Korsel Cabut Darurat Militer di Tengah Tekanan Politik dan Publik

Korea Selatan menghadapi ketegangan politik dan keamanan setelah pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol, 

yang menuai kontroversi luas. Langkah ini, yang disebut sebagai respons terhadap ancaman dari Korea Utara, memicu protes besar dan ketidakpuasan di dalam negeri. 

Parlemen Korea Selatan, yang mayoritas anggotanya menolak keputusan ini, mendesak pembatalan dekrit darurat tersebut.

Darurat militer diumumkan oleh Presiden Yoon pada awal Desember 2024 sebagai respons atas serangkaian tindakan provokatif dari Korea Utara. Ancaman tersebut meliputi peluncuran balon-balon propaganda melintasi perbatasan serta laporan mengenai kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia. Presiden Yoon menyebut keputusan ini diperlukan untuk mengamankan stabilitas nasional dan melindungi keamanan rakyat.

Namun, langkah tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Oposisi dan sebagian anggota parlemen menuduh pemerintah menggunakan ancaman eksternal sebagai dalih untuk memperkuat kontrol politik. Mereka menganggap darurat militer ini membahayakan demokrasi dan melanggar hak-hak dasar warga Korea Selatan 

Protes besar-besaran pecah di berbagai kota di Korea Selatan, dengan ribuan demonstran menuntut pencabutan darurat militer. Parlemen Korea Selatan juga mengambil langkah tegas dengan mayoritas anggota menolak dekrit tersebut. Bahkan, ancaman pemakzulan terhadap Presiden Yoon sempat mencuat jika darurat militer tidak segera dicabut.

Selain itu, beberapa pejabat senior di pemerintahan, termasuk anggota dari kantor kepresidenan, memilih mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ini. Kritik datang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional yang memantau situasi dengan cermat, termasuk Amerika Serikat, yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap stabilitas demokrasi di Korea Selatan.

pemerintah akhirnya mencabut status darurat militer setelah parlemen secara resmi membatalkan dekrit tersebut. Presiden Yoon mengumumkan pencabutan ini melalui pernyataan resmi, menyebut bahwa keputusan tersebut diambil untuk menghormati aspirasi rakyat dan menjaga harmoni nasional. Meskipun demikian, pemerintah tetap menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kesiapan militer di tengah ancaman dari Korea Utara