Tidak main-main isu penundaan Pemilu 2024 ini digelindingkan. Gerakan untuk menyukseskan itu massif dilakukan. Jika dibuatkan mapping, ada tumbuh dua faksi politik yang sengaja disetting.
Dalam perspektif analisis politik, dapat disimpulkan, pertama kekuatan politik dikendalikan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Kedua, kekuatan politik Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan). Dua kekuatan yang sengaja membenturkan diri. Semulanya satu, yakni sama-sama pengusung Jokowi-KH Ma'ruf di Pilpres 2019.
Jadi sebetulnya, skema Jokowi menjadi Presiden 3 periode mendekati kebenaran. Fenomenanya mudah terlacak. Sengaja kegaduhan politik, dibuat. Lembaga DPR RI dan MPR RI juga bisa bertikai, berbeda pendapat. Semuanya by skenario politik.
Puan Maharani, Ketua DPR mengambil peran menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Sedangkan, Bambang Soesatyo, Ketua MPR berpotensi mendukung penundaan Pemilu 2024. Semua punya tendensi politik. Dinamika ini akan dirawat, lalu muncul pada titik dimana rakyat menjadi alibi. Dibuat, bahwa semua karena kemauan rakyat.
Penundaan Pemilu 2024 adalah permintaan rakyat. Ini kesimpulan yang dipaksakan dalam realitasnya. Pemerintah atau kelompok yang berkepentingan terhadap penundaan Pemilu 2024 tidak butuh representatif atau tidak. Yang mereka butuh hanyalah legitimasi dukungan, memakai nama rakyat.
Rakyat dikapling, dicaplok, dibuat seakan-akan mendukung penundaan Pemilu 2024. Begitu brengsek, cara-cara manipulatif diciptakan. Miris, juga menjijikkan. Padahal negara Indonesia sedang butuh penanganan dan pemulihan yang serius dari situasi pandemi Covid-19. Malah elitnya sibuk main drama politik.
Mereka sibuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Terinformasi bakal ada Deklarasi Dukungan di daerah-daerah yang dimainkan Relawan Jokowi. Permintaannya Jokowi 3 periode. Framing pemberitaannya penundaan Pemilu 2024 merupakan permintaan rakyat. Dengan diksi Jokowi merakyat, maka kemauan rakyat tidak mungkin ditolaknya.
Tak usah berbelit. Tdak usah munafik dan membuat argumen dengan diksi penundaan Pemilu, pengunduran jadwal Pemilu dan sebagainya. Hasrat politik yang dikemas atas nama rakyat. Begitu tidak negarawan, menegaskan diri sebagai pemimpin yang rakus kuasa.
Sementara itu, partai politik besar sangat berkepentingan atas hal ini. Menunda Pemilu juga pesta akbar dan proyek besar bagi mereka. Begitu pula dengan partai baru dan partai politik yang berada dalam koalisi memenangkan Jokowi-KH Ma'ruf. Semua kebagian kue kekuasaan. DPR, DPD RI sampai ke daerah masa periodenya diperpanjang.Â
Seperti itu pula Kepala Daerah. Mereka harus kebagian jatah jug. Disinilah tugas saling mengamankan kepentingan dilakukan. Kompromi dan berbagi jabatan harus diberikan juga kepada mereka. Biar semuanya aman.
LBP menarik Airlanggga yang adalah Ketum Partai Golkar, Muhaimin Ketum PKB, dan juga mengajak atau menekan Zulkifli, Ketum PAN untuk bergabung dalam gerbongnya. Satu frekuensi, sama-sama mereka berjuang menyukseskan Penundaan Pemilu 2024. Kelompok politik ini tentu mereka saling pegang "kartu truf" masing-masing.
Gerbong Megawati yang aktif di media massa, melalui peran-peran politik Puan Maharani untuk menolak penundaan Pemilu 2024, singkatnya tidak akan bertahan lama. Publik tidak mudah dibohongi, tiba-tiba hanya satu soal ini lantas Megawati berseberangan dengan Jokowi. Dimana penundaan Pemilu 2024 sudah pasti akan dirindukan dan ditunggu-tunggu Jokowi.
Ingat, Jokowi adalah politisi. Mesti pernah dipublikasikan bahwa dirinya tidak berminat dan menolak wacana dirinya diusung menjadi Presiden 3 periode. Yang namanya politisi, perilakunya tidak boleh dibaca secara literlek atau verbal semata. Harus melampaui itu bacaannya.
Pada posisi ini, maka publik akan curiga apa yang dilakukan Megawati. Kemungkinan, Mega sedang meningkatkan bargaining politiknya. Meminta agar Puan menjadi wakil Presiden jika Jokowi 3 periode. Karena Mega khawatir, Jokowi sedang dikondisikan Partai Golkar, PKB, PAN.
