Ketika rakyat berani protes terbuka, berati masalahnya sudah kompleks. Terdapat akumulasi masalah. Memang disatu sisi, tak bisa dipungkiri rakyat sudah jijik, bosan dengan elit politik yang hanya obral janji. Bicaranya melambung tinggi, namun pelaksanaan kata-kata tidak sesuai. Rakyat miskin, makin miskin. Pemekaran daerah malah melahirkan "raja-raja baru". Para penguasa daerah yang berorientasi memperkaya diri dan keluarga mereka.
Demi hasrat berkuasa, tidak sedikit politisi berani menggadai kepentingan dan kepercayaan rakyat. Itu realitasnya, meski tidak semua. Sesuatu yang buruk dibuat bagus "great". Dipoles, dirancang bahwa rakyat menghendaki otonomi daerah. Argumen dan pertimbangan logis dibuat, ternyata semua palsu. Artinya, tidak semua rakyat meminta otonomi sebuah daerah.
Kalau diperiksa yang ngotot meminta suatu daerah dimekarkan menjadi DOB adalah politisi. Biar mereka mendapat panggung. Didaulat sebagai tokoh pemekaran, dibuat glorifikasi. Publik dibuat terhipnotis dengan perilaku politisi yang berpura-pura tersebut. Tidak sedikit, setelah mendapatkan apa yang mereka mau, politisi ini ambil langkah seribu. Mengambil posisi menjauhi rakyat.
Setelah musim politik (Pemilu dan Pilkada) tiba barulah mereka kembali menyapa lagi rakyat. Suasana demokrasi yang dibuat menjadi praktek sampah. Marwah demokrasi direndahkan dengan transaksi kepentingan. Rakyat hanya menjadi alat. Bahkan tidak segan, sebagian politisi rakus menjadikan rakyat seperti alas kaki.
Sejumlah media online seperti Republika.co.id, Voaindonesia.com, koran.tempo.co, pada tanggal 4 dan 27 April 2022, melansir sikap Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak pemberian Provinsi baru. Demo rakyat Papua menolak pemekaran massif dilakukan. Ironisnya, DPR RI, Jumat (8/4/2022), telah menyetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU di Badan Legislasi DPR.
Tiga Provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Untuk diketahui, pemekaran wilayah di Papua tersebut tertuang dalam RUU yang diusulkan oleh Komisi II DPR.
Begitu unik dan aneh kasus ini. Dimana rakyat Papua menolak melalui MRP, tapi DPR menerima alias mengesahkan pemekaran Provinsi. Case yang berbeda, terbaik dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yang lain meminta-minta dimekarkan. Rakyat Papua malah menolak. Ada apa?. Sebagai pegiat literasi, kita wajib curiga.
Bahkan sebelumnya, 17 Maret 2022, BBC.com memberitakan bahwa Demo Papua tolak pemekaran Provinsi baru memakan korban jiwa. Penilaian yang berangsur-angsur dilakukan, tapi terpental. Kemauan rakyat lagi-lagi kalah dengan kemauan dan kepentingan politik. Mau berkomentar lebih, atau ngotot apalagi kalau sudah begini. Nauzubillah.
Jumat, 8 April 2022, Puan Maharani, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa tiga Provinsi baru di Papua bertujuan untuk melayani rakyat Papua lebih baik lagi (baca, www.dpr.go.id). Pandangan yang juga harapan ini kita berharap jujur dikeluarkan pejabat negara. Bukan sekedar lip service.
Seperti diketahui. DPR menargetkan sebelum Juni 2022, pembahasan terkait Rancangan Undang-Undangan (RUU) Provinsi Pemekaran Papua dirampungkan. Targetnya adalah 2024 saat Pemilu, tiga Provinsi tersebut sudah otonom. Insya Allah tidak dijadikan bahan sengketa politik kedepannya.
Kita berharap DPR masih waras, tidak menjadi situas ini sebagai peluang mengatur proyek politik. Rakyat Papua pasti tegas dan kompak menolak, kalau mereka dijadikan target sandera politik. Sekali lagi, biadab jika kontestasi ini sekedar menjadi bagian investasi politik elit. Jangan sampai rakyat dieksploitasi untuk kepentingan segelintir orang.
