SEGALA program besar yang diadministrasikan, didesain Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani diwujudkan. Berkala, kontinue, dan rutin dilakukan aktualisasikan. Proses mengadaptasikan visi tersebut terlebih dahulu diuraikan secara sederhana yang memudahkan pelaksanaannya.
Dari level Sekretaris Utama BP2MI, Deputi, Direktur, Inspektorat, Kepala Pusdatin, Biro, hingga unit-unit kerja yang lebih teknis. Yang dituangkan dalam 9 program prioritas BP2MI diterjemahkan. Perencanaannya diseting dari hulu sampai ke hilir. Pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian.
Seperti itu pula dalam urusan perbaikan tata kelola penempatan PMI. Semua dilakukan secara tertib dan konsisten. Kepala BP2MI tidak hanya berdiam diri di meja kerjanya. Lebih dari itu, Benny Rhamdani turun lapangan. Melakukan evaluasi kinerja dan juga Sidak di internal. Targetnya memastikan pelayanan publik tidak mogok atau lamban.
Pelindungan holistik terhadap PMI tergambarkan dalam kebijakan BP2MI. Sebut saja dilahirkannya program KTA dan KUR. Dibangunnya Lounge PMI, Fast Track ''jalur cepat'', Helpdesk atau pos layanan pengaduan bagi PMI, sebagai sarana pemberi informasi, advokasi, pendataan, pemulangan PMI, dan edukasi.
Ada juga Gerai PMI, yang memasarkan produk PMI purna. Kemudian, program penempatan PMI yang difasilitasi BP2MI melalui skema G to G. Semua itu akrab disebut sebagai fasilitas VVIP bagi PMI. Di era pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, terlebih saat BP2MI dipimpin Benny Rhamdani transformasi intens dilakukan.
Negara hadir, menjangkau seluruh kepentingan PMI. Mereka yang dahulu menjadi bahan atau objek eksploitasi sekarang tidak lagi. Pelayanan yang transparan, didukung dengan akselerasi teknologi informasi melalui Command Center BP2MI, membuat publik mudah mengakses keberadaan PMI.
Terutama bagi keluarga PMI, PMI, CPMI, maupun PMI purna. Seluruh urusan terkait PMI tertata tidak lagi tumpang-tindih data seperti pengelolaan yang ugal-ugalan. Fase ini disebut Benny Rhamdani sebagai era PMI Merdeka. Dimana PMI telah lepas dari kungkungan rentenir dan sindikat. Hukum benar-benar menjadi panglima.
Memutus mata rantai sindikat penempatan ilegal PMI tidak mudah ditempuh BP2MI. Dengan resiko yang tinggi, Benny Rhamdani berani melakukan perang terhadap sindikat. Politisi partai Hanura itu tidak mau PMI dijadikan budak sindikat. Anak-anak bangsa yang disebut PMI harus diperlakukan hormat.
Tidak hanya itu, Benny Rhamdani menolak takluk terhadap segala praktek yang menghegemoni PMI. Bahkan pada urusan oknum pejabat publik, pemangku kepentingan yang menyalahgunakan kewenangannya, menjadi alas kaki sindikat dikatakan sebagai kelompok bajingan. Benny tak mau praktek curang dilanggengkan.
Keberpihakan pada PMI ditunjukkan Kepala BP2MI. Dalam sidak atau penggerebekan tempat penampungan CPMI yang diberangkatkan secara ilegal ''non-prosedural'' gencar dilakukan. Dengan menggandeng Polri, TNI, dan instansi terkait sikat sindikat dilaksanakan. BP2MI terus mencari sekutu.
Bagi Benny Rhamdani yang telah bernazar membayar hutang negara kepada PMI, melawan sindikat adalah jihad.
