Jangan Diperbudak Jabatan

Tidak sedikit yang kita saksikan, saat jabatan dipegang atau berada di bawah kendali figur yang "kagetan", mereka bersikap over. Selain dirinya bersikap layaknya raja, keluarga juga ikut diseret kesana. 

Kondisi-kondisi semacam inilah yang membuat sebuah jabatan publik bermigrasi seolah-olah jabatan pribadi. Mereka menganggap jabatan yang diemban itu sebagai kesempatan meraup kekuasaan.

Lahirlah kesombongan massal. Bukan hanya bagi si pemegang jabatan publik, tapi telah meluas kesombongan itu kepada keluarganya. KKN merajalela. Membuat mereka lupa diri kalau jabatan tidak harus memperbudak mereka.

Jangan karena jabatan, teman dan orang-orang disekelilingnya menjauh atau dibuat jauh. Jabatan dipakai sebagai pagar, sekat. Yang melahirkan batasan antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Realita saat ini menyuguhkan itu. Tidak semestinya jabatan memperbudak kita.

Sekiranya untuk diri sendiri kita berlatih. Untuk apa?, tidak perlu jauh kita belajar merubah. Minimal untuk merubah diri sendiri agar tidak congkak. Lalu kebiasaan sederhana itu didistribusikan, disubsidi ke lingkungan orang-orang sekitar kita.

Malulah dengan gunung yang tinggi dan besar tapi tak pernah menyombongkannya kepada manusia. Bagaimana dengan manusia?, terutama dalam konteks kepemimpinan masih banyak pemimpin publik kita yang sombong. Berjarak dengan rakyat.

Lihatlah puncak dari kesombongan itu membuat mereka terlibat kasus korupsi. Itu sebabnya, ayo berfikir ulang wahai pejabat publik yang sombong. Karena kesombongan tidak pernah dapat menambah kebaikan bagi orang lain.

Erich Fromm, filosof Jerman pernah berkata di masa lalu, pemimpin adalah bos. Kini, pemimpin harus menjadi partner bagi mereka yang dipimpin. Pemimpin tak lagi bisa memimpin hanya berdasarkan kekuasaan struktural belaka.

Ungkapan di atas sejatinya menjadi referensi primer. Juga pengingat bagi pemimpin kita di Indonesia saat ini. Baik Presiden, Kepala Daerah, Menteri dan Lembaga Kabinet, pejabat publik umumnya yang digaji menggunakan uang rakyat. Melalui mengingat hakikat kepemimpinan semacam ini mendorong pemimpin publik untuk adil, dan tahu diri.