tanpa substansi.
***
Referensi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar Kehormatan.
Tirto.id. (2024, Oktober 3). Kenapa Raffi Ahmad Dapat Gelar Honoris Causa dari UIPM Thailand? Diakses dari https://tirto.id/kenapa-raffi-ahmad-dapat-honoris-causa-dari-uipm-thailand-g4fp#:~:text=Alasan%20Raffi%20Ahmad%20Dapat%20Honoris%20Causa.%20Melalui%20akun
Republika Online. (2024, Oktober 1). Menilik Jejak Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad Honoris Causa, Ini Fakta UIPM di Bekasi. Diakses dari https://news.republika.co.id/berita/sknxu5377/menilik-jejak-kampus-pemberi-gelar-raffi-ahmad-honoris-causa-ini-fakta-uipm-di-bekasi#:~:text=Menilik%20Jejak%20Kampus%20Pemberi%20Gelar%20Raffi%20Ahmad%20Honoris
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