Sebagai Ketum partai besar, Mega tak mau kecolongan. Tak mau dipecundangi, Mega punya ego politik tersendiri. Itu harus diingat. Akhirnya dalam benturan isu, Mega terseret dan kini mencoba meminta dukungan kelompok oposisi. Dimana kemauan oposisi sudah pasti adalah menolak Jokowi 3 periode.
Sebaik apapun struktur argumen yang dibangun untuk menunda Pemilu 2024, faksi oposisi Jokowi tidak pernah ikhlas Jokowi menjadi Presiden 3 periode. Tentu mereka punya alasan kuat, karena konstitusi. Walaupun konstitusi bisa diamandemen. Tergantung konsensus bersama.
LBP memang tidak ada takutnya. Lihat saja, rakyat menolak usulan penundaan Pemilu 2024, dia malah tidak kehabisan akal. LBP beralasan dia punya big data, yang kesimpulannya mayoritas rakyat Indonesia masih menginginkan Jokowi memimpin Indonesia. Jokowi masih sangat layak memimpin Indonesia, dan Pemilu 2024 ditunda. Klaim LBP soal rakyat mendukung Pemilu 2024 ditunda juga menuai protes luas.
Politisi yang satu ini dianggap hilang keseimbangan. LBP seperti mengidap post power syndrome. Bahkan atas klaimnya itu, dia ditertawakan Rizal Ramli ekonom senior. Elit Partai Demokrat juga menyindir dan menyerang LBP.
Publik berdoa kiranya Jokowi tidak tergoda dengan rayuan LBP. Cukuplah pengabdian Jokowi 10 tahun di Indonesia menjadi legacy. Tidak usah menjadi pemimpin yang makin rakus jabatan. Jangan sampai mewariskan cerita dan teladan yang kian memburuk.
Cek ombak yang dilakukan LBP cs, terpental. Dimana rakyat menolak satu demi satu, isu yang dibuat kelompok pendorong Pemilu 2024 ditunda. Lagi pula pembelahan politik sementara yang dilakukan LBP vs Megawati akan menyatu dalam waktu dekat.
Sebab tidak bisa diabaikan, eksistensi Surya Paloh bersama sederet politisi senior lainnya. Ada sosok Soesilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan kekuatan PKS yang sedang menyiapkan skenario politiknya. Ketika sedikit saja salah permainan LBP, maka tamatlah karir politiknya diusia senja.
Riak dan letupan politik sengaja dibuat. Kepentingannya ialah mengukur kadar reaksi publik. Bila tidak ada penolakan yang serius, maka penundaan Pemilu 2024 akan terwujud. LBP dan Megawati, sudah pasti menyatu demi Jokowi.
Yang membahayakan jika Partai Golkar, NasDem, PKS, PAN, Demokrat membuat poros baru. Jika ini terbentuk, maka benar hanya ada dua faksi. Yakni LBP, Mega, dan Prabowo Vs JK, Surya Palo, Golkar, PKS, dst. Sedang diupayakan agar Pemilu 2024 tetap terlaksana, tapi deal-deal politik telah dibangun.
Yang mana Presiden dan Wakil Presiden RI sudah dipilih sebelum Pemilu 2024. Dipilih oleh elit penentu. Strateginya Pemilu nanti hanya bersifat formalitas. Kelihatan proses tahapan Pemilu 2024, tapi hasilnya telah diketahui. Demokrasi yang sakit, makin menemui kematiannya yang tragis. Pemilu dibuat menjadi sekedar rutinitas biasa. Bahkan, hanya asesoris yang hasilnya bisa direkayasa.
Ketika tidak menemui kesempakatan, barulah Pemilu 2024 ditunda. Sementara ini isu kontroversial dihembuskan, hanya untuk kepentingan membangun deal politik. Tidak lebih. Karena itu bisa dilihat dari riak-riak yang sengaja dimunculkan. Â
Yang menjadi target dari kesepakatan politik itu ialah kepentingan LBP cs, termasuk Jokowi mesti dilindungi dan diamankan. Bagaimanapun, Jokowi saat ini masih memiliki kewenangan luas, dia masihlah Presiden. Artinya, kemungkinan-kemungkinan yang ada kaitannya dengan kebijakan penting negara masih berada di tangannya.
Mereka yang menghembuskan isu penundaan Pemilu 2024 mengerti betul sensitif dan riskan isu ini dilepas ke publik. Pasti gaduh, bermuara rusuh. Dengan hitungan yang matang, politis dan penuh obsesi isu tersebut dijadikan sebagai penanda "cek ombak". Dibalik isu ini digelindingkan, pembicaraan atau percakapan-percakapan serius soal komitmen politik juga tengah dibangun.
