Pengembangan teknologi persenjataan dibangun atas berbagai asumsi dan simulasi skenario model serta medan perang. Â Dengan asumsi bahwa perang nuklir dalam bentuknya yang paling mutakhir akan berujung pada kehancuran total semua pihak tanpa ada pemenang.
Pengembangan mesin perang non-nuklir juga terus dilakukan. Bagian yang paling kompleks dari perlombaan senjata non-nuklir adalah yang berhubungan dengan perang dunia maya (cyberwar). Sebab, sementara senjata nuklir masih lebih dipersepsi untuk fungsi deterrence, perang siber justru sudah terjadi di banyak lini, termasuk dalam ekonomi dan politik. Salah satunya adalah tuduhan intervensi Rusia dalam pilpres AS pada 2016 lalu.
Implikasi perlombaan senjata itu tentu saja pada meningkatnya anggaran belanja pertahanan dan militer. Total belanja militer China pada 2000 lalu masih sekitar USD 10,3 miliar dan tahun ini diperkirakan mencapai sekitar USD 231 miliar (straitstimes.com).
Bukan hanya soal angka, China pun mengubah konfigurasi persenjataannya dengan mengurangi kekuatan darat, namun meningkatkan kekuatan udara dan laut, serta meningkatkan kemampuan operasi gabungan, yang dalam literatur perang disebut theatre-level command. Artinya, China memodernisasi tentaranya menjadi kekuatan modern, siap berperang dan berorientasi ofensif (Brookings Institution, 7 Maret 2018).
Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan total belanja militer seluruh negara di dunia pada 2016 mencapai USD 1,69 triliun, setara dengan 2,2% dari GDP dunia. Sepuluh negara dengan proporsi terbesar adalah: Amerika (36%), China (13%), Rusia (4,1%), Arab Saudi (3,3%), India (3,3%), Perancis (3,3%), Inggris (2,9%), Jepang (2,7%), Jerman, (2,4%), dan Korea Selatan (2,2%).
Krisis Hubungan Internasional
Perang pernyataan terbuka, bersamaan dengan makin memburuknya hubungan diplomatik antara kekuatan-kekuatan global, juga makin sering terjadi. Yang paling kentara adalah hubungan Eropa dan AS versus Rusia. Polemik itu mengindikasikan para pemimpin dunia sudah tidak saling percaya. Fenomena global distrust ini akan menyulitkan semua upaya resolusi konflik.
Dalam kaitan itu, kita menyaksikan bagaimana jabatan-jabatan strategis yang berhubungan dengan isu ini, seperti menteri pertahanan, menteri luar negeri, panglima militer, kepala badan intelijen nasional dan militer, penasihat keamanan nasional, dipegang oleh para hardliner. Itu formasi tempur yang menunjukkan bahwa semua negara besar kini bersiap untuk skenario terburuk.
Akibat distrust dan formasi tempur itu kita menyaksikan bagaimana pola-pola aliansi geopolitik berkembang begitu dinamis, dengan pendekatan yang semakin menyempit ke basis kepentingan nasional. Turki yang berada di tengah lingkaran cincin api konflik Timur Tengah, misalnya, dikenal sebagai sekutu AS dan anggota NATO, tapi juga membangun aliansi segitiga geopolitik strategis dengan Rusia dan Iran yang notabene merupakan musuh Amerika.
Namun, pada waktu yang sama Turki juga mendukung Qatar yang berkonflik dengan tetangga Teluknya yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Turki bahkan mengirim pasukan militernya ke Qatar, yang juga menjadi salah satu basis militer AS di Timur Tengah. Pendekatan "zero problem with neighbors" dalam hubungan internasional yang pernah digagas oleh Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu (2009-2014) pun menjadi tidak relevan. Banyak pihak menduga, pandangan berbeda inilah yang memicu retaknya hubungan Davutoglu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Selain itu, faktor terbesar yang memicu kemungkinan perang global adalah krisis ekonomi 2008 yang telah berkembang menjadi krisis multidimensi, termasuk politik dan keamanan. Pukulan krisis yang dipantik oleh krisis keuangan Amerika itu bahkan mulai melumpuhkan sendi-sendi sistem global.
