Mohon tunggu...
Ambae.exe
Ambae.exe Mohon Tunggu... Wiraswasta - .

Computer Application, Maintenance and Supplies

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

DPRD Muna Barat Sultra Ingin Tiru Perda RT/RW Bantaeng

1 Oktober 2019   14:22 Diperbarui: 1 Oktober 2019   14:41 32
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng kedatangan tamu spesial yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) dari Provinsi Sulawesi Tenggara (SulTra) di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng pada Selasa siang (01/10/19).

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Mubar, H Uking Djassa, dia memboyong sejumlah legislator dan anggota rombongan lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Diketahui Anggota DPRD Mubar totalnya hanya 20 orang, dibanding Bantaeng yang mencapai 25 orang.

Dikatakan bahwa kedatangannya itu untuk belajar banyak terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Dimana telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sejak 2017 lalu.

"Sementara ini kami membuat RTRW untuk kurun waktu 2019-2039. Itu sudah diserahkan ke DPRD, tinggal pengambilan keputusan", ungkapnya.

Ranperda yang diharapkannya sebelum ditetapkan menjadi Perda RTRW di Kabupaten Mubar itu kata Uking, tentu perlu dilakukan studi banding ke daerah-daerah yang sudah lebih awal memiliki Perda serupa.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia kemudian merekomendasikan 3 daerah sebagai Lokasi Fokus (Lokus) studi yakni Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng di Provinsi SulSel (Sulawesi Selatan) serta Kabupaten Mamuju Timur di Provinsi SulBar (Sulawesi Barat).

"Di Pangkep sudah kita lakukan minggu lalu dan hari ini di Bantaeng. Ini juga rekomendasi dari Kementerian, jika Saudara-saudara mau melakukan kajian atau studi maka ada 3 daerah yang direkomendasikan yakni Pangkep, Bantaeng dan Mamuju Timur", ujarnya menirukan arahan dari Kementerian.

Namun Mamuju tidak dipilih, DPRD Mubar cenderung memilih Bantaeng karena kemajuannya serta akselerasi yang terjadi atas terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Bantaeng.

Hal itu diakui Uking karena kejelian dan kepiawaian pemimpin yang menjadi inisiator dibaliknya kala itu. Tak lain adalah HM Nurdin Abdullah yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Selatan (SulSel).

HM Nurdin Abdullah kala itu sebagai Bupati Bantaeng yang juga adalah Guru Besar UNHAS (Universitas Hasanuddin) Makassar menggandeng kampus ternama di Indonesia Timur itu sebagai mitra untuk mendampingi lahirnya Perda RTRW di Bantaeng hanya berkisar setahun saja.

DPRD Muna Barat belajar RTRW Bantaeng. | DokpriPenerimaan DPRD Muna Barat di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng (01/10/19). | dokpri
DPRD Muna Barat belajar RTRW Bantaeng. | DokpriPenerimaan DPRD Muna Barat di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng (01/10/19). | dokpri
Sementara Mubar sendiri pendampingannya sudah berlangsung selama 5 tahun dan baru pada tahap Rancangan Perda (Rancangan Perda. Untuk itu Uking mengatakan tidak salah jika harus belajar ke Bantaeng, bahkan Kementerian memasukkannya sebagai satu dari 3 Lokus studi.

Rombongan pada siang itu diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Abdul Wahab mewakili Bupati Bantaeng yang masih dalam proses pendidikan Lemhanas selama 2 bulan kedepan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun